Kategori: Kotawaringin Barat

INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Api karhutla masih mengancam wilayah Kotawaringin Barat. Kondisi lahan yang kering di tengah kemarau membuat kobaran api berisiko cepat menjalar, sehingga Bupati Kotawaringin Barat Hj Nurhidayah meminta warga tidak membuka lahan dengan cara membakar.

Nurhidayah turun langsung meninjau kondisi karhutla di Kilometer 24. Di lokasi, Satgas Karhutla masih melakukan penanganan untuk mengendalikan api dan mencegah kobaran merembet ke area lain.

Bupati menegaskan, situasi lahan yang kering membuat percikan kecil sekalipun dapat berubah menjadi kebakaran yang sulit dikendalikan. Karena itu, masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran dengan alasan apa pun untuk membuka lahan.

“Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Kalau mengetahui ada titik api atau indikasi karhutla, segera laporkan,” tegas Nurhidayah.

Menurutnya, kecepatan laporan masyarakat sangat menentukan penanganan karhutla. Warga diminta tidak menunggu api membesar atau meluas sebelum melapor kepada petugas.

Nurhidayah juga meminta masyarakat di sekitar wilayah rawan melakukan pencegahan dengan membasahi lahan kering. Cara tersebut dapat membantu mengurangi risiko percikan api menjalar ke area yang lebih luas.

“Halau api dengan cara membasahi lahan yang kering. Paling tidak basahi dulu lahan yang berpotensi terkena percikan api supaya letikan api tidak menjalar ke mana-mana,” ujarnya, Selasa (15/9/2026).

Untuk memperkuat penanganan, Satgas Karhutla terus bergerak di lapangan. Pembangunan posko dilakukan untuk memperkuat koordinasi, pemantauan dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran.

Nurhidayah juga memerintahkan Camat Kotawaringin Lama mempersiapkan ketersediaan air portable. Ketersediaan air diperlukan untuk mendukung pemadaman sekaligus pembasahan lahan yang rawan terbakar.

Bupati kembali mengingatkan masyarakat agar tidak menjadi sumber munculnya api. “Jangan bakar lahan. Kalau melihat api, sekecil apa pun, langsung laporkan agar bisa segera ditangani,” pungkasnya.

Penulis: Yusro
Editor: Andrian

INTIMNEWS,COM, PANGKALAN BUN – September menjadi puncak musim kemarau 2026 di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Curah hujan diprediksi masih sangat rendah pada bulan ini dan baru meningkat lebih signifikan pada November.

Forecaster on Duty BMKG Kotawaringin Barat, Ni Kadek Trisna Dewi, S.Tr mengatakan musim kemarau tahun ini diprakirakan berlangsung selama 16-18 dasarian. Puncak kemarau diprediksi terjadi pada September.

“September diprediksi menjadi puncak musim kemarau,” kata Ni Kadek Trisna Dewi, Selasa (15/9/2026).

Berdasarkan pembaruan prediksi curah hujan per 1 September 2026, curah hujan di wilayah Kotawaringin Barat pada September diperkirakan hanya berada pada kisaran 0-20 milimeter.

Kondisi tersebut menunjukkan September menjadi periode dengan curah hujan paling rendah dalam prakiraan beberapa bulan ke depan. Masyarakat pun masih perlu mewaspadai dampak kekeringan selama periode puncak kemarau.

Memasuki Oktober, kondisi diprediksi mulai mengalami perubahan. Curah hujan bulanan diprakirakan meningkat menjadi 20-100 milimeter.

Namun, peningkatan curah hujan pada Oktober belum sebesar yang diprediksi terjadi pada bulan berikutnya. Karena itu, kondisi kering masih perlu diantisipasi selama masa peralihan tersebut.

BMKG memprakirakan peningkatan intensitas hujan yang lebih signifikan baru terjadi pada November 2026. Curah hujan pada bulan itu diprediksi mencapai 100-300 milimeter.

” Berdasarkan peta prediksi tersebut, wilayah Kotawaringin Barat diprediksi akan mengalami peningkatan intensitas curah hujan pada bulan November 2026,” ujar Ni Kadek.

Dengan pola tersebut, September hingga Oktober menjadi periode yang masih perlu mendapat perhatian. Kondisi kemarau dapat meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan apabila tidak diantisipasi.

BMKG meminta masyarakat tetap mengikuti perkembangan prakiraan cuaca dan musim. Prediksi tersebut dapat diperbarui sesuai perkembangan kondisi atmosfer, sehingga informasi terbaru perlu menjadi acuan dalam menghadapi sisa musim kemarau 2026.

INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – PT Bangun Jaya Alam Permai (BJAP), bagian dari Best Agro Plantation, turut membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah, dengan menurunkan alat berat ke lokasi yang membutuhkan penanganan.

Bupati Kotawaringin Barat Hj Nurhidayah mengapresiasi langkah BJAP tersebut. Ia menilai dukungan dunia usaha sangat membantu pemerintah dan tim gabungan dalam menghadapi karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah.

“Terima kasih kepada BJAP yang sudah ikut membantu penanganan karhutla. Dukungan seperti ini sangat berarti bagi kita semua,” kata Nurhidayah, Senin (14/9/2026).

Nurhidayah mengatakan alat berat tersebut bergerak keluar-masuk lokasi untuk membantu pekerjaan tim di lapangan. Keberadaan alat berat dinilai penting, terutama untuk menjangkau kawasan yang memiliki medan sulit.

“Alat berat ini keluar-masuk untuk membantu penanganan di lapangan, terutama di lokasi yang sulit dijangkau. Ini sangat membantu teman-teman yang bekerja di lapangan,” ujarnya.

Menurutnya, alat berat dapat digunakan untuk membuka akses menuju titik kebakaran sekaligus membantu membuat sekat agar rambatan api dapat ditekan.

Dengan adanya akses yang lebih baik, petugas juga diharapkan lebih mudah melakukan pemantauan dan penanganan apabila masih ditemukan titik api di sekitar lokasi.

Bupati menegaskan penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan semua pihak. Pemerintah daerah bersama TNI, Polri, BPBD, Damkar, Manggala Agni, MPA, relawan, perusahaan dan masyarakat harus bergerak secara bersama-sama.

“Karhutla tidak mungkin kita tangani sendiri. Pemerintah membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk perusahaan yang berada di wilayah Kobar,” tegasnya.

Nurhidayah berharap dukungan perusahaan terhadap penanganan karhutla dapat terus dilakukan selama ancaman kebakaran masih tinggi. Bantuan tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya bersama menjaga wilayah Kobar dari meluasnya kebakaran.

Ia juga mengingatkan masyarakat dan seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Setiap potensi kebakaran harus segera dilaporkan dan ditangani agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.

“Sekali lagi kami mengapresiasi dukungan BJAP. Semoga kolaborasi seperti ini terus berjalan sehingga penanganan karhutla di Kobar bisa semakin maksimal,” pungkas Nurhidayah.

Penulis: Yusro
Editor: Andrian

INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menegaskan komitmen memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, termasuk kesiapan sarana pemadaman dan perlindungan bagi personel serta relawan. Komitmen itu disampaikan Wakil Bupati Kobar Suyanto dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 DPRD Kobar, Senin, (14/9/2026).

Rapat tersebut membahas tanggapan pemerintah daerah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Sejumlah fraksi menyoroti persoalan karhutla, ketersediaan air bersih, infrastruktur, hingga kondisi fiskal daerah.

Suyanto mengatakan pemerintah daerah sepakat bahwa kesiapan kendaraan pemadam menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat penanganan karhutla. Pemerintah akan memetakan kebutuhan kendaraan dan sarana pemadaman berdasarkan tingkat kerawanan, kondisi wilayah, aksesibilitas, serta kemampuan penanganan di masing-masing kecamatan.

“Penanganan karhutla harus dilakukan secara cepat, terpadu dan berkelanjutan, mulai dari pencegahan, pemantauan dan deteksi dini hingga pemadaman,” kata Suyanto dalam rapat tersebut.

Pemerintah daerah juga menyatakan akan memperkuat kesiapsiagaan hingga tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan. Edukasi kepada masyarakat, patroli, pemantauan wilayah rawan, serta pelatihan bagi relawan, kelompok tani dan perusahaan akan terus dilakukan untuk menekan risiko kebakaran.

Persoalan keselamatan personel menjadi perhatian lain. Pemkab Kobar menyatakan akan memperkuat penerapan standar operasional prosedur, penggunaan alat pelindung diri, pengendalian risiko, serta koordinasi komando di lapangan. Perlindungan sosial bagi relawan yang terlibat dalam penanggulangan bencana juga menjadi bagian dari pembahasan.

Pemkab Kobar menyatakan telah berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai perlindungan sosial ketenagakerjaan dan kematian bagi relawan. Usulan pemberian santunan dan penghargaan bagi relawan yang gugur dalam menjalankan tugas juga akan menjadi bahan perhatian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah turut menyampaikan penghargaan kepada seluruh satgas dan relawan yang selama ini berada di lapangan. Pemkab juga menyampaikan duka atas gugurnya personel atau relawan dalam penanganan karhutla dan menegaskan pentingnya perlindungan terhadap mereka yang bekerja di wilayah berisiko.

Selain karhutla, persoalan air bersih menjadi sorotan sejumlah fraksi. Pemerintah daerah mengakui musim kemarau berdampak terhadap pasokan air di sejumlah wilayah. Pemkab bersama PDAM dan instansi terkait akan memetakan daerah terdampak serta mengidentifikasi sumber air potensial untuk dikembangkan sebagai sumber air permanen.

Salah satu langkah yang disiapkan adalah pembangunan sumur bor di wilayah yang membutuhkan. Pemerintah juga akan memperkuat distribusi air bersih sementara serta mengintegrasikannya dengan program penyediaan air minum berbasis masyarakat agar kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi.

Dalam aspek fiskal, pemerintah menjelaskan penyesuaian target pendapatan pada Perubahan APBD 2026 dilakukan secara realistis dan hati-hati. Salah satu yang mengalami penyesuaian adalah penerimaan dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atau MBLB karena realisasi semester pertama masih menghadapi kendala legalitas perizinan dan dinamika serapan material proyek.

Di sisi lain, pemerintah menyebut geliat ekonomi masyarakat dan sektor riil masih menunjukkan pertumbuhan positif. Optimalisasi pendapatan asli daerah akan dilakukan melalui pemutakhiran basis data pajak, digitalisasi layanan, penguatan pembayaran non-tunai dan pengawasan transaksi tanpa menambah beban pelaku usaha mikro dan kecil.

Suyanto menegaskan seluruh masukan fraksi DPRD menjadi bahan pemerintah dalam penyempurnaan Perubahan APBD 2026. Menurut dia, keterbatasan kemampuan keuangan daerah membuat setiap program harus ditempatkan berdasarkan skala prioritas.

INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Kobaran api mengamuk di permukiman warga Jalan A Yani, Gang Junju, RT 24, Kelurahan Baru, Kotawaringin Barat (Kobar), Senin (14/9/2026) pagi. Tiga rumah dan satu warung sembako rusak parah dalam kebakaran tersebut. Kerugian material sementara ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotawaringin Barat Dwi Agus Suhartono mengatakan kebakaran dilaporkan sekitar pukul 10.20 WIB. Petugas langsung bergerak menuju lokasi dan tiba dengan response time sekitar lima menit.

“Response time sekitar lima menit. Saat ini anggota masih melakukan pendinginan,” ujar Dwi Agus.

Sebanyak delapan unit armada pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan kobaran api. Penanganan turut didukung satu unit dari Palang Merah Indonesia (PMI), sementara personel yang bertugas berasal dari Regu 3.

Berdasarkan laporan sementara, api pertama kali muncul dari rumah milik Yuliana/Eno. Saat kebakaran terjadi, pemilik rumah diketahui sedang tidak berada di lokasi.

Api kemudian merembet ke bangunan di sekitarnya. Tiga rumah yang terdampak masing-masing milik Yuliana/Eno, Mimin/Adi Wibowo, serta rumah almarhum Supoyo/Sumiyati.

Satu bangunan lainnya yang ikut terdampak adalah warung sembako milik Novi/Arif Laksono. Keempat bangunan tersebut mengalami kerusakan parah akibat peristiwa itu.

Dwi mengatakan berdasarkan laporan awal Dinas Pemadam Kebakaran Kobar, total kerugian akibat kebakaran sementara ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Estimasi tersebut masih berupa taksiran awal berdasarkan objek bangunan dan barang yang terdampak, sehingga nilai kerugian final masih menunggu pendataan lebih lanjut.

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Petugas tetap berada di lokasi untuk melakukan pendinginan dan memastikan api benar-benar padam sehingga tidak kembali membesar.

Hingga siang hari, proses penanganan masih berlangsung. Selain pendinginan, petugas melakukan pengecekan terhadap titik-titik yang berpotensi menyimpan bara. Penyebab kebakaran dan nilai kerugian secara pasti masih dalam proses pendataan pihak terkait.

Penulis: Yusro
Editor: Andrian

INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah, menyalurkan Rp1.333.798.000 dari Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dana yang ditransfer pada 9 September 2026 itu merupakan tahap pertama dukungan pembiayaan selama masa tanggap darurat.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kobar Syahrudin mengatakan, dana tersebut dibagi kepada tiga perangkat daerah yang memiliki peran dalam penanganan karhutla, yakni BPBD, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial.

“Ini baru tahap I, masih ada tahap berikutnya sesuai permintaan dan kebutuhan dari BPBD, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial,” kata Syahrudin, Senin (14/9/2026).

Alokasi terbesar diberikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kobar sebesar Rp1.110.165.000. Dana ini digunakan untuk mendukung operasional penanganan karhutla, termasuk kebutuhan di lapangan selama masa tanggap darurat.

Sementara itu, Dinas Kesehatan Kobar mendapat Rp142.960.000. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelayanan kesehatan dan penanganan dampak karhutla terhadap masyarakat, terutama di tengah kondisi asap dan meningkatnya risiko gangguan kesehatan.

Adapun Dinas Sosial Kobar memperoleh Rp80.673.000. Dana tersebut diperuntukkan bagi dukungan penanganan sosial dan kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana selama masa tanggap darurat.

Syahrudin mengatakan, penyaluran BTT tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah daerah agar penanganan karhutla dapat berjalan sesuai tugas masing-masing instansi. Penggunaan dana juga diarahkan berdasarkan kebutuhan penanganan di lapangan.

“Kita dapat bantuan dari pusat untuk penanganan karhutla. Insya Allah sesuai dengan kebutuhan,” ujar Syahrudin.

Menurut dia, pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan penanganan karhutla selama masa tanggap darurat. Setiap perangkat daerah juga diminta menyampaikan kebutuhan belanja yang berkaitan langsung dengan penanganan bencana.

“Kita tunggu usulan kebutuhan anggaran belanjanya dari BPBD, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial selama masa tanggap darurat,” kata Syahrudin.

Penyaluran BTT tahap pertama ini menjadi salah satu bentuk dukungan pembiayaan Pemkab Kobar dalam menghadapi karhutla yang masih terjadi. Besaran dukungan selanjutnya akan mengikuti perkembangan penanganan dan pengajuan dari perangkat daerah terkait.