Kategori: Kotawaringin Barat

INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Kualitas udara di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah, kembali memburuk. Nilai Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) berada pada kategori sangat tidak sehat, sehingga sekolah diminta menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi udara di wilayah masing-masing.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kobar Muhammad Alamsyah mengatakan, kondisi kualitas udara menjadi salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan pembelajaran. Terlebih ketika ISPU berada pada kategori sangat tidak sehat hingga berbahaya yang berpotensi berdampak terhadap kesehatan warga sekolah.

“Mengingatkan kembali kepada satuan pendidikan bahwa apabila nilai ISPU berada pada kategori sangat tidak sehat atau berbahaya, satuan pendidikan diberi kewenangan untuk menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi kualitas udara wilayah masing-masing,” kata Alamsyah, Jumat (18/9/2026).

Menurut Alamsyah, penyesuaian pembelajaran tersebut mengacu pada Surat Imbauan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kobar Nomor 824/1880/Sekr/Dikbud. Satuan pendidikan dapat menerapkan pembelajaran secara terbatas dan adaptif dengan menyesuaikan moda pembelajaran berdasarkan kondisi di lingkungan sekolah.

Dalam kondisi tertentu, penyesuaian juga dapat dilakukan terhadap durasi pembelajaran. Artinya, apabila kondisi udara dinilai tidak mendukung kegiatan belajar secara penuh, sekolah dapat mengambil langkah untuk memulangkan peserta didik lebih awal.

Meski demikian, keputusan tersebut tidak diberlakukan secara seragam. Kepala satuan pendidikan memiliki kewenangan untuk menentukan langkah yang diperlukan dengan mempertimbangkan kondisi kualitas udara, lingkungan sekolah, serta keselamatan peserta didik dan seluruh warga sekolah.

Berdasarkan informasi BMKG, konsentrasi partikulat halus atau PM2.5 di wilayah Pangkalan Bun tercatat mencapai 211,5 dan berada pada kategori sangat tidak sehat. Kondisi ini membuat pemantauan kualitas udara perlu dilakukan secara berkala sebelum sekolah menentukan penyesuaian kegiatan belajar.

Dikbud Kobar juga mengatur evaluasi pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara berkala setiap tiga hari. Jika kualitas udara kembali memburuk dan PTM tidak memungkinkan dilaksanakan secara aman, sekolah dapat menyesuaikan kembali moda pembelajaran sesuai kondisi di wilayah masing-masing.

Selain menyesuaikan pembelajaran, sekolah diminta membatasi sementara kegiatan di luar kelas, terutama jika terdapat karhutla di sekitar satuan pendidikan. Seluruh warga sekolah juga diwajibkan menggunakan masker dan peserta didik diimbau menjaga kesehatan, mengonsumsi makanan bergizi seimbang serta memperbanyak minum air putih.

Sebelumnya, transisi dari Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) menuju PTM telah dimulai sejak Jumat (11/9/2026), setelah pelaksanaan PJJ berakhir pada Kamis (10/9/2026). Alamsyah menegaskan, penyesuaian tersebut dilakukan agar pembelajaran tetap berjalan dengan mengutamakan keselamatan.

“Memastikan pelaksanaan pembelajaran tetap berlangsung, aman, adaptif dan memenuhi hak peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan,” tegasnya.

.

INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Tim gabungan Lanud Iskandar bersama unsur terkait terus menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah. Kondisi medan yang berat, panas, dan kepulan asap menjadi tantangan personel di lapangan.

Personel TNI AU Lanud Iskandar bergerak bersama TNI-Polri, pemerintah daerah, relawan, dan unsur satuan tugas (satgas) karhutla dalam penanganan di lokasi terdampak.

Komandan Lanud (Danlanud) Iskandar Letkol Pnb Nugroho Tri Widyanto mengatakan penanganan karhutla membutuhkan koordinasi antarunsur agar upaya di lapangan dapat berjalan efektif.

“Penanganan dilakukan bersama dengan mengutamakan keselamatan personel dan mencegah api meluas,” kata Nugroho dalam keterangannya, Kamis (17/9/2026).

Menurutnya, personel Lanud Iskandar bersama tim gabungan juga melakukan penyisiran di sekitar lokasi untuk mengantisipasi masih adanya bara atau titik api yang berpotensi kembali menyala.

Kondisi lapangan menjadi salah satu kendala dalam penanganan. Sisa pembakaran, suhu panas, dan asap membuat personel harus lebih berhati-hati saat bergerak di lokasi.

Nugroho mengatakan koordinasi tetap dilakukan selama penanganan berlangsung, termasuk dalam pemantauan kondisi kawasan yang sebelumnya terbakar.

Selain menangani titik api, penyisiran dilakukan untuk memastikan kondisi di sekitar lokasi tetap terkendali dan mengantisipasi munculnya kembali kebakaran.

Tim gabungan Lanud Iskandar dan unsur terkait masih berada di lapangan sesuai kebutuhan penanganan karhutla. Keselamatan personel menjadi salah satu perhatian dalam setiap kegiatan di lokasi.

Penulis: Yusro
Editor: Andrian

INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menanggapi sejumlah catatan dan masukan fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Tanggapan pemerintah daerah disampaikan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Suyanto, mewakili Bupati Kotawaringin Barat, Kamis (17/9/2026).

Dalam penyampaian tersebut, Suyanto mengatakan seluruh pandangan fraksi menjadi bagian penting dalam pembahasan RAPBD 2027. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas saran dan dukungan DPRD terhadap arah pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran mendatang.

Sejumlah catatan yang disampaikan fraksi berkaitan dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, penanganan karhutla, penguatan ekonomi masyarakat hingga peningkatan pendapatan daerah. Pemkab Kobar menyatakan masukan tersebut akan menjadi bahan dalam penyempurnaan program dan kegiatan.

Terkait infrastruktur, pemerintah daerah menyatakan pembangunan jalan dan jembatan tetap menjadi perhatian, terutama untuk membuka akses serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan skala prioritas, tingkat urgensi, kondisi teknis dan kemampuan keuangan daerah.

Di bidang kesehatan, Pemkab Kobar menyiapkan anggaran sekitar Rp2,3 miliar untuk mendukung pelayanan kesehatan pada puskesmas di Kecamatan Arut Utara pada 2027. Anggaran tersebut juga disertai pengalokasian untuk kebutuhan alat kesehatan di wilayah desa.

Pemerintah daerah juga menanggapi perhatian DPRD terhadap kondisi kesehatan masyarakat akibat perubahan cuaca dan musim kemarau panjang. Penguatan surveilans, pemantauan perkembangan penyakit, peningkatan kewaspadaan tenaga kesehatan serta edukasi perilaku hidup bersih dan sehat akan terus dilakukan.

Pada sektor pendidikan, pemerintah daerah menyatakan peningkatan sarana dan prasarana sekolah dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran. Kebijakan pembelajaran juga akan mempertimbangkan kondisi kualitas udara demi menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik serta tenaga pendidik.

Sementara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, Pemkab Kobar menyatakan terus meningkatkan pemantauan wilayah rawan kebakaran dan memperkuat koordinasi lintas sektor. Perlindungan serta keselamatan petugas dan relawan menjadi salah satu perhatian dalam penanganan karhutla.

Dalam bidang ekonomi, pemerintah daerah mengarahkan RAPBD 2027 untuk memperkuat sektor pertanian, perikanan, pariwisata, industri, perdagangan, UMKM dan investasi. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.

Pemkab Kobar juga menanggapi catatan fraksi mengenai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya tersebut dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, pembenahan basis data serta pemanfaatan teknologi informasi.

Dalam penyampaian tanggapannya, pemerintah daerah juga menyebut target pertumbuhan ekonomi Kobar pada 2027 sebesar 6,03 persen, tingkat pengangguran terbuka 3,71 persen, kemiskinan 3,1 persen dan Gini Ratio 0,265. Target tersebut akan didukung melalui investasi produktif, hilirisasi komoditas unggulan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Suyanto menegaskan, seluruh masukan fraksi DPRD akan menjadi bahan dalam pembahasan RAPBD 2027 pada tahapan berikutnya. Pemerintah daerah memastikan penyusunan dan pelaksanaan anggaran tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat, pemerataan pembangunan, kemampuan fiskal serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penulis: Yusro
Editor: Andrian

INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Kotawaringin Barat mulai memfokuskan langkahnya pada penguatan organisasi kepemudaan dan peningkatan peran pemuda di tengah masyarakat.

Ketua DPD KNPI Kabupaten Kotawaringin Barat, M. Yasir Fajar Afrijal, mengatakan pembenahan organisasi menjadi salah satu agenda yang mendapat perhatian. KNPI ingin memastikan organisasi kepemudaan yang ada dapat kembali aktif dan memiliki kegiatan yang berkelanjutan.

Menurut Yasir, sejumlah organisasi yang sebelumnya sempat vakum akan didorong untuk kembali bergerak. Upaya tersebut dinilai penting agar keberadaan organisasi kepemudaan tidak hanya tercatat secara administratif, tetapi juga mampu menjalankan fungsi dan memberikan manfaat.

“Fokus kita saat ini ke organisasi dan kemasyarakatan. Misalnya ada organisasi yang sempat vakum, itu yang kita dorong agar bisa aktif kembali. Kita ingin KNPI lebih maju,” kata Yasir.

Selain menghidupkan kembali organisasi yang sempat berhenti berkegiatan, KNPI Kobar juga akan memperkuat pengembangan Unit Kegiatan Pemuda (UKP). Ruang tersebut akan dikembangkan sebagai wadah bagi pemuda untuk menjalankan kegiatan sesuai minat, kemampuan, dan potensi yang dimiliki.

Yasir mengatakan penguatan organisasi menjadi bagian dari upaya membangun KNPI yang lebih mandiri. Dengan organisasi yang aktif, pemuda diharapkan tidak hanya menjadi peserta dalam berbagai kegiatan, tetapi juga mampu menginisiasi kegiatan dan mengambil peran dalam lingkungan sosial.

“UKP kami fokuskan dan akan kita kembangkan lagi,” ujarnya, Kamis (17/9/2026).

Peran KNPI juga diarahkan agar semakin dekat dengan persoalan yang dihadapi masyarakat. Salah satunya melalui rencana penyaluran bantuan kepada satuan tugas (satgas) yang saat ini bekerja menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kotawaringin Barat.

KNPI Kobar menyiapkan bantuan berupa sembako, makanan siap saji, serta masker yang akan disalurkan ke sejumlah posko satgas karhutla. Bantuan tersebut menjadi bentuk dukungan organisasi kepemudaan kepada petugas yang berada di lapangan.

Yasir menegaskan keterlibatan dalam kegiatan sosial menjadi bagian dari upaya KNPI memperluas peran pemuda. Menurut dia, organisasi kepemudaan perlu hadir tidak hanya dalam kegiatan internal, tetapi juga ketika masyarakat menghadapi persoalan yang membutuhkan kepedulian bersama.

Dengan penguatan organisasi, pengembangan UKP, dan keterlibatan dalam kegiatan kemasyarakatan, KNPI Kobar menargetkan organisasi kepemudaan dapat tumbuh lebih aktif dan mandiri. Pemuda pun diharapkan memiliki ruang yang lebih luas untuk berorganisasi sekaligus berkontribusi bagi masyarakat di Kotawaringin Barat.

Penulis: Yusro
Editor: Andrian

INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Jamaah Masjid Sunan Giri, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kotawaringin Barat (Kobar), sempat terganggu saat menjalankan ibadah akibat keberadaan seorang Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Satpol PP Kobar langsung bergerak setelah menerima laporan warga.

Laporan tersebut diterima petugas melalui WhatsApp Si Pelaksana Satpol PP Kobar. Warga menyampaikan keberadaan ODGJ di sekitar masjid dinilai mengganggu aktivitas ibadah dan membuat jamaah merasa tidak nyaman.

Menindaklanjuti laporan itu, regu piket malam Satpol PP Kobar mendatangi Masjid Sunan Giri sekitar pukul 19.15 WIB. Pengamanan dipimpin Wakil Komandan Regu 3 Satpol PP Kobar, Anton Hariyanto, bersama sejumlah anggota.

Setibanya di lokasi, petugas melakukan pendekatan secara persuasif kepada ODGJ tersebut. Langkah itu dilakukan agar proses pengamanan berjalan aman dan tidak menimbulkan situasi yang lebih mengganggu jamaah.

Petugas kemudian berhasil mengamankan yang bersangkutan dari area masjid. Setelah ODGJ dievakuasi, kondisi di sekitar Masjid Sunan Giri kembali kondusif dan aktivitas jamaah dapat berlangsung.

ODGJ tersebut selanjutnya dibawa untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Satpol PP Kobar menyerahkan yang bersangkutan ke Rumah Singgah Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat untuk memperoleh penanganan dan pembinaan sesuai kebutuhannya.

Kepala Satpol PP Kobar, Syahruni, mengatakan tindakan tersebut merupakan respons atas laporan masyarakat terkait gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di lingkungan masjid.

“Kami mengimbau seluruh masyarakat Kobar agar tetap tenang dan segera melapor kepada Satpol PP atau instansi terkait apabila mendapati ODGJ atau hal-hal lain yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban umum,” kata Syahruni, Rabu (16/9/2026).

Menurut Syahruni, laporan masyarakat sangat membantu petugas melakukan penanganan lebih cepat di lapangan. Penanganan sejak dini juga diperlukan agar kondisi yang mengganggu ketenteraman tidak berkembang menjadi keresahan yang lebih luas.

Dia menambahkan, masyarakat diharapkan tidak mengambil tindakan sendiri ketika menemukan kondisi serupa. Pelaporan kepada petugas diperlukan agar penanganan dapat dilakukan secara aman, sekaligus memastikan ODGJ yang bersangkutan mendapat penanganan melalui instansi yang berwenang.

Penulis: Yusro
Editor: Andrian

INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Sebanyak 107 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2024 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) resmi menyandang status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pengangkatan itu dilakukan setelah mereka memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar (Latsar).

Perubahan status tersebut ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) pengangkatan sekaligus pengambilan sumpah/janji PNS yang dipimpin Bupati Kobar Hj. Nurhidayah di Aula Kiai Gede Kantor Bupati Kobar, Rabu, 16 September 2026.

Bagi 107 pegawai tersebut, pengangkatan menjadi PNS bukan sekadar perubahan status kepegawaian. Mereka kini memiliki tanggung jawab penuh sebagai aparatur pemerintah untuk menjalankan tugas sesuai bidang masing-masing sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Bupati Kobar Hj. Nurhidayah meminta para PNS baru tidak menjadikan pengangkatan sebagai titik akhir perjalanan karier. Ia menekankan pentingnya integritas, disiplin, peningkatan kompetensi dan kinerja dalam menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara.

“Terus motivasi dan gali potensi diri, pemerintah sudah memberikan reward melalui TPP, harus mempertanggungjawabkannya dengan kinerja yang maksimal,” ujar Nurhidayah.

Menurut Nurhidayah, kemampuan aparatur perlu terus dikembangkan agar pekerjaan dapat dilakukan secara profesional. Ia meminta para PNS memanfaatkan kesempatan untuk belajar dan meningkatkan kompetensi sesuai dengan tugas serta tanggung jawab yang diberikan.

Dalam kegiatan yang sama, Pemkab Kobar juga menyerahkan SK perpindahan ke dalam jabatan fungsional Ahli Madya kepada dua pegawai. Selain itu, SK pengangkatan dalam jabatan fungsional tertentu diberikan kepada 85 pegawai di lingkungan Pemkab Kobar.

Penataan jabatan tersebut menjadi bagian dari pengembangan aparatur sesuai kebutuhan organisasi dan bidang tugas. Nurhidayah berharap seluruh aparatur dapat membangun kerja sama dan menjaga tanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah.

Ia juga mengingatkan para ASN untuk menjauhi narkoba dan judi online. Menurutnya, kedua hal tersebut dapat membawa konsekuensi terhadap kehidupan pribadi, keluarga maupun lingkungan kerja, sehingga aparatur harus mampu menjaga diri dan menjadi teladan.

“Sebagai ibu saya mengingatkan kalian semua, jangan sampai salah langkah, jadilah teladan bagi keluarga dan lingkungan kerja, setiap pekerjaan ada konsekuensinya,” kata Nurhidayah. Dengan pengangkatan ini, 107 CPNS formasi 2024 resmi menjadi PNS Pemkab Kobar dan memikul tanggung jawab baru sebagai aparatur negara.

INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XIII Kalimantan Tengah (Kalteng) yang sebelumnya direncanakan mulai 2 Oktober 2026 dipastikan ditunda. Penundaan ini disampaikan KONI Kotawaringin Barat (Kobar) menyusul kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di Kalteng, khususnya Kobar.

Pengurus Kabupaten Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kobar menyampaikan penundaan tersebut melalui surat Nomor 70/KONI-KTB/IX/2026 tertanggal 15 September 2026. Surat itu ditujukan kepada seluruh pengurus cabang olahraga (cabor) se-Kobar.

Dalam surat tersebut, KONI Kobar menyebut penundaan berkaitan dengan penyampaian Gubernur Kalteng saat melakukan kunjungan ke Kobar beberapa waktu lalu. Saat itu kondisi karhutla yang masih terjadi menjadi perhatian terkait pelaksanaan PORPROV.

Ketua Harian KONI Kobar Arif Asrofi mengatakan, pihaknya hingga kini masih menunggu keputusan resmi dari Gubernur Kalteng terkait kepastian pelaksanaan PORPROV XIII.

“Untuk saat ini kami masih menunggu SK dari Pak Gubernur, kapan kepastian pelaksanaannya,” kata Arif mewakili Ketua KONI Kobar Hj Fatmawati, Selasa (15/9/2026).

Arif mengatakan, sembari menunggu keputusan tersebut, KONI Kobar meminta seluruh cabor menyesuaikan kembali program persiapan atlet. Termasuk mengatur Training Camp (TC) agar tetap berjalan dan tidak mengganggu kondisi puncak performa atlet.

Menurutnya, masa penundaan justru dapat dimanfaatkan para atlet untuk meningkatkan kemampuan. Program latihan bisa terus dimatangkan sambil menunggu kepastian pelaksanaan dari KONI Provinsi Kalteng.

KONI Kobar juga mengingatkan seluruh cabor untuk memperhatikan kondisi kesehatan atlet, baik fisik maupun mental. Hal itu penting agar para atlet tetap dalam kondisi prima selama masa persiapan yang kembali harus disesuaikan.

Arif menyebut ketidakpastian pelaksanaan PORPROV saat ini tidak hanya dialami kontingen Kobar. Kabupaten dan kota peserta lainnya juga berada dalam kondisi yang sama karena masih menunggu keputusan resmi terkait pelaksanaan.

“Jadi momentum ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kemampuan atlet,” ujarnya, Selasa (15/9/2026).

KONI Kobar memastikan perkembangan mengenai pelaksanaan PORPROV XIII akan segera disampaikan kepada seluruh cabor setelah pemberitahuan resmi dari KONI Provinsi Kalteng diterima. Sementara itu, seluruh atlet diminta tetap menjalankan persiapan sambil menunggu kepastian lebih lanjut.

Penulis: Yusro
Editor: Andrian

INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Kepulan asap karhutla masih mengganggu pengguna jalan di Kilometer 22 Jalan Pangkalan Bun–Kotawaringin Lama, Kotawaringin Barat (Kobar), Selasa (15/9). Di tengah kondisi tersebut, Bupati Kobar Hj. Nurhidayah bersama Wakil Bupati Suyanto turun langsung ke lokasi dan membagikan masker kepada pengendara yang melintas.

Kondisi jalan yang masih dilintasi kendaraan membuat perlindungan pengguna jalan menjadi perhatian pemerintah. Masyarakat yang melintas di kawasan terdampak asap diingatkan untuk menggunakan masker dan meningkatkan kewaspadaan selama perjalanan.

Nurhidayah mengatakan pembagian masker merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang tetap beraktivitas di tengah kondisi karhutla. Masker dibagikan langsung kepada pengguna jalan agar mereka memiliki perlindungan saat melintasi kawasan yang terpapar asap.

“Yang melintas kita minta menggunakan masker. Ini untuk melindungi diri dari asap akibat karhutla,” ujar Nurhidayah.

Bupati bersama Wakil Bupati juga memantau langsung perkembangan kebakaran dan penanganan yang dilakukan personel gabungan di sekitar KM 22. Pemerintah memastikan upaya pemadaman terus berjalan meski kondisi lapangan dan akses menuju titik api menjadi tantangan.

Menurut Nurhidayah, kondisi karhutla saat ini masih membutuhkan kewaspadaan bersama. Sebaran hotspot tidak hanya berada di sekitar jalur Pangkalan Bun–Kotawaringin Lama, tetapi juga terdapat sejumlah titik lain yang perlu mendapat perhatian.

Kawasan penyangga Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP), termasuk Hutan Kemasyarakatan (HKM) Masoraian, menjadi salah satu wilayah yang terus dipantau. Pemerintah khawatir api semakin meluas apabila tidak segera ditangani.

“Sebaran hotspot meluas, ada titik yang perlu diwaspadai, yaitu di daerah penyangga Tanjung Puting termasuk juga kawasan Masoraian. Karena itu perlu peran bersama,” katanya.

Ia mengajak masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan dan segera melaporkan apabila menemukan titik api. Menurutnya, laporan cepat dari masyarakat sangat penting agar petugas dapat segera melakukan penanganan sebelum api meluas.

Nurhidayah juga menegaskan dukungan Pemkab Kobar terhadap aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap pihak yang sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Sebab, dampaknya tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengganggu aktivitas dan kenyamanan masyarakat.

Penanganan karhutla di kawasan tersebut terus dilakukan personel gabungan yang melibatkan BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, KPHP serta relawan Masyarakat Peduli Api (MPA). Di tengah pemadaman yang masih berlangsung, Pemkab Kobar kembali mengingatkan pengguna jalan agar mengutamakan keselamatan, memakai masker, dan meningkatkan kewaspadaan saat melintas di kawasan terdampak asap.