Intim News

Tag: Kalteng

  • Kumpulkan Kades se-Kalteng, Agustiar Sabran Tekankan Tiga Pesan Penting

    Kumpulkan Kades se-Kalteng, Agustiar Sabran Tekankan Tiga Pesan Penting

    INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustiar Sabran, meminta seluruh kepala desa dan lurah memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Ia menegaskan, desa adalah ujung tombak pembangunan sehingga setiap program pemerintah harus benar-benar dirasakan warga.

    Pesan itu disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Desa dan Kelurahan se-Kalteng di GOR Indoor Palangka Raya, Kamis, 6 Agustiar 2026 malam.

    “Pemerintah desa dan kelurahan merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, saya mengajak seluruh kepala desa dan lurah untuk terus memperkuat akuntabilitas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan setiap program dan anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

    Ia mengatakan, pembangunan daerah hanya akan berjalan baik jika pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, hingga desa memiliki tujuan yang sama. Karena itu, kepala desa diminta aktif mengawal seluruh program pemerintah.

    Agustiar mengingatkan agar efisiensi anggaran tidak berdampak pada pelayanan publik. Sebaliknya, menurut gubernur, efisiensi mengurangi pemborosan.

    “Efisiensi bukan berarti mengurangi pelayanan kepada masyarakat. Yang harus dikurangi adalah pemborosan, sementara program yang langsung menyentuh masyarakat harus tetap menjadi prioritas,” tegasnya.

    Selain pelayanan publik, Gubernur menaruh perhatian pada ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia meminta seluruh kepala desa meningkatkan kewaspadaan selama puncak musim kemarau.

    “Perkuat deteksi dini dan terus ingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Pencegahan jauh lebih penting daripada penanganan saat api sudah membesar,” katanya.

    Ia menyebut, hingga awal Agustus 2026, luas lahan yang terbakar di Kalteng telah mencapai lebih dari 3.000 hektare. Status Siaga Darurat Karhutla juga masih berlaku hingga 31 Oktober 2026.

    Tak hanya itu, Agustiar meminta pemerintah desa ikut mendukung pemberantasan narkoba dan memperbarui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data tersebut menjadi dasar penyaluran bantuan pemerintah, termasuk Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS), sehingga harus akurat.

    Sekretaris Daerah Kalteng, Linae Victoria Aden menjelaskan, rakor ini digelar untuk menyamakan langkah seluruh pemerintah daerah hingga tingkat desa.

    “Rapat koordinasi ini menjadi wadah untuk menyamakan persepsi dan memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan di Kalimantan Tengah,” tutur Linae.

    Rakor diikuti sekitar 3.000 peserta, terdiri atas bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, serta perangkat daerah. Dalam forum itu, peserta juga menerima arahan dari Kapolda, Pangdam, Kajati, Kepala BPS, Kepala BNN, Kepala Kanwil ATR/BPN, dan Kabinda terkait isu-isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah di Kalteng.

    Editor: Andrian

  • Pemprov Kalteng Siapkan Pendidikan Vokasi Gratis untuk Cetak Petani Muda

    Pemprov Kalteng Siapkan Pendidikan Vokasi Gratis untuk Cetak Petani Muda

    INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) terus menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor pertanian melalui Program Pendidikan Tinggi Vokasi Diploma I Bidang Pertanian. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendukung swasembada pangan nasional.

    Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng), Edy Pratowo mengatakan, pembangunan sektor pertanian tidak cukup hanya dengan membuka lahan baru.

    “Kami meyakini investasi terbaik bukan hanya membangun lahan pertanian, tetapi juga membangun sumber daya manusia. Lahan yang luas tidak akan memberikan hasil optimal tanpa petani yang terampil dan berdaya saing,” ujarnya saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Pendidikan Tinggi Vokasi Bidang Pertanian di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis, 6 Agustus 2026.

    Program tersebut merupakan kerja sama Pemprov Kalteng, Kementerian Pertanian, dan Akademi Komunitas Muhammadiyah Palangka Raya.

    Wagub menjelaskan, pembelajaran dirancang sesuai kebutuhan lapangan dengan komposisi 70 persen praktik dan 30 persen teori. Para peserta didik nantinya juga akan dibekali alat yang memadai.

    “Peserta juga dibekali kompetensi pertanian modern, pengoperasian alat dan mesin pertanian, serta kewirausahaan agar mampu menjadi pelaku usaha pertanian yang mandiri,” katanya.

    Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian, Idha Widi Arsanti mengatakan, Kalteng memiliki posisi penting dalam mendukung program cetak sawah nasional.

    “Kalimantan Tengah memiliki peran strategis dalam program optimalisasi lahan dan cetak sawah rakyat. Karena itu, kami mendorong generasi muda bergabung dalam Brigade Pangan agar mampu mengelola pertanian modern secara produktif dan berkelanjutan,” ucapnya.

    Selaras dengan Wagub, Idha menjelaskan, pendidikan vokasi tersebut disusun agar lulusannya siap bekerja maupun berwirausaha, serta menguasai alat moderen lainya.

    “Program Diploma I ini menerapkan pembelajaran 70 persen praktik dan 30 persen teori. Peserta dibekali kompetensi pertanian modern, pengoperasian alat dan mesin pertanian, termasuk teknologi drone,” tuturnya.

    Ia berharap, pemerintah kabupaten dan kota mengirimkan putra-putri terbaiknya mengikuti program tersebut.

    “Dengan dukungan seluruh pihak, pendidikan vokasi pertanian di Kalimantan Tengah diharapkan mampu mencetak sumber daya manusia pertanian yang unggul, melahirkan wirausaha muda, dan menjadi percontohan nasional,” tandasnya.

    Editor: Andrian

  • Kejati Kalteng Imbau Warga Pakai Masker di Tengah Asap Karhutla

    Kejati Kalteng Imbau Warga Pakai Masker di Tengah Asap Karhutla

    INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Asisten Intelijen Kejati Kalteng, Hendri Hanafi, mengimbau masyarakat lebih waspada terhadap dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

    Warga diminta menggunakan masker saat kualitas udara memburuk untuk mengurangi risiko infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

    Hendri mengatakan, kualitas udara di Palangka Raya dan sejumlah daerah di Kalteng beberapa hari terakhir mengalami penurunan akibat asap karhutla.

    “Akhir-akhir ini kualitas udara di Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya Palangka Raya dan sekitarnya, menurun karena disebabkan oleh pembakaran atau asap,” ujarnya.

    Hendri mengingatkan pemilik maupun pengguna lahan ikut bertanggung jawab menjaga lahannya agar tidak terbakar. Pencegahan, kata dia, tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah maupun petugas di lapangan.

    “Kami menghimbau kepada para pengguna lahan atau siapa pun pemilik lahan untuk berkontribusi menjaga lahan tersebut agar tidak terjadi kebakaran,” katanya.

    Ia mengajak seluruh elemen masyarakat bergotong royong membantu upaya penanganan karhutla bersama TNI, Polri, BPBD, pemerintah daerah, hingga Satgas Karhutla.

    “Mari kita sama-sama bergotong royong mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di lingkungan masing-masing, mulai dari lingkungan terkecil, kepala desa, lurah, camat, bupati, wali kota, hingga masyarakat,” ucapnya.

    Selain mencegah kebakaran, Hendri meminta masyarakat tidak mengabaikan dampak asap terhadap kesehatan. Warga disarankan segera memakai masker ketika udara mulai terasa tidak sehat atau bau asap semakin menyengat.

    “Kalau kondisi udara sudah tidak sehat atau bau asap mulai menyengat, gunakan masker agar terhindar dari ancaman penyakit ISPA, terutama bagi anak-anak,” jelasnya.

    Ia juga mengimbau Dinas Pendidikan, sekolah, hingga perguruan tinggi mengingatkan peserta didik untuk menggunakan masker selama aktivitas belajar apabila kabut asap masih terjadi.

    “Kami mengajak jajaran Dinas Pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi untuk menghimbau agar menggunakan masker,” tutupnya.

    Editor: Andrian

  • Gubernur Minta Ansor dan Banser jadi Garda Terdepan Cegah Karhutla

    Gubernur Minta Ansor dan Banser jadi Garda Terdepan Cegah Karhutla

    INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustiar Sabran, mengajak kader Gerakan Pemuda (GP) Ansor dan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) ikut menjadi garda terdepan dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalteng.

    Ajakan itu disampaikannya saat memimpin Apel Siaga Karhutla yang digelar GP Ansor Kalteng di halaman Kantor Gubernur Kalteng, Kamis, 6 Agustus 2026.

    Agustiar mengatakan, ancaman karhutla masih tinggi seiring puncak musim kemarau yang diperkirakan masih berlangsung berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Karena itu, upaya pencegahan harus menjadi perhatian bersama.

    “Kebakaran hutan dan lahan bukan hanya persoalan api, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, kelestarian lingkungan, keberlangsungan ekonomi, dan masa depan generasi kita,” ujarnya.

    Ia meminta kader Ansor dan Banser tidak hanya bergerak saat kebakaran terjadi, tetapi juga aktif melakukan pencegahan sejak dini.

    “Jangan menunggu api membesar. Laporkan sedini mungkin apabila menemukan titik api, lakukan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar karena merupakan tindak pidana, serta bangun semangat gotong royong menjaga hutan dan lahan kita,” kata Agustiar.

    Menurutnya, keberadaan Ansor dan Banser di tengah masyarakat menjadi kekuatan yang dapat mendukung kerja pemerintah bersama TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dan para relawan dalam mengendalikan karhutla.

    “Sinergi, gotong royong, dan kolaborasi adalah kunci utama. Mari kita buktikan bahwa menjaga alam adalah bagian dari pengabdian kepada bangsa sekaligus ibadah kepada Allah SWT,” ucapnya.

    Gubernur juga mengapresiasi inisiatif GP Ansor Kalteng yang menggelar Apel Siaga Karhutla sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di daerah.

    Pada kesempatan itu, Agustiar turut menyerahkan bantuan secara simbolis kepada masyarakat yang terdampak karhutla. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban warga sekaligus menjadi bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak bencana.

    Apel Siaga Karhutla itu turut dihadiri Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Linae Victoria Aden, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, Addin Jauharudin, Ketua PW GP Ansor Kalteng, Arjoni, jajaran Banser, serta ratusan peserta apel.

    Editor: Andrian

  • Pendaftar Taruna Tani Baru 25 Orang, Wagub Kalteng Minta Daerah Gencarkan Sosialisasi

    Pendaftar Taruna Tani Baru 25 Orang, Wagub Kalteng Minta Daerah Gencarkan Sosialisasi

    INTIMNEWS COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta pemerintah kabupaten dan kota mempercepat sosialisasi Program Pendidikan Tinggi Vokasi Diploma I Bidang Pertanian. Hingga awal Agustus, jumlah pendaftar Taruna Tani Huma Betang masih jauh dari target.

    Hal itu disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng, Edy Pratowo, saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Pendidikan Tinggi Vokasi Bidang Pertanian di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis, 6 Agustus 2026.

    Edy mengungkapkan, hingga 5 Agustus 2026 baru ada 25 orang yang mendaftar atau sekitar 14 persen dari target 178 peserta.

    “Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk berperan aktif menyukseskan program ini melalui sosialisasi, penjaringan calon peserta, dan dukungan pelaksanaan di daerah masing-masing,” ujarnya.

    Ia berharap seluruh daerah ikut mendorong generasi muda agar tertarik masuk ke sektor pertanian melalui pendidikan vokasi.

    “Diharapkan program pendidikan vokasi ini terus berkembang, menjangkau lebih banyak kabupaten dan kota, meningkatkan kesejahteraan petani, serta menjadikan sektor pertanian sebagai pilihan masa depan bagi generasi muda,” katanya.

    Program tersebut memberi kesempatan peserta untuk belajar tanpa dipungut biaya. Selain praktik lapangan, peserta juga berpeluang memperoleh insentif selama menjalani pendidikan.

    “Melalui program ini, diharapkan lahir petani muda yang kompeten, mampu meningkatkan kesejahteraan petani, serta mendukung terwujudnya swasembada pangan di Kalimantan Tengah,” ucap Wagub.

    Sementara itu, Sekretaris Daerah Kalteng, Linae Victoria Aden mengatakan, pendaftaran Taruna Tani Huma Betang Gelombang I masih dibuka dengan kuota 178 peserta. Program tersebut dikhususkan kepada penerima Kartu Huma Betas Sejahtera dan yang tinggal dikawasan sekitar hutan.

    “Program ini ditujukan bagi penerima manfaat Kartu Huma Betang Sejahtera serta masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya yang bermukim di kawasan sekitar hutan,” jelasnya.

    Ia menambahkan, keberhasilan program sangat bergantung pada dukungan seluruh pemerintah daerah. Karena sosialisasi dinilai sangat berpengaruh dalam penjaringan.

    “Keberhasilan Program Pendidikan Tinggi Vokasi Bidang Pertanian bergantung pada sinergi seluruh pemangku kepentingan. Dukungan dalam sosialisasi dan penjaringan calon Taruna Tani menjadi kunci keberhasilan program ini,” pungkasnya

    Editor: Andrian

  • Kejati Kalteng Tahan Lima Komisioner KPU Kotim, Kerugian Negara Ditaksir Capai Rp10 M

    Kejati Kalteng Tahan Lima Komisioner KPU Kotim, Kerugian Negara Ditaksir Capai Rp10 M

    INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah (Kalteng) menetapkan dan menahan lima komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotim 2024, Kamis, 6 Agustus 2026.

    Kelima tersangka masing-masing berinisial MR, W, JJ, MT, dan E. Mereka merupakan seluruh komisioner KPU Kotim periode 2023-2028 yang diduga bersama-sama menyalahgunakan dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Kotawaringin Timur.

    Asisten Intelijen Kejati Kalteng, Hendri Hanafi mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang cukup.

    “Dari hasil penyidikan dan alat bukti yang telah kami peroleh, penyidik menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyimpangan penggunaan dana hibah penyelenggaraan Pilkada Kotawaringin Timur tahun 2024,” ujarnya.

    Hendri menjelaskan, KPU Kotim menerima dana hibah sebesar Rp40 miliar dari APBD Kabupaten Kotawaringin Timur. Dana tersebut terdiri dari Rp16 miliar pada 2023 dan Rp24 miliar pada 2024 sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

    Namun, penyidik menemukan dugaan penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan NPHD maupun Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disepakati.

    “Para tersangka diduga secara bersama-sama menyalahgunakan kewenangan dalam penggunaan dana hibah sehingga tidak sesuai dengan NPHD dan RAB. Perbuatan tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara,” katanya.

    Selain dugaan penyimpangan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi adanya kickback, suap, maupun gratifikasi yang diduga diterima komisioner KPU dan pihak lain di lingkungan KPU Kotawaringin Timur.

    Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kalteng, Jimmy Didi Setiawan mengatakan, proses penyidikan masih terus berjalan. Kejati juga membuka peluang menetapkan tersangka lain apabila ditemukan alat bukti baru.

    “Penyidikan masih terus kami kembangkan. Tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru apabila alat bukti yang kami peroleh mengarah ke pihak lain,” jelas Jimmy.

    Ia menambahkan, nilai kerugian negara masih dihitung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalteng.

    “Saat ini perhitungan kerugian negara masih dilakukan oleh BPKP. Estimasinya sekitar Rp10 miliar,” ucapnya.

    Kelima tersangka dijerat dengan Pasal 603 juncto Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

    Kelima tersangka kemudian ditahan di Rutan Kelas IIA Palangka Raya selama 20 hari, terhitung sejak 6 Agustus 2026, guna mendukung kelancaran proses penyidikan yang masih berlangsung.

    Penyidik memastikan proses hukum akan terus berlanjut untuk mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat dalam perkara dugaan korupsi dana hibah Pilkada Kotawaringin Timur tersebut.

    Editor: Andrian

  • Ombudsman Mulai Penilaian, Edy Pratowo: Jadi Momentum Benahi Layanan Publik OPD

    Ombudsman Mulai Penilaian, Edy Pratowo: Jadi Momentum Benahi Layanan Publik OPD

    INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng), Edy Pratowo, meminta seluruh perangkat daerah menjadikan penilaian Ombudsman RI sebagai momentum untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik.

    Hal itu disampaikan Edy saat membuka Entry Meeting Opini Ombudsman RI tentang Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2026 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis, 6 Agustus 2026.

    “Penilaian ini bukan sekadar memenuhi indikator administratif, tetapi menjadi instrumen penting untuk mencegah maladministrasi, memperkuat kepatuhan terhadap standar pelayanan, sekaligus mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.

    Ia menegaskan, seluruh penyelenggara layanan harus memberikan pelayanan yang profesional, transparan, cepat, mudah diakses, akuntabel, dan bebas dari praktik maladministrasi.

    Edy menegaskan, Pemprov Kalteng akan terus meningkatkan kualitas pelayanan melalui pembinaan kepada perangkat daerah dengan memperkuat enam pilar pelayanan publik.

    Langkah itu meliputi penyempurnaan standar pelayanan, peningkatan kapasitas aparatur, penyediaan sarana yang inklusif, pengembangan sistem informasi, penguatan layanan pengaduan, hingga mendorong inovasi pelayanan.

    Ia menyebut, hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2025 menunjukkan Pemprov Kalteng memperoleh Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 3,97 dengan kategori Baik.

    “Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pada tahun ini,” katanya.

    Wagub juga meminta seluruh kepala perangkat daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota bersikap terbuka selama proses penilaian berlangsung.

    “Saya meminta seluruh perangkat daerah menjadikan setiap catatan dan rekomendasi Ombudsman sebagai bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan berkelanjutan, sehingga pelayanan publik di Kalimantan Tengah semakin berkualitas dan terbebas dari maladministrasi,” tegasnya.

    Sementara itu, Anggota Ombudsman RI, Syafrida Rachmawati Rasahan mengatakan, penilaian opini maladministrasi bertujuan membangun sistem pencegahan agar kualitas pelayanan publik terus meningkat.

    “Tujuan utama penilaian ini bukan mencari siapa yang salah atau benar, melainkan membangun sistem pencegahan agar pelayanan publik semakin prima dan masyarakat memperoleh layanan yang sesuai dengan standar,” ucapnya.

    Ia menjelaskan, penilaian dilakukan melalui tiga instrumen, yakni kepatuhan terhadap tindak lanjut produk Ombudsman, wawancara kepuasan masyarakat, serta evaluasi terhadap aspek input, proses, output, dan pengelolaan pengaduan.

    Syafrida berharap, seluruh instansi mendukung proses penilaian dengan menyediakan data yang dibutuhkan dan membuka akses bagi tim Ombudsman saat melakukan penilaian di lapangan.

    “Kami berharap seluruh instansi berkolaborasi secara terbuka dengan tim Ombudsman. Hasil penilaian nantinya diharapkan menjadi umpan balik untuk memperkuat budaya perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik,” pungkasnya.

    Editor: Andrian

  • Pelayanan Stroke RSUD Doris Diakui Dunia, Raih WSO Angels Award Platinum

    Pelayanan Stroke RSUD Doris Diakui Dunia, Raih WSO Angels Award Platinum

    INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Doris Sylvanus Palangka Raya kembali mencatatkan prestasi di bidang pelayanan kesehatan setelah meraih World Stroke Organization (WSO)/Angels Award Platinum Status. Predikat itu menjadi pengakuan internasional atas kualitas pelayanan stroke yang diterapkan rumah sakit milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) tersebut.

    Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD dr. Doris Sylvanus, dr. Suyuti Syamsul mengatakan, penghargaan itu diberikan berdasarkan kualitas pelayanan yang konsisten, mulai dari kecepatan mengenali gejala stroke, proses diagnosis, pemberian terapi, hingga pencatatan pelayanan pasien.

    “Penghargaan ini bukan diberikan karena gedung atau fasilitas, melainkan karena kualitas proses pelayanan yang kami bangun secara konsisten. Platinum menunjukkan bahwa perbaikan pelayanan sudah menjadi budaya kerja sehari-hari,” ujarnya, Rabu, 5 Agustus 2026.

    Ia menjelaskan, capaian tersebut merupakan peningkatan dari penghargaan Gold yang sebelumnya telah diraih RSUD dr. Doris Sylvanus.

    Meski memperoleh pengakuan internasional, Suyuti mengakui rumah sakit masih menghadapi tingginya jumlah pasien yang datang setiap hari. Kondisi itu berdampak pada padatnya pelayanan, termasuk di Instalasi Gawat Darurat (IGD).

    Karena itu, ia menilai penguatan layanan kesehatan di rumah sakit kabupaten dan kota perlu terus dilakukan agar penanganan pasien tidak seluruhnya bergantung pada rumah sakit rujukan provinsi.

    “Kami siap menjalankan peran sebagai rumah sakit rujukan sekaligus pusat pembinaan jejaring pelayanan stroke di Kalimantan Tengah agar kemampuan penanganan stroke dapat diperluas hingga daerah,” katanya.

    Audiensi penyerahan penghargaan tersebut turut dihadiri Sekda Kalteng, Linae Victoria Aden, perwakilan Angels Initiative Indonesia, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng, dr. Mikko Uriamappas Ludjen, jajaran RSUD dr. Doris Sylvanus, dokter spesialis, serta Tim Code Stroke.

    Editor: Andrian

  • PTSP Kalteng Ungguli DKI Jakarta, Raih Peringkat 7 Nasional

    PTSP Kalteng Ungguli DKI Jakarta, Raih Peringkat 7 Nasional

    INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) masuk dalam tujuh besar nasional pada penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Tahun 2026 yang dilakukan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI.

    Berdasarkan Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM RI Nomor 204.S Tahun 2026 tertanggal 30 Juli 2026, Kalteng memperoleh nilai 91,810 dengan predikat Sangat Baik, sekaligus menempati peringkat ketujuh nasional.

    Hasil tersebut menunjukkan peningkatan dibanding penilaian sebelumnya yang berada di angka 89,259. Dengan demikian, nilai kinerja PTSP dan percepatan pelaksanaan berusaha di Kalteng naik 2,551 poin.

    whatsapp image 2026 08 01 at 21.32.08
    Hasil Penilaian Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemerntah Provinsi secara nasional. (Ist)

    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalteng, Rangga Lesmana mengatakan, capaian tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas pelayanan perizinan dan menciptakan iklim investasi yang lebih baik.

    “Keberhasilan ini merupakan hasil kerja sama seluruh perangkat daerah yang terlibat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha. Peringkat ketujuh nasional dengan kategori Sangat Baik menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan perizinan dan investasi,” kata Rangga, Jumat, 31 Juli 2026.

    Dalam daftar nasional, Kalteng berada di bawah Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Jawa Tengah. Meski begitu, Kalteng berhasil mencatatkan nilai lebih tinggi dibanding sejumlah provinsi lain, seperti Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, hingga DKI Jakarta.

    Rangga menilai, peningkatan tersebut tidak lepas dari upaya reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan perizinan yang terus dilakukan pemerintah daerah. Menurutnya, pembenahan sistem pelayanan mulai menunjukkan hasil positif dalam mempercepat proses perizinan dan meningkatkan kepastian bagi para pelaku usaha.

    Ia berharap, capaian itu dapat menarik lebih banyak investasi ke Kalteng, sehingga berdampak pada terbukanya lapangan kerja baru serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

    Rangga menambahkan, prestasi tersebut juga sejalan dengan arah pembangunan yang dicanangkan Gubernur Agustiar Sabran melalui penguatan pelayanan publik dan transformasi digital.

    “Kami siap mendukung visi dan program pembangunan Bapak Gubernur. Investasi yang masuk ke Kalimantan Tengah harus memberikan nilai tambah, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung terwujudnya Kalimantan Tengah yang semakin BERKAH, maju, dan sejahtera,” tutupnya.

    Editor: Andrian

  • Menko Polkam Kumpulkan Kepala Daerah se-Kalteng, Bahas Karhutla hingga Tambang Ilegal

    Menko Polkam Kumpulkan Kepala Daerah se-Kalteng, Bahas Karhutla hingga Tambang Ilegal

    INTIMNEWS.COM, KUALA KAPUAS – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, menggelar pertemuan dengan kepala daerah se-Kalimantan Tengah (Kalteng) di Rumah Jabatan Bupati Kapuas, Jumat, 31 Juli 2026.

    Pertemuan itu membahas sejumlah isu strategis, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pertambangan tanpa izin, pembalakan liar, hingga konflik agraria.

    Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, Wakil Gubernur Edy Pratowo, Bupati Kapuas Muhammad Wiyatno, Wakil Bupati Kapuas Dodo, Sekretaris Daerah Kapuas Usis I. Sangkai, jajaran Forkopimda, unsur TNI-Polri, serta bupati dan wakil bupati se-Kalteng.

    Dalam arahannya, Djamari menilai, Kalimantan memiliki peran penting sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), sekaligus mendukung ketahanan pangan, energi, dan kelestarian lingkungan.

    “Kalimantan memiliki posisi yang sangat strategis. Karena itu, penanganan karhutla, pemberantasan pertambangan tanpa izin, illegal logging, penyelesaian konflik agraria, hingga penguatan koordinasi lintas sektor harus terus ditingkatkan melalui sinergi antara kementerian, pemerintah daerah, TNI, Polri, aparat penegak hukum, dan seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.

    Ia juga menyampaikan, bahwa pemerintah saat ini mengusung konsep President of Solutions, yakni pemerintahan yang berfokus menyelesaikan persoalan masyarakat secara cepat, tepat, dan terukur melalui berbagai program prioritas nasional.

    Sementara itu, Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran mengatakan, provinsi ini memiliki potensi besar di sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, perikanan, hingga pertambangan. Potensi tersebut dinilai mampu mendukung program strategis nasional, termasuk ketahanan pangan dan energi.

    “Kalimantan Tengah memiliki potensi yang sangat besar untuk mendukung program strategis nasional. Namun, berbagai tantangan seperti karhutla, pertambangan tanpa izin, illegal logging, dan konflik agraria harus ditangani bersama melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan,” kata Agustiar.

    Pada kesempatan itu, Bupati Kapuas Muhammad Wiyatno, memaparkan langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam mengantisipasi karhutla.

    Pemkab Kapuas telah menetapkan status siaga darurat, membentuk Satgas Karhutla hingga tingkat kecamatan dan desa, serta menerbitkan surat edaran kepada pemerintah desa dan perusahaan untuk meningkatkan kesiapsiagaan selama musim kemarau.

    “Penanganan karhutla tidak bisa dilakukan pemerintah daerah sendiri. Dibutuhkan dukungan semua pihak, mulai dari pemerintah, aparat keamanan, dunia usaha, hingga masyarakat agar upaya pencegahan berjalan maksimal,” ucap Wiyatno.

    Ia menambahkan, patroli terpadu, sosialisasi, apel siaga, rapat koordinasi, hingga penegakan hukum terhadap pembakaran lahan terus diperkuat bersama kepolisian, kejaksaan, dan Dewan Adat. Pemerintah daerah juga telah meminta perusahaan perkebunan, pertambangan, HTI, dan HPH ikut berperan aktif mencegah kebakaran di wilayah operasional masing-masing.

    Melalui pertemuan tersebut, pemerintah pusat dan daerah berharap koordinasi dalam menjaga keamanan, mengendalikan karhutla, serta mendukung pembangunan berkelanjutan di Kalteng semakin kuat.

    Editor: Andrian

error: Content is protected !!