Kumpulkan Kades se-Kalteng, Agustiar Sabran Tekankan Tiga Pesan Penting
Ahmad Suhairi
7 Agustus 2026 16:54
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustiar Sabran, meminta seluruh kepala desa dan lurah memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Ia menegaskan, desa adalah ujung tombak pembangunan sehingga setiap program pemerintah harus benar-benar dirasakan warga.
Pesan itu disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Desa dan Kelurahan se-Kalteng di GOR Indoor Palangka Raya, Kamis, 6 Agustiar 2026 malam.
“Pemerintah desa dan kelurahan merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, saya mengajak seluruh kepala desa dan lurah untuk terus memperkuat akuntabilitas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan setiap program dan anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia mengatakan, pembangunan daerah hanya akan berjalan baik jika pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, hingga desa memiliki tujuan yang sama. Karena itu, kepala desa diminta aktif mengawal seluruh program pemerintah.
Agustiar mengingatkan agar efisiensi anggaran tidak berdampak pada pelayanan publik. Sebaliknya, menurut gubernur, efisiensi mengurangi pemborosan.
“Efisiensi bukan berarti mengurangi pelayanan kepada masyarakat. Yang harus dikurangi adalah pemborosan, sementara program yang langsung menyentuh masyarakat harus tetap menjadi prioritas,” tegasnya.
Selain pelayanan publik, Gubernur menaruh perhatian pada ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia meminta seluruh kepala desa meningkatkan kewaspadaan selama puncak musim kemarau.
“Perkuat deteksi dini dan terus ingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Pencegahan jauh lebih penting daripada penanganan saat api sudah membesar,” katanya.
Ia menyebut, hingga awal Agustus 2026, luas lahan yang terbakar di Kalteng telah mencapai lebih dari 3.000 hektare. Status Siaga Darurat Karhutla juga masih berlaku hingga 31 Oktober 2026.
Tak hanya itu, Agustiar meminta pemerintah desa ikut mendukung pemberantasan narkoba dan memperbarui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data tersebut menjadi dasar penyaluran bantuan pemerintah, termasuk Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS), sehingga harus akurat.
Sekretaris Daerah Kalteng, Linae Victoria Aden menjelaskan, rakor ini digelar untuk menyamakan langkah seluruh pemerintah daerah hingga tingkat desa.
“Rapat koordinasi ini menjadi wadah untuk menyamakan persepsi dan memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan di Kalimantan Tengah,” tutur Linae.
Rakor diikuti sekitar 3.000 peserta, terdiri atas bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, serta perangkat daerah. Dalam forum itu, peserta juga menerima arahan dari Kapolda, Pangdam, Kajati, Kepala BPS, Kepala BNN, Kepala Kanwil ATR/BPN, dan Kabinda terkait isu-isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah di Kalteng.
Editor: Andrian
agustiar sabranberita Kaltengkalimantan tengahKaltengKartu Huma Betang SejahteraKepala DesaLurahPelayanan Publikpemerintah desaPemprov KaltengRakor Desa Kalteng
Berita Rekomendasi
