Menko Polkam Kumpulkan Kepala Daerah se-Kalteng, Bahas Karhutla hingga Tambang Ilegal
Ahmad Suhairi
1 Agustus 2026 15:11
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, KUALA KAPUAS – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, menggelar pertemuan dengan kepala daerah se-Kalimantan Tengah (Kalteng) di Rumah Jabatan Bupati Kapuas, Jumat, 31 Juli 2026.
Pertemuan itu membahas sejumlah isu strategis, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pertambangan tanpa izin, pembalakan liar, hingga konflik agraria.
Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, Wakil Gubernur Edy Pratowo, Bupati Kapuas Muhammad Wiyatno, Wakil Bupati Kapuas Dodo, Sekretaris Daerah Kapuas Usis I. Sangkai, jajaran Forkopimda, unsur TNI-Polri, serta bupati dan wakil bupati se-Kalteng.
Dalam arahannya, Djamari menilai, Kalimantan memiliki peran penting sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), sekaligus mendukung ketahanan pangan, energi, dan kelestarian lingkungan.
“Kalimantan memiliki posisi yang sangat strategis. Karena itu, penanganan karhutla, pemberantasan pertambangan tanpa izin, illegal logging, penyelesaian konflik agraria, hingga penguatan koordinasi lintas sektor harus terus ditingkatkan melalui sinergi antara kementerian, pemerintah daerah, TNI, Polri, aparat penegak hukum, dan seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan, bahwa pemerintah saat ini mengusung konsep President of Solutions, yakni pemerintahan yang berfokus menyelesaikan persoalan masyarakat secara cepat, tepat, dan terukur melalui berbagai program prioritas nasional.
Sementara itu, Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran mengatakan, provinsi ini memiliki potensi besar di sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, perikanan, hingga pertambangan. Potensi tersebut dinilai mampu mendukung program strategis nasional, termasuk ketahanan pangan dan energi.
“Kalimantan Tengah memiliki potensi yang sangat besar untuk mendukung program strategis nasional. Namun, berbagai tantangan seperti karhutla, pertambangan tanpa izin, illegal logging, dan konflik agraria harus ditangani bersama melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan,” kata Agustiar.
Pada kesempatan itu, Bupati Kapuas Muhammad Wiyatno, memaparkan langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam mengantisipasi karhutla.
Pemkab Kapuas telah menetapkan status siaga darurat, membentuk Satgas Karhutla hingga tingkat kecamatan dan desa, serta menerbitkan surat edaran kepada pemerintah desa dan perusahaan untuk meningkatkan kesiapsiagaan selama musim kemarau.
“Penanganan karhutla tidak bisa dilakukan pemerintah daerah sendiri. Dibutuhkan dukungan semua pihak, mulai dari pemerintah, aparat keamanan, dunia usaha, hingga masyarakat agar upaya pencegahan berjalan maksimal,” ucap Wiyatno.
Ia menambahkan, patroli terpadu, sosialisasi, apel siaga, rapat koordinasi, hingga penegakan hukum terhadap pembakaran lahan terus diperkuat bersama kepolisian, kejaksaan, dan Dewan Adat. Pemerintah daerah juga telah meminta perusahaan perkebunan, pertambangan, HTI, dan HPH ikut berperan aktif mencegah kebakaran di wilayah operasional masing-masing.
Melalui pertemuan tersebut, pemerintah pusat dan daerah berharap koordinasi dalam menjaga keamanan, mengendalikan karhutla, serta mendukung pembangunan berkelanjutan di Kalteng semakin kuat.
Baca Juga:
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
