Intim News

Tag: Antrean BBM

  • Antrean BBM Berjam-jam Bikin Warga Kobar Resah, Gubernur Kalteng Turun dari Mobil Tegur SPBU

    Antrean BBM Berjam-jam Bikin Warga Kobar Resah, Gubernur Kalteng Turun dari Mobil Tegur SPBU

    INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah (Kalteng), mendapat perhatian serius dari Gubernur Kalteng Agustiar Sabran.

    Saat melintas di wilayah Kobar, Jumat, Agustiar melihat antrean kendaraan yang mengular di salah satu SPBU. Ia kemudian menghentikan perjalanan dan turun langsung untuk melihat kondisi sekaligus mendengar keluhan warga.

    “Saya lewat melihat antrean begitu panjang, saya berhenti, ada apa ini. Saya tanya ke warga, mereka ada yang antre sampai dua jam,” kata Agustiar.

    Agustiar mengaku prihatin melihat kondisi tersebut. Ia menerima berbagai masukan dari masyarakat yang harus menghabiskan waktu cukup lama hanya untuk mendapatkan BBM.

    “Bermacam-macam masukan dari warga. Saya harap ini bisa segera teratasi,” ujarnya.

    Usai berbincang dengan warga, Agustiar langsung mengecek kondisi pelayanan BBM di salah satu SPBU yang berada di Jalan Pakunegara, Kecamatan Arut Selatan, Kobar.

    Di SPBU tersebut, Agustiar berdialog dengan petugas dan menyoroti kondisi pelayanan yang tengah menjadi perhatian masyarakat. Ia bahkan terlihat menegur petugas SPBU terkait situasi di lapangan.

    Menurut Agustiar, antrean panjang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Persoalan distribusi maupun pelayanan BBM harus segera dicari penyebabnya agar masyarakat tidak terus menjadi pihak yang dirugikan.

    Gubernur juga meminta masyarakat berani menyampaikan informasi jika menemukan dugaan penimbunan BBM. Ia menegaskan laporan masyarakat menjadi bagian penting dalam pengawasan distribusi BBM.

    “Apabila ada penimbun, sampaikan pada saya,” tegas Agustiar.

    Pemprov Kalteng sendiri terus menaruh perhatian terhadap persoalan distribusi BBM. Pengawasan hingga tingkat SPBU dinilai penting untuk memastikan penyaluran berjalan tepat sasaran dan mencegah terjadinya penyalahgunaan.

    Agustiar berharap persoalan antrean BBM di Kobar segera teratasi sehingga masyarakat tidak lagi harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan BBM.

  • 10 Ribu Orang Bakal Serbu Kobar, KONI Soroti Antrean BBM dan UMKM Jelang Porprov Kalteng

    10 Ribu Orang Bakal Serbu Kobar, KONI Soroti Antrean BBM dan UMKM Jelang Porprov Kalteng

    INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Berbagai persiapan menjelang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalteng 2026 menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar). Mulai dari antrean bahan bakar minyak (BBM), penataan pelaku UMKM, hingga ketersediaan fasilitas ibadah di venue dibahas dalam rapat koordinasi KONI Kobar bersama Dispora dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kobar, Rabu (26/8/2026).

    Ketua KONI Kobar Hj Fatmawati mengatakan, rapat tersebut digelar untuk memastikan berbagai kebutuhan pendukung Porprov dapat dipersiapkan secara matang. Menurut dia, kesuksesan Porprov tidak hanya ditentukan dari kesiapan pertandingan, tetapi juga pelayanan terhadap atlet, ofisial, penonton, dan masyarakat.

    Salah satu yang menjadi perhatian adalah penataan UMKM. Fatmawati menilai sektor UMKM memiliki peran penting karena akan ikut menggerakkan perekonomian sekaligus mendukung kebutuhan masyarakat selama Porprov berlangsung.

    “Yang pertama adalah masalah penataan UMKM karena ini salah satu sektor yang turut serta ikut menyukseskan Porprov,” kata Fatmawati.

    Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kobar Fitriyana mengatakan pihaknya akan menyiapkan penataan agar aktivitas UMKM selama Porprov tidak semrawut. Para pelaku usaha nantinya akan dikumpulkan dan diarahkan sesuai lokasi yang telah disiapkan.

    “UMKM juga bagian dari sukses dan tidaknya pelaksanaan Porprov. Nanti akan kita kumpulkan semua pelaku UMKM,” ujar Fitriyana.

    Selain UMKM, kesiapan fasilitas ibadah juga menjadi perhatian. Ketua KONI Kobar menilai keberadaan mushala dan tempat wudu penting disiapkan, terutama di kawasan sport center yang diperkirakan menjadi salah satu titik dengan jumlah penonton cukup besar.

    Kepala Dispora Kobar Alfan Kusnaini turut menyoroti kebutuhan tersebut. Ia berharap fasilitas mushala dan tempat wudu dapat tersedia dengan baik sehingga atlet, ofisial, maupun penonton tidak kesulitan menjalankan ibadah selama berada di venue.

    Persoalan lain yang dinilai mendesak adalah ketersediaan BBM. Ketua Harian KONI Kobar H Arif Asrofi mengatakan antrean panjang di sejumlah SPBU masih terjadi dan kondisi tersebut perlu segera diantisipasi sebelum Porprov dimulai.

    Menurut Arif, persoalan BBM akan menjadi semakin krusial karena Porprov diperkirakan menghadirkan lebih dari 10.000 orang ke Pangkalan Bun. Mereka terdiri atas atlet, ofisial, panitia, dan tamu dari 14 kabupaten/kota yang membutuhkan mobilitas tinggi selama pertandingan.

    “Kita tahu saat ini antrean panjang setiap harinya. Apalagi nanti ada lebih dari 10.000 orang yang hadir dan membutuhkan kendaraan serta BBM,” kata Arif.

    KONI Kobar mendorong pemerintah daerah segera memperkuat koordinasi dengan Pertamina serta pengelola SPBU dan titik pengisian BBM lainnya. Arif berharap ada kesepakatan konkret mengenai jaminan pasokan sehingga antrean tidak mengganggu mobilitas kontingen.

    “Jangan sampai kondisi BBM seperti hari ini terbawa sampai Porprov. Kita khawatir wajah Kobar sebagai tuan rumah nanti tercoreng,” ujarnya.

    Penulis: Yusro
    Editor: Andrian

  • Gubernur Kalteng Bongkar Penyebab Antrean BBM: Bukan Stok, Tapi Perbedaan Harga

    Gubernur Kalteng Bongkar Penyebab Antrean BBM: Bukan Stok, Tapi Perbedaan Harga

    INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustiar Sabran, membantah anggapan bahwa antrean panjang dan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah Kalteng disebabkan kelangkaan. Ia menyebut persoalan yang terjadi berkaitan dengan perbedaan harga antara Pertalite dan Pertamax.

    Pernyataan itu disampaikan Agustiar saat ditanya mengenai kondisi antrean BBM yang kembali terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Kalteng telah memanggil pihak Pertamina untuk membahas persoalan tersebut.

    “BBM ini bukan langka. Kami sudah panggil VP Pertamina, kami juga panggil manajer yang ada di Kalimantan Tengah. Ini masalah beda harga,” kata Agustiar, Senin, 17 Agustus 2026.

    Menurutnya, selisih harga antara Pertalite dan Pertamax yang mencapai sekitar Rp6.000 menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan. Perbedaan harga tersebut dinilai berpengaruh terhadap kondisi di lapangan.

    “Nah, beda harga begini. Pertalite dengan Pertamax itu berbeda kurang lebih Rp6.000. Nah, ini yang jadi masalah,” ujarnya.

    Di tengah kondisi tersebut, Agustiar meminta masyarakat tidak melakukan penimbunan BBM. Ia mengatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan Kapolda Kalteng dan pihak terkait untuk mengantisipasi praktik tersebut.

    Agustiar juga menghimbau masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak memanfaatkan situasi untuk menimbun bahan bakar.

    “Kami sudah sampaikan dengan Pak Kapolda, dengan pihak terkait, khususnya masyarakat luas, ayo jangan sampai menimbun,” tegasnya.

    Ia juga mengingatkan adanya konsekuensi bagi pihak yang terbukti melakukan penimbunan. Agustiar menyebut pemerintah pernah menyiapkan penghargaan atau imbalan bagi masyarakat yang memberikan informasi mengenai penimbunan BBM.

    “Kalau ada penimbun, kami akan beri bonus,” ucapnya.

    Ia kemudian mengingatkan kembali program penghargaan yang pernah disebut pemerintah, yakni sebesar Rp8,1 juta, yang dikaitkan dengan peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia.

    Agustiar berharap, persoalan distribusi dan perbedaan harga BBM dapat segera ditangani sehingga tidak terus memicu antrean panjang dan mengganggu aktivitas masyarakat.

    Editor: Andrian

  • Antrean BBM Tak Kunjung Usai, Dugaan Pelangsiran Malah Muncul di Batu Belaman

    Antrean BBM Tak Kunjung Usai, Dugaan Pelangsiran Malah Muncul di Batu Belaman

    INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Di tengah antrean BBM di sejumlah SPBU Kotawaringin Barat (Kobar), dugaan praktek pelangsiran muncul di wilayah Batu Belaman, Kecamatan Kumai. Seorang warga mengaku melihat mobil putih yang diduga memintakan BBM setelah mengantri di SPBU.

    Bachtiar, warga Kotawaringin Barat, mengatakan ia melihat kendaraan tersebut ketika melintas di Batu Belaman. Aktivitas yang dilakukan mobil itu menarik perhatiannya, karena tampak seperti sedang memindahkan BBM.

    “Saat itu saya sedang melintas melihat mobil warna putih seperti habis melakukan aktivitas menggunakan BBM berhasil mengangkut di salah satu SPBU Kobar,” kata Bachtiar.

    Meski demikian, Bachtiar mengaku tidak mengetahui secara pasti apa yang dilakukan pengemudi mobil tersebut. Ia hanya melihat aktivitas yang dinilainya mencurigakan di lokasi.

    Dugaan pelangsiran menjadi sorotan karena muncul ketika masyarakat masih menghadapi persoalan antrean BBM. Kondisi itu membuat pengawasan distribusi BBM dinilai perlu diperketat agar pasukan tidak hanya berputar pada pihak tertentu.

    Anggota DPRD Kobar, Musawer, meminta penerbitan distribusi BBM diperkuat termasuk melalui pengaturan jumlah pembelian di SPBU.

    Menurut Musawer, pembatasan pembelian yang mulai diterapkan di SPBU Kumai dapat membantu masyarakat, “Saya di SPBU Kumai mulai menerapkan jumlah, jangan lebih dari sekian liter BBM. Ini lebih membantu masyarakat,” ujarnya.

    Misalnya alat pengawasan tidak berhenti di area SPBU. Yang terdapat kendaraan atau aktivitas yang memungkinkan setelah pengisian, masyarakat dan petugas perlu memberikan perhatian agar distribusi BBM tetap berjalan sesuai aturan.

    Kapolsek Kumai Ipda Kamalul Fahmi mengatakan belum menerima laporan mengenai dugaan pelangsiran tersebut. “Belum ada laporan,” kata Kamalul, saat dikonfirmasi.

    Kepolisian mengharapkan masyarakat segera melapor kita menemukan aktivitas mencurigakan terkait BBM. Laporan mengenai layanan 110 dapat menjadi pintu awal bagi polisi untuk menerima informasi dan melakukan pengecekan di lapangan.

    Penulis: Yusro
    Editor: Andrian

  • Warga Pangkalan Bun Keluhkan BBM Cepat Habis, Baru Jam 11 Siang SPBU Sudah Kehabisan Stok

    Warga Pangkalan Bun Keluhkan BBM Cepat Habis, Baru Jam 11 Siang SPBU Sudah Kehabisan Stok

    INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Keluhan soal sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) kembali disampaikan warga Pangkalan Bun, kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Sejumlah SPBU disebut sudah kehabisan stok ketika waktu baru menunjukkan sekitar pukul 11.00 WIB.

    Kondisi tersebut membuat warga harus berkeliling dari satu SPBU ke SPBU lain untuk mencari BBM yang masih tersedia. Situasi ini dinilai menyulitkan masyarakat yang membutuhkan BBM untuk aktivitas sehari-hari.

    Syafrudin, warga Pangkalan Bun, mengatakan dirinya mengalami langsung kondisi tersebut. Ia mengaku harus memutar mencari SPBU yang masih memiliki stok karena sejumlah tempat yang didatanginya sudah kehabisan BBM.

    “Saya muter cari SPBU yang masih ada, eh banyak yang habis. Baru jam 11.00 siang,” keluh Safrudin, Selasa (4/8/2026).

    “Saya muter cari SPBU yang masih ada, eh banyak yang habis. Baru jam 11 siang,” keluh Safrudin, Selasa, 4 Agustus 2026.

    Menurut Syafrudin, cepat habisnya stok BBM membuat masyarakat tidak hanya kehilangan waktu, tetapi juga harus mengeluarkan tenaga dan biaya tambahan untuk berpindah-pindah SPBU. Kondisi itu semakin terasa ketika antrian kendaraan yang masih terjadi di sejumlah lokasi.

    Keluhan warga tersebut mendapatkan perhatian DPRD Kotawaringin Barat. Wakil ketua 1 DPRD kobar Rudi Imam Gunawan mempertanyakan kondisi stok BBM di lapangan yang menurutnya tidak sejalan dengan informasi mengenai ketersediaan BBM yang disebut aman.

    “Kenapa bilang aman, kenyataan di lapangan antrian panjang dan stok berkurang,” kata Rudi. Ia meminta Pertamina memperketat pengawasan distribusi BBM agar masyarakat tidak terus menghadapi persoalan serupa.

    “Kenapa bilang aman, kenyataan di lapangan antrean panjang dan stok berkurang,” kata Rudi. Ia meminta Pertamina memperketat pengawasan distribusi BBM agar masyarakat tidak terus menghadapi persoalan serupa.

    Rudi juga mempertanyakan kota BBM serta meminta kejelasan mengenai penyaluran BBM bersubsidi. Menurut dia, Pertamina perlu memberikan ketegasan apabila ditemukan BBM subsidi yang diperjualbelikan tidak sesuai peruntukannya.

    Keluhan mengenai BBM juga dirasakan pengemudi ojek online. Emen mengatakan sulitnya memperoleh pertalite membuat pengemudi harus menghabiskan waktu untuk mengantri. Jika stok habis giliran mereka hampir tiba, driver terpaksa mencari BBM lain yang harganya lebih mahal.

    Sementara itu Sales Branch Manager ll Fuel Kalimantan PT Pertamina Putra Niaga Lucky Haryanto menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat akibat antrian di SPBU. Iya menjelaskan Pertamina melakukan pengawasan melalui digitalisasi SPBU, pemantauan mobil tangki, stok, pengiriman, hingga pembongkaran BBM.

    Lucky menjelaskan kuota BBM bukan ditentukan Pertamina di daerah, melainkan regulator. Pertamina bertugas menyalurkan BBM sesuai kuota yang telah ditetapkan. Namun, bagi masyarakat Pangkalan Bun, persoalan utamanya tetap sama BBM harus mudah diperoleh ketika dibutuhkan bukan justru habis saat hari masih siang.

    Penulis: Yusro
    Editor: Andrian

  • Warga Keluhkan Antrean BBM, Pemkab Kobar Turunkan Satpol PP dan Dishub

    Warga Keluhkan Antrean BBM, Pemkab Kobar Turunkan Satpol PP dan Dishub

    INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Keluhan masyarakat terkait sulitnya memperoleh bahan bakar minyak (BBM) dan antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah, mulai ditindaklanjuti pemerintah daerah.

    Pemkab Kobar menerjunkan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan (Dishub) untuk melakukan pengawasan serta penertiban di sejumlah SPBU, Selasa (4/8/2026).

    Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Kobar pada Senin (3/8/2026). Rapat itu mempertemukan berbagai pihak guna mencari solusi atas persoalan distribusi BBM yang dikeluhkan masyarakat.

    RDP dipimpin Ketua DPRD Kobar Mulyadin bersama Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II DPRD Kobar. Turut hadir perwakilan Pertamina, pengelola SPBU, Hiswana Migas, komunitas ojek online (ojol), Organisasi Masyarakat Taruna Borneo Bersatu Raya (TBBR), serta jajaran Pemerintah Kabupaten Kobar yang dipimpin Wakil Bupati Suyanto.

    Dalam rapat tersebut disepakati enam langkah strategis untuk memperbaiki distribusi BBM di Kobar. Salah satunya adalah pemberian akses prioritas pengisian Pertamax bagi pengemudi ojek online di SPBU 01 PT Lamandau Tanjung, yang berada di depan Universitas Antakusuma, setiap pukul 07.00 hingga 09.00 WIB.

    Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan, khususnya pengemudi ojek online, sehingga tidak kehilangan banyak waktu akibat mengantre BBM.

    Selain itu, seluruh SPBU diminta tidak melayani pengisian BBM secara berulang terhadap kendaraan yang sama. Pengelola SPBU juga ditegaskan tidak boleh bekerja sama dengan pelaku pengetapan maupun pelansiran BBM bersubsidi.

    Untuk memastikan aturan tersebut berjalan, Polres Kotawaringin Barat menyatakan siap melakukan penertiban dan penindakan terhadap pelaku pengetap maupun pelansir BBM yang terbukti melanggar ketentuan.

    Dalam RDP juga ditegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kobar tidak memiliki kewenangan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) BBM. Kewenangan tersebut berada di pemerintah pusat, sehingga penyelesaian persoalan harga maupun kebijakan distribusi harus dilakukan sesuai kewenangan masing-masing pihak.

    Sementara itu, DPRD Kobar bersama Satgas BBM akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SPBU guna memastikan seluruh kesepakatan hasil RDP benar-benar diterapkan di lapangan dan tidak berhenti sebatas komitmen di atas kertas.

    Menindaklanjuti hasil rapat tersebut, Bupati Kotawaringin Barat Hj Nurhidayah menginstruksikan perangkat daerah untuk bergerak cepat melakukan pengawasan. Dinas Perhubungan ditugaskan menertibkan kendaraan yang mengantre atau parkir di badan jalan sekitar SPBU, sedangkan Satpol PP membantu menjaga ketertiban umum di lokasi.

    Pada Selasa (4/8/2026), petugas mulai melakukan pengawasan di tiga SPBU, yakni SPBU Bundaran Tudung Saji, SPBU Jalan Pakunegara, dan SPBU Jalan Diponegoro.

    Ketua DPRD Kobar Mulyadin menegaskan seluruh langkah yang diambil harus berorientasi pada kepentingan masyarakat.

    “Yang paling utama masyarakat jangan sampai terus dirugikan. Distribusi BBM harus tertib, tepat sasaran, dan masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik,” tegas Mulyadin.

    Penulis: Yusro
    Editor: Andrian

  • DPRD dan Warga Kobar Bersatu Desak Solusi Antrean BBM dan Listrik Padam

    DPRD dan Warga Kobar Bersatu Desak Solusi Antrean BBM dan Listrik Padam

    INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Keluhan warga kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah, terkait antrian bahan bakar minyak (BBM) dan pemadaman listrik bergulir mendapat perhatian serius DPRD Kobar. DPRD bersama perwakilan masyarakat mendesak pihak terkait segera menghadirkan solusi konkrit atas persoalan yang mengganggu aktivitas sehari-hari.

    Desakan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar DPRD kobar di ruang rapat DPRD, Senin (3/8/2026). Rapat dipimpin ketua DPRD kobar Mulyadi din dan berlangsung cukup panjang mulai pukul 13.30 WIB hingga pukul 18.45 WIB.

    RDP melibatkan sejumlah pihak yang berkaitan langsung dengan persoalan BBM dan kelistrikan. Diantaranya Pertamina, pengelola SPBU, Hiswana migas, Perwakilan pengemudi ojek online (Ojol), Ormas TBBR, Serta pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dipimpin Wakil Bupati Kobar Suyanto.

    Dalam forum tersebut, suara warga menjadi salah satu perhatian utama. Antrian BBM yang panjang dinilai bukan sekedar persoalan distribusi, tetapi telah berdampak pada aktivitas masyarakat, khususnya warga yang menggunakan penghasilan dari kendaraan seperti pengemudi ojol.

    Ketua DPRD Kobar, Mulyadin, meminta persoalan tersebut tidak berlarut-larut. Seluruh pihak diminta mengambil langkah nyata agar masyarakat tidak terus menghadapi antrian panjang ketika membutuhkan BBM.

    Salah satu bahasan RDP yakni SPBU depan Universitas Antakusuma memberikan prioritas pengisian Pertamax bagi pengemudi ojol pada pukul 07.00 hingga 09.00 WIB.

    “Kebijakan itu diharapkan membantu pengemudi yang harus mulai bekerja sejak pagi tanpa kehilangan banyak waktu untuk mengantri,” ujar Mulyadin.

    RDP juga menyepakati seluruh SPBU tidak melayani praktek pengetap yang melakukan pengisian BBM secara berulang. Kepolisian menyatakan akan terus melakukan penerbitan dan penindakan terhadap pelanggaran yang ditemukan di lapangan.

    Untuk memastikan kesepakatan berjalan, DPRD kobar bersama satgas BBM akan melakukan inspeksi mendadak (Sidak) secara bersama-sama. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan distribusi BBM berjalan sesuai aturan dan kepentingan masyarakat tetap menjadi perhatian utama.

    Pertamina dalam rapat itu juga menyampaikan rencana mengusulkan penambahan kota distribusi Pertamax sebesar 50 persen dari kota yang selama ini dikirim ke Kobar. Tambahan pasokan tersebut diharapkan mampu mengurangi antrian dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

    Tak hanya BBM, DPRD dan warga turut menyoroti pemadaman listrik bergilir. DPRD mendesak PLN meningkatkan pelayanan karena pemadaman berdampak terhadap rumah tangga, pelaku usaha hingga pelayanan publik.

    Mulai 5 agustus 2026 tambahan supply listrik diproyeksikan mengurangi durasi pemadaman dari sekitar 6 jam menjadi 3 jam, sementara kondisi pasokan diperkirakan kembali normal pada minggu kedua Agustus. DPRD juga menyoroti kompensasi bagi pelanggan yang dinilai belum sebanding dengan dampak kerugian masyarakat.

    Penulis: Yusro
    Editor: Andrian

  • Naik Sepeda Engkol, Bupati Kobar Tinjau Langsung Antrean BBM, Pastikan Pelayanan SPBU Lancar

    Naik Sepeda Engkol, Bupati Kobar Tinjau Langsung Antrean BBM, Pastikan Pelayanan SPBU Lancar

    INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Di sela kegiatan bersepeda mengelilingi Kota Pangkalan Bun, Bupati Kotawaringin Barat (Kobar) Hj Nurhidayah menyempatkan diri meninjau langsung kondisi antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), Jumat (31/7/2026). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik.

    Sidak dilakukan di dua SPBU, yakni di Jalan Diponegoro dan Jalan Pakunegara. Di kedua lokasi tersebut, Bupati mendapati antrean kendaraan masih cukup panjang saat proses penyaluran bahan bakar minyak (BBM) berlangsung.

    Dalam peninjauan itu, Nurhidayah tidak hanya melihat kondisi di lapangan, tetapi juga berdialog langsung dengan masyarakat yang tengah mengantre. Ia mendengarkan berbagai keluhan serta masukan terkait pelayanan distribusi BBM.

    Menurutnya, pemerintah daerah harus hadir di tengah masyarakat agar dapat mengetahui kondisi riil di lapangan. Dengan demikian, langkah penyelesaian yang diambil dapat lebih tepat sasaran.

    “Kita sudah membahas persoalan ini bersama seluruh stakeholder. Hari ini kita turun langsung untuk melihat kondisi di lapangan sekaligus berdiskusi dengan masyarakat. Harapannya, semua pihak dapat bekerja sama agar pelayanan kepada masyarakat berjalan maksimal,” ujar Nurhidayah.

    Selain berdialog dengan warga, Bupati juga mengingatkan pengelola SPBU agar menjalankan penyaluran BBM sesuai standar operasional prosedur (SOP). Ia menegaskan, kepatuhan terhadap aturan menjadi faktor penting untuk menjaga ketertiban serta memastikan distribusi BBM tepat sasaran.

    Nurhidayah menambahkan, pengawasan terhadap distribusi BBM akan terus dilakukan sebagai tindak lanjut dari koordinasi yang sebelumnya telah dilaksanakan bersama instansi terkait. Pemerintah daerah ingin memastikan pasokan dan pelayanan tetap berjalan lancar.

    Salah seorang warga Pangkalan Bun, Apriani, mengaku bersyukur karena Bupati turun langsung meninjau antrean yang menurutnya telah berlangsung cukup lama. Kehadiran kepala daerah dinilai memberikan harapan bagi masyarakat yang setiap hari harus menunggu untuk mendapatkan BBM.

    Apriani berharap pemerintah segera menghadirkan solusi nyata agar antrean panjang dapat diatasi. Menurutnya, keberadaan Satgas BBM juga diperlukan untuk membantu pengawasan sekaligus menjaga ketertiban di kawasan SPBU.

    Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menegaskan akan terus memantau distribusi dan penyaluran BBM di seluruh SPBU. Upaya tersebut dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal, distribusi berjalan lancar, serta ketertiban di lingkungan SPBU tetap terjaga.

    Penulis: Yusro
    Editor: Andrian

  • SPBU Usul Harga Khusus Pengecer Ditetapkan, Antrean BBM Dinilai Bisa Berkurang

    SPBU Usul Harga Khusus Pengecer Ditetapkan, Antrean BBM Dinilai Bisa Berkurang

    INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Pengelola sejumlah SPBU di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) mengusulkan penetapan harga khusus bagi pengecer BBM. Usulan tersebut dinilai dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi antrean panjang kendaraan yang hampir setiap hari terjadi di sejumlah SPBU.

    Pengelola SPBU di Jalan Pakunegara, Rudi, mengatakan antrean panjang selama ini tidak semata-mata disebabkan keterbatasan pasokan BBM. Menurutnya, aktivitas pengecer yang berulang kali membeli BBM menjadi salah satu faktor yang memicu kepadatan antrean.

    Rudi menjelaskan, pihak SPBU tidak memiliki kewenangan menolak konsumen selama pembelian masih sesuai dengan barcode dan kuota yang tersedia dalam sistem. Karena itu, petugas tetap wajib melayani setiap kendaraan yang datang.

    “Kalau barcode masih aktif, kami tetap melayani. SPBU tidak punya hak melarang. Yang sering terjadi, setelah mengisi 40 liter, ada yang kembali lagi mengantre karena kuotanya masih ada,” ujarnya, Rabu (29/7/2026).

    Menurut Rudi, apabila pemerintah menetapkan harga khusus bagi pengecer, praktik pembelian berulang di SPBU dapat ditekan. Dengan begitu, masyarakat yang benar-benar membutuhkan BBM untuk aktivitas sehari-hari bisa mendapatkan pelayanan dengan lebih cepat.

    “Antrean panjang juga berdampak terhadap pengemudi ojek online, sopir angkutan, hingga masyarakat umum yang harus menghabiskan waktu lama hanya untuk mendapatkan BBM bersubsidi,” kata Rudi.

    Senada dengan hal tersebut, Pengelola SPBU Pangkalan Banteng, Rusli, mengatakan pasokan BBM sejauh ini dalam kondisi aman. Distribusi dari Pertamina juga berjalan sesuai jadwal sehingga tidak terdapat kendala berarti dari sisi ketersediaan.

    Namun, Rusli menilai banyaknya Pertamini dan pengecer membuat permintaan BBM di lapangan terus meningkat. Di sisi lain, jumlah SPBU yang masih terbatas menyebabkan antrean semakin sulit dihindari.

    Sementara itu, Pengawas SPBB di Jalan Pangeran Diponegoro, Andi, mengungkapkan pihaknya telah berupaya memberikan pelayanan secepat mungkin. Meski demikian, masih ditemukan pelangsir dadakan yang menggunakan beberapa kendaraan, terutama sepeda motor, untuk membeli BBM bersubsidi.

    “Kami berharap aparat kepolisian meningkatkan pengawasan dan penertiban terhadap pelangsir maupun penyalahgunaan BBM bersubsidi,” ungkapnya.

    Menurutnya, jika aktivitas tersebut dapat ditekan, distribusi BBM akan lebih tepat sasaran dan antrean di SPBU dapat berkurang.

    Menanggapi usulan tersebut, Sales Branch Manager II Fuel Kalimantan Tengah PT Pertamina Patra Niaga, Lucky Haryanto, menjelaskan penyaluran kuota BBM ditetapkan berdasarkan kebutuhan riil dan permintaan di masing-masing daerah.

    Lucky menegaskan, usulan penetapan harga khusus bagi pengecer bukan merupakan kewenangan Pertamina. Namun, pihaknya mendukung upaya penertiban pelangsir melalui pengawasan bersama pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan agar penyaluran BBM bersubsidi tetap tepat sasaran sesuai ketentuan yang berlaku.

    Penulis: Yusro
    Editor: Andrian

  • Bongkar Dugaan Pelangsiran BBM, Bupati Kobar Bentuk Satgas dan Panggil Pertamina-SPBU

    Bongkar Dugaan Pelangsiran BBM, Bupati Kobar Bentuk Satgas dan Panggil Pertamina-SPBU

    INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Dugaan praktik pelangsiran bahan bakar minyak (BBM) subsidi menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar).

    Menyikapi persoalan tersebut, Bupati Kobar Hj Nurhidayah memanggil PT Pertamina Patra Niaga, pengelola SPBU, aparat kepolisian, dan TNI untuk membahas langkah tegas mengatasi dugaan penyalahgunaan distribusi BBM yang dinilai turut memicu antrean panjang di sejumlah SPBU.

    Rapat koordinasi digelar pada Rabu (29/7/2026). Pertemuan tersebut membahas dugaan pelangsiran serta penyalahgunaan barcode BBM subsidi. Pemerintah daerah menilai persoalan itu harus segera ditangani agar penyaluran BBM bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

    Dalam rapat terungkap dugaan pelangsir memanfaatkan barcode untuk melakukan pembelian BBM subsidi secara berulang. Bahkan, ditemukan dugaan penggunaan kendaraan roda empat bernilai tinggi untuk aktivitas tersebut sehingga mendapat sorotan dari peserta rapat.

    Sales Branch Manager II Fuel Kalimantan Tengah PT Pertamina Patra Niaga, Lucky Haryanto, menegaskan barcode BBM subsidi hanya berlaku untuk kendaraan yang telah terdaftar dan tidak boleh dipindahtangankan.

    “Operator SPBU diwajibkan mencocokkan barcode dengan nomor polisi kendaraan sebelum melayani pengisian,” ujarnya.

    Untuk mempersempit ruang penyalahgunaan, Pertamina akan memperkuat sistem pengawasan dengan memasang kamera pengawas atau CCTV di seluruh SPBU. Sistem tersebut diharapkan dapat memantau aktivitas pengisian sekaligus menjadi bahan evaluasi apabila ditemukan dugaan pelanggaran.

    Sementara itu, Bupati Nurhidayah menegaskan stok BBM di Kotawaringin Barat pada dasarnya masih mencukupi kebutuhan masyarakat.

    “Persoalan utama bukan semata-mata pasokan, melainkan pengawasan distribusi di lapangan agar tidak dimanfaatkan oleh oknum pelangsir,” tegas Bupati.

    Pemerintah daerah juga mengusulkan evaluasi terhadap sistem barcode serta mendorong penambahan SPBU di sejumlah wilayah guna mengurangi kepadatan antrean. Namun, pengawasan terhadap dugaan pelangsiran tetap menjadi prioritas agar penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran.

    Dari pihak SPBU disampaikan bahwa operator hanya dapat melayani konsumen sesuai aturan selama barcode masih aktif dan sesuai dengan data kendaraan. Pengelola SPBU juga berharap adanya penertiban terhadap pelangsir dan pengecer yang diduga membeli BBM subsidi secara berulang untuk kemudian diperjualbelikan kembali.

    Di tempat yang sama, Kasatsamapta Polres Kobar, Iptu Cecep Lang Buana, memastikan kepolisian telah membentuk tim untuk melakukan pemantauan di sejumlah SPBU.

    “Polisi juga akan menindak kendaraan yang dimodifikasi untuk pelangsiran maupun pihak yang terbukti menyalahgunakan BBM subsidi sesuai ketentuan hukum,” ungkap Iptu Cecep.

    Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, Pertamina, kepolisian, dan pengelola SPBU sepakat membentuk satuan tugas (Satgas) pengawasan BBM. Satgas tersebut diharapkan dapat membongkar praktik pelangsiran, memperketat pengawasan distribusi, serta memastikan BBM subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.

    Penulis: Yusro
    Editor: Andrian

error: Content is protected !!