DPRD dan Warga Kobar Bersatu Desak Solusi Antrean BBM dan Listrik Padam

INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Keluhan warga kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah, terkait antrian bahan bakar minyak (BBM) dan pemadaman listrik bergulir mendapat perhatian serius DPRD Kobar. DPRD bersama perwakilan masyarakat mendesak pihak terkait segera menghadirkan solusi konkrit atas persoalan yang mengganggu aktivitas sehari-hari.

Desakan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar DPRD kobar di ruang rapat DPRD, Senin (3/8/2026). Rapat dipimpin ketua DPRD kobar Mulyadi din dan berlangsung cukup panjang mulai pukul 13.30 WIB hingga pukul 18.45 WIB.

RDP melibatkan sejumlah pihak yang berkaitan langsung dengan persoalan BBM dan kelistrikan. Diantaranya Pertamina, pengelola SPBU, Hiswana migas, Perwakilan pengemudi ojek online (Ojol), Ormas TBBR, Serta pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dipimpin Wakil Bupati Kobar Suyanto.

Dalam forum tersebut, suara warga menjadi salah satu perhatian utama. Antrian BBM yang panjang dinilai bukan sekedar persoalan distribusi, tetapi telah berdampak pada aktivitas masyarakat, khususnya warga yang menggunakan penghasilan dari kendaraan seperti pengemudi ojol.

Baca Juga:

KUA-PPAS Disepakati, APBD Kobar Diproyeksi Rp1,43 Triliun

Ketua DPRD Kobar, Mulyadin, meminta persoalan tersebut tidak berlarut-larut. Seluruh pihak diminta mengambil langkah nyata agar masyarakat tidak terus menghadapi antrian panjang ketika membutuhkan BBM.

Salah satu bahasan RDP yakni SPBU depan Universitas Antakusuma memberikan prioritas pengisian Pertamax bagi pengemudi ojol pada pukul 07.00 hingga 09.00 WIB.

“Kebijakan itu diharapkan membantu pengemudi yang harus mulai bekerja sejak pagi tanpa kehilangan banyak waktu untuk mengantri,” ujar Mulyadin.

Baca Juga:

Empat Hari Tak Terlihat, Pedagang Lansia Ditemukan Meninggal di Barakan

RDP juga menyepakati seluruh SPBU tidak melayani praktek pengetap yang melakukan pengisian BBM secara berulang. Kepolisian menyatakan akan terus melakukan penerbitan dan penindakan terhadap pelanggaran yang ditemukan di lapangan.

Untuk memastikan kesepakatan berjalan, DPRD kobar bersama satgas BBM akan melakukan inspeksi mendadak (Sidak) secara bersama-sama. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan distribusi BBM berjalan sesuai aturan dan kepentingan masyarakat tetap menjadi perhatian utama.

Pertamina dalam rapat itu juga menyampaikan rencana mengusulkan penambahan kota distribusi Pertamax sebesar 50 persen dari kota yang selama ini dikirim ke Kobar. Tambahan pasokan tersebut diharapkan mampu mengurangi antrian dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Baca Juga:

Galon Pertalite Penuh di Tengah Antrean BBM, Warga Pertanyakan Asal Pasokannya

Tak hanya BBM, DPRD dan warga turut menyoroti pemadaman listrik bergilir. DPRD mendesak PLN meningkatkan pelayanan karena pemadaman berdampak terhadap rumah tangga, pelaku usaha hingga pelayanan publik.

Mulai 5 agustus 2026 tambahan supply listrik diproyeksikan mengurangi durasi pemadaman dari sekitar 6 jam menjadi 3 jam, sementara kondisi pasokan diperkirakan kembali normal pada minggu kedua Agustus. DPRD juga menyoroti kompensasi bagi pelanggan yang dinilai belum sebanding dengan dampak kerugian masyarakat.

Penulis: Yusro
Editor: Andrian

Baca Juga:

Antrean Pertalite Memanjang, Keributan Nyaris Pecah di SPBU Sungai Tendang