Bongkar Dugaan Pelangsiran BBM, Bupati Kobar Bentuk Satgas dan Panggil Pertamina-SPBU

INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Dugaan praktik pelangsiran bahan bakar minyak (BBM) subsidi menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar).

Menyikapi persoalan tersebut, Bupati Kobar Hj Nurhidayah memanggil PT Pertamina Patra Niaga, pengelola SPBU, aparat kepolisian, dan TNI untuk membahas langkah tegas mengatasi dugaan penyalahgunaan distribusi BBM yang dinilai turut memicu antrean panjang di sejumlah SPBU.

Rapat koordinasi digelar pada Rabu (29/7/2026). Pertemuan tersebut membahas dugaan pelangsiran serta penyalahgunaan barcode BBM subsidi. Pemerintah daerah menilai persoalan itu harus segera ditangani agar penyaluran BBM bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

Dalam rapat terungkap dugaan pelangsir memanfaatkan barcode untuk melakukan pembelian BBM subsidi secara berulang. Bahkan, ditemukan dugaan penggunaan kendaraan roda empat bernilai tinggi untuk aktivitas tersebut sehingga mendapat sorotan dari peserta rapat.

Baca Juga:

Karhutla Mengganas di Kobar, Arut Selatan jadi Wilayah Paling Rawan

Sales Branch Manager II Fuel Kalimantan Tengah PT Pertamina Patra Niaga, Lucky Haryanto, menegaskan barcode BBM subsidi hanya berlaku untuk kendaraan yang telah terdaftar dan tidak boleh dipindahtangankan.

“Operator SPBU diwajibkan mencocokkan barcode dengan nomor polisi kendaraan sebelum melayani pengisian,” ujarnya.

Untuk mempersempit ruang penyalahgunaan, Pertamina akan memperkuat sistem pengawasan dengan memasang kamera pengawas atau CCTV di seluruh SPBU. Sistem tersebut diharapkan dapat memantau aktivitas pengisian sekaligus menjadi bahan evaluasi apabila ditemukan dugaan pelanggaran.

Baca Juga:

SPBU Usul Harga Khusus Pengecer Ditetapkan, Antrean BBM Dinilai Bisa Berkurang

Sementara itu, Bupati Nurhidayah menegaskan stok BBM di Kotawaringin Barat pada dasarnya masih mencukupi kebutuhan masyarakat.

“Persoalan utama bukan semata-mata pasokan, melainkan pengawasan distribusi di lapangan agar tidak dimanfaatkan oleh oknum pelangsir,” tegas Bupati.

Pemerintah daerah juga mengusulkan evaluasi terhadap sistem barcode serta mendorong penambahan SPBU di sejumlah wilayah guna mengurangi kepadatan antrean. Namun, pengawasan terhadap dugaan pelangsiran tetap menjadi prioritas agar penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran.

Baca Juga:

Padam Tak Sesuai Jadwal, Warga Kobar Tagih Ganti Rugi ke PLN

Dari pihak SPBU disampaikan bahwa operator hanya dapat melayani konsumen sesuai aturan selama barcode masih aktif dan sesuai dengan data kendaraan. Pengelola SPBU juga berharap adanya penertiban terhadap pelangsir dan pengecer yang diduga membeli BBM subsidi secara berulang untuk kemudian diperjualbelikan kembali.

Di tempat yang sama, Kasatsamapta Polres Kobar, Iptu Cecep Lang Buana, memastikan kepolisian telah membentuk tim untuk melakukan pemantauan di sejumlah SPBU.

“Polisi juga akan menindak kendaraan yang dimodifikasi untuk pelangsiran maupun pihak yang terbukti menyalahgunakan BBM subsidi sesuai ketentuan hukum,” ungkap Iptu Cecep.

Baca Juga:

Kobar Mulai Kering, BMKG Ingatkan Warga Waspada Karhutla dan Kabut Asap

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, Pertamina, kepolisian, dan pengelola SPBU sepakat membentuk satuan tugas (Satgas) pengawasan BBM. Satgas tersebut diharapkan dapat membongkar praktik pelangsiran, memperketat pengawasan distribusi, serta memastikan BBM subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.

Penulis: Yusro
Editor: Andrian