DPRD Kalteng Dorong Optimalisasi Pajak Kendaraan dan Alat Berat untuk Dongkrak PAD

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng), Yohanes Freddy Ering, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, terutama dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan pajak alat berat.

Freddy mengatakan, masih banyak wajib pajak kendaraan yang belum memenuhi kewajibannya. Kondisi itu dinilai membuat potensi penerimaan daerah belum tergarap maksimal.

“Kami menyadari penerimaan pajak daerah masih belum maksimal. PKB maupun BBNKB masih perlu dioptimalkan karena masih banyak kendaraan yang menunggak pajak,” katanya, Rabu, 5 Agustus 2026.

Ia juga menyoroti keberadaan ribuan alat berat yang digunakan di sektor perkebunan, pertambangan, hingga proyek strategis seperti food estate. Menurutnya, banyak alat berat yang beroperasi di Kalteng belum memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan daerah.

Baca Juga:

DPRD Kalteng Apresiasi Tiga Perusahaan Sawit di Bartim Penuhi Kewajiban Kebun Plasma

Freddy menjelaskan, salah satu kendala yang dihadapi adalah banyak perusahaan membeli alat berat melalui kantor pusat di luar daerah. Akibatnya, kewajiban pajak dan administrasi lainnya dibayarkan di daerah lain, bukan di Kalteng.

“Banyak perusahaan membeli alat berat melalui kantor pusat di Jakarta. Pajaknya dibayar di sana, begitu juga PPh dan kewajiban lainnya. Akibatnya daerah hanya memperoleh manfaat yang sangat kecil,” ucapnya.

Selain itu, proses pendataan juga dinilai belum maksimal. Pembelian alat berat secara tunai dan minimnya dealer di Kalteng membuat pemerintah daerah kesulitan memantau jumlah alat berat yang sebenarnya beroperasi.

Baca Juga:

Koperasi Merah Putih Bakal jadi Penyalur Barang Subsidi, DPRD Minta Dikelola Profesional

Karena itu, Freddy mendorong pemerintah memperkuat sistem pendataan, meningkatkan koordinasi antarinstansi, serta membangun komunikasi dengan pelaku usaha agar seluruh objek pajak dapat terdata dengan baik.

Ia berharap, optimalisasi PKB, BBNKB, dan pajak alat berat mampu memperkuat kemampuan fiskal daerah sehingga pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di Kalteng dapat terus ditingkatkan.

“Potensi pajak ini harus benar-benar dimaksimalkan. Dengan pengelolaan yang baik, PAD akan meningkat dan hasilnya bisa digunakan untuk mendukung pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.

Baca Juga:

Banggar DPRD Kalteng Usul Target PAD 2027 Naik Jadi Rp3 Triliun

Editor: Andrian