EDITORIAL INTIMNEWS
Kalimantan Tengah adalah potret paradoks yang nyata dalam peta pembangunan Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), provinsi ini mencakup sekitar 8,11 persen dari total luas wilayah Indonesia, menjadikannya salah satu daerah terluas di Tanah Air. Bahkan, dengan luas sekitar 153.564 kilometer persegi, Kalteng jauh melampaui Pulau Jawa yang hanya sekitar 138.793,6 kilometer persegi.
Secara logika pembangunan, luas wilayah sebesar ini seharusnya menjadi modal strategis. Namun dalam praktiknya, luas tersebut justru menjadi beban ketika tidak ditopang oleh kapasitas fiskal yang memadai. Kalteng menghadapi realitas yang pahit, wilayah yang sangat luas, tetapi kemampuan anggaran yang relatif terbatas.
Dalam lima tahun terakhir, postur APBD Kalteng mengalami fluktuasi tajam. Pada 2022, anggaran berada di kisaran Rp 6 triliun, kemudian meningkat menjadi sekitar Rp 7 triliun pada 2023 dan Rp 8,7 triliun pada 2024. Tahun 2025 sempat mencapai sekitar Rp 10,2 triliun. Namun, pada 2026 terjadi penurunan drastis hingga sekitar Rp 5,4 triliun. Penurunan lebih dari 30 persen ini menjadi salah satu kontraksi fiskal paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir dan berdampak langsung pada kemampuan pembangunan daerah.
Lebih mengkhawatirkan lagi, sekitar 79 persen pendapatan daerah masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Artinya, kemandirian fiskal Kalteng berada pada titik lemah. Dalam kondisi seperti ini, ruang gerak pemerintah daerah menjadi sangat terbatas dan rentan terhadap perubahan kebijakan di tingkat nasional.
Di sinilah persoalan mendasar itu muncul. Skema fiskal nasional belum sepenuhnya mempertimbangkan faktor luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis sebagai variabel utama. Formula transfer ke daerah masih cenderung generik, seolah-olah seluruh wilayah memiliki beban pembangunan yang sama. Padahal, membangun satu kilometer jalan di pedalaman Kalteng tidak bisa disamakan dengan pembangunan di wilayah padat seperti Jawa.
Lebih jauh, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat dalam beberapa tahun terakhir juga berimbas langsung ke daerah. Ketika terjadi pengetatan fiskal nasional, daerah seperti Kalteng menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Pemangkasan dan penyesuaian anggaran sering kali tidak disertai dengan perlindungan terhadap daerah yang memiliki beban geografis berat.
Sebagai daerah dengan karakter geografis yang kompleks (didominasi hutan, sungai, dan kawasan gambut), biaya pembangunan di Kalteng tidak bisa disamakan dengan wilayah lain. Membangun satu ruas jalan di pedalaman Kalteng bisa jauh lebih mahal dibandingkan di Pulau Jawa. Distribusi logistik lebih sulit, akses layanan publik lebih mahal, dan penanganan bencana ekologis seperti kebakaran hutan membutuhkan sumber daya besar.
Di titik inilah ketimpangan mulai terasa. Masyarakat di wilayah pedalaman masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan. Infrastruktur dasar belum merata. Biaya hidup di beberapa wilayah tetap tinggi akibat mahalnya distribusi barang.
Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Kalimantan, kesenjangan ini semakin jelas. Kalimantan Timur mampu membangun kekuatan fiskal yang lebih solid berkat sektor migas dan industri yang berkontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kalimantan Selatan, dengan wilayah yang lebih kecil dan konektivitas yang lebih baik, dapat mengelola pembangunan secara lebih efisien. Sementara itu, Kalimantan Tengah terjebak di antara dua kondisi, yakni wilayah luas seperti raksasa, tetapi kapasitas fiskalnya belum mampu mengikuti.
Padahal, Kalteng bukan daerah yang miskin sumber daya. Hutan, pertambangan, dan potensi energi yang dimiliki seharusnya menjadi basis penguatan ekonomi daerah. Namun hingga kini, nilai tambah dari sektor-sektor tersebut belum sepenuhnya kembali ke daerah dalam bentuk PAD. Ini menandakan adanya persoalan serius dalam desain kebijakan fiskal nasional, terutama dalam hal distribusi manfaat dari eksploitasi sumber daya alam.
Editorial ini memandang bahwa kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut. Pemerintah daerah perlu mengambil langkah strategis untuk meningkatkan PAD secara nyata, termasuk melalui optimalisasi sektor unggulan dan mendorong hilirisasi industri berbasis sumber daya alam.
Pemerintah pusat harus berani melakukan koreksi terhadap kebijakan fiskal yang selama ini cenderung seragam. Skema transfer daerah perlu didesain ulang dengan mempertimbangkan secara serius luas wilayah, tingkat kesulitan geografis, serta biaya riil pembangunan. Kebijakan efisiensi anggaran juga harus lebih selektif dan tidak dilakukan secara pukul rata, agar tidak memperlemah daerah-daerah yang justru membutuhkan dukungan lebih besar.
Tanpa keberanian melakukan perubahan di tingkat pusat, luas wilayah Kalteng akan terus menjadi beban, bukan kekuatan. Dengan kebijakan yang tepat, Kalteng seharusnya bisa menjadi salah satu motor pertumbuhan di luar Jawa. Namun tanpa keberpihakan fiskal yang nyata, daerah ini akan terus terjebak dalam paradoks lama, yakni wilayah raksasa dengan kapasitas anggaran yang kecil. (AFS)
