Intim News

Tag: Kalteng

  • Karhutla Makin Mengkhawatirkan, HMI Teknik UPR Desak Perlindungan Gambut Diperkuat

    Karhutla Makin Mengkhawatirkan, HMI Teknik UPR Desak Perlindungan Gambut Diperkuat

    INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi perhatian di Kalimantan Tengah. Dampaknya tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu kesehatan warga, aktivitas pendidikan, sosial, hingga perekonomian jika kabut asap meluas.

    Wakil Sekretaris Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Kepemudaan (Wasekbid PTKP) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Teknik UPR, Ahmad Rifai Hasibuan mengatakan, penanganan karhutla perlu lebih banyak diarahkan pada pencegahan, bukan hanya pemadaman setelah api muncul.

    Ia mendorong pemerintah memperkuat pemantauan di kawasan rawan kebakaran, meningkatkan edukasi kepada masyarakat, serta mendorong pengelolaan lahan yang lebih bertanggung jawab.

    “Karhutla bukan hanya persoalan ketika api muncul, tetapi bagaimana kita mencegah agar api tidak muncul dan bagaimana menjaga lingkungan agar tetap mampu bertahan menghadapi ancaman kebakaran,” ujarnya, Jumat, 4 September 2026.

    Perlindungan lahan gambut juga menjadi perhatian. Karakter gambut yang mudah terbakar ketika kering membuat pengelolaan tata air dan perlindungan kawasan tersebut perlu masuk dalam strategi pencegahan karhutla.

    Selain kerusakan lingkungan, Ahmad juga menyoroti dampak kabut asap terhadap masyarakat. Penurunan kualitas udara, kata dia, dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan pada akhirnya menyentuh hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

    Ia juga mendorong pemerintah memperkuat sistem deteksi dini serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan. Pada saat yang sama, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran agar tidak melakukan pembakaran secara sembarangan.

    Mahasiswa dan organisasi kepemudaan, lanjut Ahmad, juga dapat mengambil peran melalui kajian, edukasi, advokasi, dan pengawasan terhadap persoalan lingkungan. Keterlibatan berbagai pihak dinilai penting agar penanganan karhutla tidak berhenti pada respons saat bencana terjadi.

    Ahmad menegaskan, karhutla membutuhkan gerakan bersama dan konsisten. Pemerintah, masyarakat, akademisi, serta organisasi kepemudaan memiliki peran masing-masing dalam mencegah kebakaran dan menjaga lingkungan.

    “Kita tidak boleh membiasakan diri hidup dengan kabut asap. Pencegahan harus menjadi gerakan bersama, karena yang dipertaruhkan bukan hanya hutan dan lahan, tetapi kesehatan masyarakat dan masa depan Kalimantan Tengah,” tegasnya.

    Editor: Andrian

  • Karhutla Kalteng Capai 7.634 Hektar, DPR Dorong Penguatan Dukungan Dana dari Pusat

    Karhutla Kalteng Capai 7.634 Hektar, DPR Dorong Penguatan Dukungan Dana dari Pusat

    INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah membutuhkan perhatian dan dukungan lebih besar. Berdasarkan analisis satelit Kementerian Kehutanan melalui SiPongi, luas lahan yang terbakar hingga akhir Agustus 2026 mencapai 7.634,46 hektare.

    Kondisi tersebut menjadi perhatian Anggota Komisi IV DPR RI Dapil Kalteng, Bambang Purwanto. Ia mendorong pemerintah pusat memperkuat dukungan kepada daerah, khususnya dalam hal anggaran untuk penanganan karhutla.

    Menurut Bambang, keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi salah satu tantangan dalam menghadapi kebakaran. Karena itu, dukungan pemerintah pusat diperlukan agar upaya pencegahan dan pemadaman dapat berjalan lebih optimal.

    “Daerah memang tidak seagresif dulu dalam menangani karhutla karena terbatasnya anggaran. Jangankan mengurus karhutla, membayar PPPK saja kesulitan,” ujar Bambang saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Jumat (28/8/2026).

    Bambang mengatakan dukungan pusat sebaiknya diberikan secara menyeluruh. Selain peralatan pemadam, daerah juga membutuhkan dukungan dana untuk menggerakkan personel dan tim terpadu di lapangan.

    “Harapan daerah tentu dukungan pusat, bukan hanya peralatan tetapi juga support dana untuk menggerakkan tim terpadu di daerah. Ini mengingat keterbatasan dana yang dimiliki daerah,” katanya.

    Ia menilai penetapan status darurat karhutla oleh Pemprov Kalteng sejak 25 Mei 2026 merupakan langkah yang tepat. Selanjutnya, status tersebut diharapkan dapat mempercepat dukungan pemerintah pusat melalui BNPB dan Kementerian Kehutanan.

    Ancaman karhutla juga masih perlu diwaspadai karena kondisi cuaca yang semakin kering. Bambang menyoroti minimnya hujan sejak pertengahan Juli serta potensi puncak El Nino pada Oktober yang dapat meningkatkan kerawanan kebakaran.

    “Kalau prediksi itu tepat, puncak El Nino pada Oktober. Sejak pertengahan Juli sudah tidak ada hujan. Artinya masih ada dua bulan lagi. Kondisi tentu akan semakin kering dan semakin berbahaya,” ujarnya.

    Karena itu, Bambang berharap dukungan pusat dapat diberikan lebih awal sebelum kondisi semakin berat. Penguatan anggaran, peralatan, personel, dan tim terpadu dinilai penting agar penanganan karhutla di Kalteng dapat berlangsung lebih cepat dan maksimal.

    Bambang mengingatkan karhutla bukan hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga dapat memengaruhi kualitas udara, kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi hingga transportasi. Dengan luas kebakaran yang telah mencapai 7.634,46 hektare, sinergi pemerintah pusat dan daerah dinilai menjadi kunci untuk menekan risiko karhutla ke depan.

    Penulis: Yusro
    Editor: Andrian

  • Jalan Rusak hingga Ancaman Karhutla, Ini Tujuh Aspirasi Warga Telaga Baru ke Abdul Hafid

    Jalan Rusak hingga Ancaman Karhutla, Ini Tujuh Aspirasi Warga Telaga Baru ke Abdul Hafid

    INTIMNEWS.COM, SAMPIT – Persoalan infrastruktur, air bersih hingga kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi aspirasi utama warga Desa Telaga Baru, Kecamatan Mentaya Baru Ketapang (MB Ketapang), Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).

    Aspirasi itu disampaikan saat reses Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Abdul Hafid di Desa Telaga Baru, Senin (24/8/2026).

    Sedikitnya ada tujuh usulan yang disampaikan masyarakat. Di antaranya bantuan bibit ikan, peningkatan Jalan Batanggang, perbaikan jembatan di Jalan Swadaya, serta pengadaan perlengkapan pemadam kebakaran seperti selang, alkon, sepatu dan alat keselamatan.

    Warga juga mengusulkan pembangunan sejumlah sumur bor untuk mengantisipasi karhutla, perluasan jaringan pipa PDAM ke wilayah yang belum terlayani, serta penyediaan sarana air bersih.

    Abdul Hafid mengatakan seluruh aspirasi tersebut akan dihimpun dan disesuaikan dengan kewenangan pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat.

    “Setiap aspirasi harus kita lihat kewenangannya. Yang penting, aspirasi masyarakat tidak berhenti menjadi catatan reses, tetapi kita kawal agar bisa masuk dalam perencanaan pembangunan,” kata Abdul Hafid.

    Soal penangangan karhutla dan air bersih, menurut Abdul Hafid, kebutuhan peralatan pemadam dan sumur bor menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan kesiapsiagaan desa menghadapi karhutla.

    Ketua PAN Kotim tersebut menilai penanganan kebakaran akan lebih efektif jika masyarakat memiliki peralatan dasar serta sumber air yang memadai.

    “Jangan menunggu kebakaran membesar baru kita bergerak. Desa yang rawan harus diperkuat dari sisi pencegahan, peralatan dan sumber air,” ujarnya.

    Selain karhutla, persoalan air bersih juga menjadi kebutuhan mendesak. Warga berharap jaringan PDAM dapat diperluas hingga seluruh wilayah desa.

    Abdul Hafid mengatakan akses air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan.

    “Air bersih menyangkut kebutuhan sehari-hari dan kualitas hidup masyarakat. Wilayah yang belum terjangkau jaringan harus dipetakan dan diupayakan secara bertahap,” kata mantan Ketua Karang Taruna Kalteng tersebut.

    Warga juga meminta peningkatan Jalan Batanggang dan jembatan di Jalan Swadaya. Menurut Abdul Hafid, kondisi infrastruktur tersebut berkaitan dengan mobilitas sekaligus aktivitas ekonomi masyarakat.

    Sementara bantuan bibit ikan diharapkan dapat mendorong kegiatan ekonomi produktif warga. Namun, program tersebut perlu disertai pembinaan dan kelompok penerima yang jelas agar berkelanjutan.

    Reses tersebut dihadiri Kepala Desa Telaga Baru Nur Firmansyah, Ketua dan anggota BPD, LPMD, para ketua RT serta masyarakat. Abdul Hafid turut didampingi Anggota DPRD Kotim dari Dapil I MB Ketapang, M Kurniawan Anwar.

    Abdul Hafid menegaskan reses bukan sekadar forum mencatat aspirasi, tetapi menjadi bagian dari proses memperjuangkan kebutuhan masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran.

    “Keberhasilan reses bukan diukur dari banyaknya usulan yang kita catat. Ukurannya adalah seberapa jauh aspirasi itu bisa diperjuangkan, dikawal dan diwujudkan menjadi program yang dirasakan masyarakat,” tegas Anggota DPRD Kalteng Dapil 2 (Kotim-Seruyan) tersebut.

    Ia juga meminta pemerintah desa menyusun skala prioritas serta melengkapi data pendukung setiap usulan agar lebih mudah diperjuangkan dalam proses pembangunan.

    Editor: Andrian

  • Karhutla Kobar Mengusik Pariwisata, 60 Persen Turis Asing Tanyakan Keamanan ke Tanjung Puting

    Karhutla Kobar Mengusik Pariwisata, 60 Persen Turis Asing Tanyakan Keamanan ke Tanjung Puting

    INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah (Kalteng), mulai mengusik wisatawan mancanegara yang berencana berkunjung ke Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP), Kecamatan Kumai.

    Kekhawatiran wisatawan asing terutama berkaitan dengan keamanan perjalanan, kondisi udara, serta dampak asap terhadap kesehatan selama berada di kawasan wisata.

    Kabid Pengembangan Destinasi Pariwisata Kobar, Muhammad Alwan, mengatakan pertanyaan mengenai keamanan akibat karhutla cukup banyak disampaikan wisatawan. Bahkan, sekitar 50 hingga 60 persen wisatawan disebut mempertanyakan kondisi tersebut sebelum melakukan perjalanan.

    “Kalau wisatawan yang mempertanyakan keamanan terkait karhutla banyak, hampir 50 sampai 60 persen yang bertanya,” kata Alwan, Senin (24/8/2026).

    Menurut Alwan, para wisatawan ingin memastikan kondisi di lapangan sebelum berangkat. Mereka khawatir melihat adanya kebakaran hutan dan lahan serta mempertanyakan apakah kondisi tersebut aman bagi kesehatan selama mengikuti perjalanan wisata.

    Meski kekhawatiran meningkat, hingga Jumat (21/8/2026) belum ada laporan pembatalan kunjungan wisatawan mancanegara ke TNTP akibat karhutla.

    “Sampai hari Jumat kemarin masih belum ada pembatalan kunjungan,” ujarnya.

    Alwan menyebut kendala yang terjadi sejauh ini justru lebih banyak berkaitan dengan jadwal penerbangan. Pesawat yang mengalami keterlambatan membuat itinerary atau rangkaian perjalanan wisatawan ikut terganggu.

    Informasi mengenai banyaknya wisatawan yang mempertanyakan keamanan tersebut diperoleh melalui komunikasi dengan Asosiasi Travel Agent Indonesia (ASTINDO) Kabupaten Kotawaringin Barat. Para agen perjalanan menjadi salah satu pihak yang menerima langsung pertanyaan wisatawan terkait kondisi karhutla.

    TNTP sendiri merupakan salah satu destinasi wisata unggulan Kobar yang memiliki daya tarik bagi wisatawan mancanegara. Karena itu, kondisi karhutla menjadi perhatian agar tidak sampai mengganggu kenyamanan maupun kepercayaan wisatawan untuk berkunjung.

    Meski demikian, sampai saat ini belum terjadi pembatalan kunjungan akibat karhutla. Pemerintah daerah terus memantau perkembangan kondisi di lapangan, sementara informasi mengenai keamanan menjadi hal penting bagi wisatawan sebelum melakukan perjalanan ke Tanjung Puting.

    Penulis: Yusro
    Editor: Andrian

  • Pendeta Muda ini Desak Pemerintah Pusat Gerak Cepat Tangani Kabut Asap

    Pendeta Muda ini Desak Pemerintah Pusat Gerak Cepat Tangani Kabut Asap

    INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Tokoh agama pemuda, Pendeta Muda (Pdm.) Nadi Kodun, S.Th., mengajak umat dan warga gereja mendukung upaya TNI, Polri, pemerintah daerah, serta para relawan dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan dampak kabut asap di Kalimantan Tengah.

    Nadi mengatakan penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Menurut dia, upaya petugas di lapangan perlu didukung kesadaran masyarakat untuk mencegah aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.

    “Kami mengajak seluruh warga gereja dan umat Kristiani, secara khusus Jemaat Gais Gideon yang saya layani, untuk memberikan dukungan moral, doa, serta kerja sama nyata kepada personel TNI, Polri, pemerintah daerah, dan para relawan yang sedang berjibaku memadamkan api serta mengatasi dampak kabut asap yang terjadi di Kalimantan Tengah,” ujar Nadi.

    Ia juga meminta pemerintah pusat memberikan perhatian dan respons cepat terhadap karhutla serta kabut asap yang terjadi di wilayah Kalimantan.

    Nadi menilai persoalan kabut asap tidak semestinya dianggap sebagai kondisi yang harus terus berulang setiap tahun. Menurut dia, penanganan perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk mengatasi faktor penyebab kebakaran.

    “Jangan biarkan kami, rakyat Kalimantan, terus hidup dalam kepungan kabut asap yang pekat. Kalimantan juga bagian dari Indonesia, jadi perhatikan juga. Saya rasa kabut asap bukan takdir abadi, melainkan persoalan yang harus diselesaikan hingga ke akarnya,” tegasnya.

    Ia berharap pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi dalam penanganan karhutla. Dukungan terhadap petugas di lapangan, kata dia, juga perlu diwujudkan melalui kerja sama masyarakat dalam mencegah dan melaporkan potensi kebakaran.

    Selain itu, Nadi mengajak warga gereja dan masyarakat secara umum untuk menjaga lingkungan serta tidak melakukan aktivitas pembakaran yang dapat memicu meluasnya karhutla.

    Menurutnya, upaya pencegahan harus berjalan beriringan dengan penanganan kebakaran. Keterlibatan masyarakat dinilai penting untuk membantu menekan kemunculan titik panas dan mempercepat penanganan apabila ditemukan kebakaran.

    “Kami berharap seluruh pihak diberikan kekuatan dalam menjalankan tugas. Mari bersama-sama mendukung upaya penanganan karhutla agar kebakaran dapat segera ditangani dan kualitas udara kembali membaik,” ujarnya.

    Nadi berharap perhatian pemerintah terhadap kondisi karhutla di Kalimantan Tengah terus ditingkatkan, sehingga dampak kabut asap terhadap masyarakat dapat diminimalkan dan penanganan kebakaran dilakukan secara lebih cepat.

    Editor: Andrian

  • Porprov Makin Dekat, KONI-Dispora Kobar Cek Venue: Progres 6 Arena Tembus 81,7 Persen

    Porprov Makin Dekat, KONI-Dispora Kobar Cek Venue: Progres 6 Arena Tembus 81,7 Persen

    INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Persiapan Kotawaringin Barat (Kobar) menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) terus dikebut. KONI bersama Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kobar turun memantau langsung kesiapan sejumlah venue yang akan digunakan dalam pertandingan.

    Ketua KONI Kobar Hj Fatmawati, Ketua Harian KONI Kobar Arif Asrofi, serta Kadispora Kobar Alfan Kusnaini melihat langsung perkembangan enam venue pada sore kemarin. Pemantauan dilakukan untuk memastikan progres pekerjaan berjalan sesuai target.

    Hj Fatmawati mengatakan kesiapan venue menjadi perhatian utama KONI menjelang pelaksanaan Porprov. Menurutnya, venue yang representatif sangat penting untuk mendukung kelancaran pertandingan sekaligus memberikan kenyamanan bagi para atlet.

    “Kami terus memantau progres di lapangan. Harapannya seluruh venue bisa selesai tepat waktu dan siap digunakan saat Porprov,” kata Fatmawati.

    Ketua Harian KONI Kobar Arif Asrofi menjelaskan, dari enam venue yang dipantau, progresnya cukup beragam. Venue atletik saat ini mencapai 85 persen, sedangkan stadion sepak bola juga berada di angka 85 persen.

    Selanjutnya, venue grasstrack telah mencapai 90 persen dan menjadi salah satu arena dengan progres tertinggi. Sementara venue panahan juga telah mencapai 90 persen dan memasuki tahap penyelesaian.

    Untuk gedung basket, progresnya mencapai 75 persen dan saat ini tinggal menyelesaikan pekerjaan finishing. Sedangkan gedung sepak takraw berada di angka 65 persen dan masih membutuhkan percepatan pekerjaan.

    “Kalau dirata-ratakan, progres enam venue yang kami lihat sekitar 81,7 persen. Masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan, terutama pada venue dengan progres 65 dan 75 persen,” ujar Arif.

    Kadispora Kobar Alfan Kusnaini menegaskan pemerintah daerah terus memberikan dukungan terhadap persiapan Porprov, termasuk dalam memastikan kesiapan sarana dan prasarana pertandingan.

    Menurut Alfan, sinergi antara pemerintah daerah, KONI dan seluruh pihak terkait sangat diperlukan agar seluruh kebutuhan Porprov dapat dipersiapkan secara maksimal.

    “Pemda tentu mendukung penuh persiapan Porprov. Kami bersama KONI akan terus berkoordinasi agar seluruh venue dan fasilitas pendukung bisa siap sesuai target,” katanya.

    Dengan progres rata-rata enam venue mencapai 81,7 persen, persiapan Kobar sebagai tuan rumah terus menunjukkan perkembangan. KONI dan Dispora memastikan pemantauan akan dilakukan secara berkala hingga seluruh venue benar-benar siap menyambut para atlet Porprov.

    Editor: Andrian

  • Kunjungi Penerima BSPS di Palangka Raya, Syauqie: Ini Bukti Negara Hadir

    Kunjungi Penerima BSPS di Palangka Raya, Syauqie: Ini Bukti Negara Hadir

    INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dinilai menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan hunian yang layak, aman, dan sehat.

    Anggota Komisi V DPR RI, Muhammad Syauqie, menyampaikan hal tersebut saat mengunjungi sejumlah masyarakat penerima manfaat Program BSPS di Kota Palangka Raya dalam agenda reses, Senin (10/8/2026).

    Menurut Syauqie, penyediaan rumah layak huni merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni perlu terus mendapat dukungan.

    “Rumah layak huni yang sehat, aman, dan bersih merupakan kebutuhan dasar sekaligus impian setiap warga masyarakat,” ujar Syauqie.

    Ia mengapresiasi pelaksanaan Program BSPS yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah. Menurutnya, bantuan tersebut tidak hanya memperbaiki kondisi fisik rumah, tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi keluarga penerima manfaat.

    Syauqie menilai, program rumah swadaya yang dijalankan melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki manfaat langsung bagi masyarakat. Pemerintah hadir dengan memberikan stimulan, sementara masyarakat turut terlibat dalam proses peningkatan kualitas rumahnya.

    “Program BSPS ini sangat membantu masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Kami mengapresiasi kehadiran Program Rumah Swadaya karena manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.

    Politikus yang juga menjabat Ketua MPW Pemuda Pancasila Kalteng itu mengatakan, pembangunan hunian layak harus menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Rumah yang memenuhi standar kelayakan, kata dia, dapat menciptakan lingkungan tempat tinggal yang lebih sehat sekaligus memberikan ruang yang lebih baik bagi keluarga untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.

    “Melalui program ini, masyarakat berpenghasilan rendah dibantu untuk memperbaiki rumah agar menjadi lebih aman, nyaman, dan sehat sesuai dengan standar rumah layak huni,” jelasnya.

    Syauqie juga mengajak masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga keberlanjutan program tersebut. Menurutnya, dukungan dan pengawasan diperlukan agar bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal.

    “Program BSPS merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan manfaat langsung kepada rakyat yang kurang mampu. Ini program mulia, mari kita dukung dan jaga bersama agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.

    Ia berharap semakin banyak masyarakat di Kalimantan Tengah yang mendapatkan akses terhadap hunian yang layak melalui program pemerintah. Perbaikan rumah dinilai bukan hanya menyangkut bangunan fisik, tetapi juga berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup keluarga.

    Syauqie pun berharap Program BSPS mampu membawa perubahan bagi masyarakat yang selama ini tinggal di rumah dengan kondisi kurang layak.

    “Lewat Program BSPS, semoga dapat mengubah tangisan air mata kesedihan menjadi air mata kebahagiaan bagi masyarakat yang selama ini belum memiliki rumah layak huni di Provinsi Kalimantan Tengah,” pungkasnya. (**)

  • Gubernur Kalteng Janji Tindaklanjuti Aspirasi Desa, Infrastruktur Jadi Prioritas

    Gubernur Kalteng Janji Tindaklanjuti Aspirasi Desa, Infrastruktur Jadi Prioritas

    INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustiar Sabran, memastikan aspirasi kepala desa dan lurah yang disampaikan dalam rapat koordinasi pemerintahan desa dan kelurahan akan ditindaklanjuti pemerintah.

    Aspirasi itu terutama berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, konektivitas antarwilayah, hingga persoalan penggunaan jalan umum oleh angkutan batu bara.

    “Saya mengucapkan terima kasih atas seluruh aspirasi, masukan, dan dukungan dari para kepala desa, lurah, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, serta masyarakat yang telah disampaikan secara terbuka dan konstruktif,” kata Agustiar saat Rakor Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Kalteng 2026 di GOR Serbaguna Indoor Palangka Raya, Jumat, 7 Agustus 2026.

    Ia memastikan pemerintah akan memilah dan menindaklanjuti masukan tersebut sesuai kewenangan. Koordinasi juga dilakukan dengan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat jika persoalan berada di luar kewenangan provinsi.

    Salah satu perhatian utama pemerintah adalah infrastruktur desa. Agustiar mengatakan, pembangunan jalan dan jembatan tetap menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan mobilitas warga dan distribusi hasil pertanian.

    “Yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana konektivitas antarwilayah terus diperkuat. Jalan dan jembatan harus mendukung mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian, akses pendidikan, dan pelayanan kesehatan,” ujarnya.

    Persoalan angkutan batu bara yang menggunakan jalan umum juga menjadi bagian dari evaluasi pemerintah. Pemprov Kalteng akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan aktivitas tersebut tidak merusak infrastruktur dan mengganggu keselamatan masyarakat.

    “Pemanfaatan jalan umum oleh angkutan batu bara akan terus kami evaluasi bersama seluruh pemangku kepentingan agar tidak merusak infrastruktur dan tetap mengedepankan keselamatan serta kepentingan masyarakat,” tegas gubernur.

    Selain jalan dan jembatan, pemerintah juga berupaya menyelesaikan persoalan kawasan hutan yang masih menghambat kepastian hukum atas lahan masyarakat.

    Koordinasi dilakukan dengan Kementerian Kehutanan serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga akan memperkuat kapasitas aparatur desa melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pembenahan tata kelola pemerintahan.

    Agustiar mengatakan, pembangunan desa tidak cukup hanya dengan infrastruktur. Pemerintah desa juga harus memiliki kemampuan mengelola pemerintahan dan pelayanan secara profesional agar kebutuhan masyarakat dapat ditangani dengan baik.

    Karena itu, ia meminta kepala desa dan lurah tidak hanya menjadi penerima program, tetapi ikut mengawal pelaksanaannya di lapangan.

    “Saya mengajak seluruh lurah serta kepala desa untuk terus menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi dalam melayani masyarakat. Mari kita bekerja dengan hati dan memastikan setiap program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.

    Editor: Andrian

  • Bupati Kotim Enggan Komentari Karhutla, Wartawan Diminta Tanya ke Gubernur

    Bupati Kotim Enggan Komentari Karhutla, Wartawan Diminta Tanya ke Gubernur

    INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Halikinnor, menolak memberikan tanggapan saat dimintai keterangan mengenai langkah dan target penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayahnya.

    Peristiwa itu terjadi usai Bupati menghadiri Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan se-Kalimantan Tengah (Kalteng) di GOR Serbaguna Palangka Raya, Kamis, 6 Agustus 2026 malam.

    Saat hendak meninggalkan lokasi kegiatan, sejumlah wartawan berupaya meminta penjelasan terkait kondisi karhutla di Kabupaten Kotawaringin Timur. Namun, Halikinnor memilih langsung menuju kendaraannya tanpa menjawab pertanyaan yang diajukan.

    Beberapa awak media sempat mengikuti hingga ke dekat mobil dinas. Akan tetapi, upaya konfirmasi tersebut tidak membuahkan hasil.

    Ajudan Bupati kemudian menghalangi wartawan yang ingin meminta keterangan lebih lanjut. Dari dalam mobil, Halikinnor melalui ajudannya justru meminta agar pertanyaan mengenai penanganan karhutla disampaikan kepada Gubernur Agustiar Sabran.

    “Wawancara Pak Gubernur aja, Mas,” ujar Halikinnor melalui ajudannya sebelum pintu mobil ditutup.

    Hingga meninggalkan lokasi, Halikinnor tidak memberikan penjelasan terkait perkembangan penanganan karhutla maupun target pengendalian kebakaran di Kabupaten Kotawaringin Timur.

    Sikap tersebut menjadi sorotan karena Kotawaringin Timur merupakan salah satu daerah yang kerap menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau.

    Di tengah meningkatnya risiko karhutla, masyarakat menunggu informasi mengenai langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengendalikan kebakaran dan meminimalkan dampaknya.

    Editor: Andrian

  • Program Cetak Sawah Capai 26 Ribu Hektar, Kalteng Siapkan Petani Masa Depan

    Program Cetak Sawah Capai 26 Ribu Hektar, Kalteng Siapkan Petani Masa Depan

    INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menilai pengembangan lahan pertanian harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar program swasembada pangan berjalan optimal.

    Hal itu disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng, Edy Pratowo, saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Pendidikan Tinggi Vokasi Bidang Pertanian, Kamis, 6 Agustus 2026.

    Edy menegaskan komitmen Pemprov Kalteng dalam mendukung Program Swasembada Pangan Nasional. Ia mengatakan, saat ini pengembangan lahan cetak sawah di Kalteng telah mencapai sekitar 26,4 ribu hektare.

    “Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen mendukung Program Swasembada Pangan Nasional. Hingga saat ini, pengembangan lahan cetak sawah di Kalimantan Tengah telah mencapai 26,4 ribu hektare,” ujarnya.

    Ia menilai, luasnya lahan harus dibarengi dengan petani yang memiliki kemampuan mengelola pertanian secara modern.

    “Potensi tersebut harus didukung sumber daya manusia yang mampu mengelola lahan secara produktif dan berkelanjutan,” kata Wagub.

    Sekretaris Daerah Kalteng, Linae Victoria Aden menjelaskan, Program Pendidikan Tinggi Vokasi Diploma I Bidang Pertanian menjadi salah satu program prioritas melalui Kartu Huma Betang Sejahtera yang mencakup beberapa indikator.

    “Program Pendidikan Tinggi Vokasi Diploma I Bidang Pertanian diselenggarakan untuk mengoptimalkan potensi lahan pertanian melalui program cetak sawah seluas 26.437 hektare, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pertanian, memperkuat ketahanan pangan nasional, serta mendorong pemberdayaan ekonomi melalui Brigade Pangan yang dikelola petani milenial,” ucapnya.

    Ia menambahkan, keberhasilan program sangat bergantung pada dukungan seluruh pemerintah daerah. Karena sosialisasi dinilai sangat berpengaruh dalam penjaringan.

    “Keberhasilan Program Pendidikan Tinggi Vokasi Bidang Pertanian bergantung pada sinergi seluruh pemangku kepentingan. Dukungan dalam sosialisasi dan penjaringan calon Taruna Tani menjadi kunci keberhasilan program ini,” tandasnya.

    Program tersebut merupakan hasil kolaborasi Pemprov Kalteng, bersama Kementerian Pertanian, dan Akademi Komunitas Muhammadiyah Palangka Raya.

    Pendidikan berlangsung selama satu tahun di Kampus Akademi Komunitas Muhammadiyah Palangka Raya di Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, dengan dukungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi.

    Editor: Andrian

error: Content is protected !!