Viral! Mobil Penjemput Warga NTT Dihadang di Pelabuhan Kumai, Diminta Rp 200 Ribu Tanpa Bukti Perda

INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Sebuah video yang diunggah ke media sosial oleh akun Jack Toman membuat heboh jagat maya, setelah menceritakan dugaan aksi pemalakan yang terjadi di kawasan Pelabuhan Kumai, Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah. Dalam video yang kini ramai dibagikan, Jack mengaku mobilnya bersama teman-teman dihadang oleh sekelompok pria tak dikenal.

Kejadian itu disebut terjadi saat Jack dan beberapa rekannya hendak menjemput kerabat yang baru tiba dari Nusa Tenggara Timur (NTT). Namun, perjalanan mereka terhenti ketika tiga pria menghadang dan mengaku berasal dari sebuah organisasi masyarakat (ormas) di Kumai. Mereka meminta penumpang untuk berpindah ke mobil yang disediakan ormas tersebut, atau membayar Rp200 ribu per mobil jika ingin tetap menggunakan kendaraan sendiri.

Jack yang merasa diperlakukan tidak adil menolak keras permintaan tersebut. Ia kemudian meminta ketiga pria itu menunjukkan dasar hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) yang mereka klaim sebagai acuan pungutan. Namun, hingga perdebatan berakhir, tidak satu pun dari mereka mampu menunjukkan bukti aturan resmi yang dimaksud.

Unggahan Jack langsung viral dan menuai banyak komentar dari warganet. Banyak yang mengecam dugaan pemalakan tersebut, menyebutnya sebagai tindakan meresahkan yang dapat merusak citra Pelabuhan Kumai. Beberapa netizen juga berbagi pengalaman serupa, mengaku pernah dimintai pungutan tanpa dasar hukum yang jelas di kawasan pelabuhan.

Baca Juga:

Tak Perlu Antre, Polres Kobar Hadirkan Layanan SIM Online

Kapolsek Kumai IPTU Stefanus Rantealo, S.H., M.M., saat dikonfirmasi pada Minggu (27/7), menyatakan bahwa masalah tersebut sudah diselesaikan secara damai. “Perselisihan antar sopir sudah selesai, pak. Terima kasih,” ujarnya singkat melalui pesan singkat.

Meski persoalan telah dinyatakan selesai, banyak pihak mendesak agar aparat dan pihak berwenang meningkatkan pengawasan di area Pelabuhan Kumai. Masyarakat berharap tidak ada lagi praktik pungutan liar yang merugikan penumpang maupun penjemput, demi menjaga rasa aman dan kepercayaan publik terhadap fasilitas umum tersebut.

Penulis: Yusro
Editor: Andrian

Baca Juga:

Perda Pajak Daerah Disahkan, Sinergi Pemkab dan DPRD Kobar Menguat