Stranas PK Soroti Tiga Sektor yang Dinilai Rawan Celah Korupsi

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) menyoroti tiga sektor yang dinilai memiliki peran penting dalam mencegah praktik korupsi di daerah, yakni Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), pengadaan barang dan jasa, serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Hal itu disampaikan Koordinator Harian Stranas PK, Sari Anggraini saat kegiatan koordinasi pelaksanaan Stranas PK di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Senin, 8 Juni 2026.

Sari mengatakan, kunjungan tersebut bertujuan melihat secara langsung bagaimana sistem pencegahan korupsi diterapkan dalam proses kerja pemerintahan daerah.

“Kami datang untuk mendengarkan, berbagi, dan belajar bagaimana pencegahan korupsi bisa secara nyata diterapkan, tidak hanya sebagai slogan tetapi masuk ke dalam proses kerja dan sistem pemerintahan,” ujarnya.

Baca Juga:

Kemarau Diprediksi Lebih Panjang, Kementan Siapkan Strategi Selamatkan Peternakan

Ia menjelaskan SIPD menjadi salah satu instrumen penting karena berkaitan dengan perencanaan, penganggaran, penatausahaan hingga pelaporan keuangan daerah.

Sementara itu, sektor pengadaan barang dan jasa mencakup berbagai tahapan mulai dari penyusunan kebutuhan, penentuan harga, pemilihan penyedia, kontrak hingga proses pembayaran yang berpotensi menimbulkan persoalan jika tidak diawasi dengan baik.

Adapun APIP berperan dalam analisis risiko, audit, serta tindak lanjut terhadap berbagai temuan yang muncul dalam pelaksanaan program pemerintah.

Baca Juga:

1.848 Perwira Baru Polri Dilantik, Mayoritas Diterjunkan Perkuat Pelayanan di Daerah

Menurut Sari, keterhubungan ketiga instrumen tersebut dapat memperkuat sistem pengendalian pemerintah daerah dan meminimalkan berbagai risiko penyimpangan.

“Keterhubungan tiga instrumen ini akan memberikan fondasi yang kuat bagi pemerintah daerah untuk mencegah pemborosan anggaran, mark up, konflik kepentingan, hingga keterlambatan tindak lanjut terhadap temuan yang ada,” katanya.

Ia menambahkan keberhasilan pencegahan korupsi tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga komitmen pimpinan daerah dalam memanfaatkan instrumen tersebut sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Baca Juga:

Rupiah Bergejolak, Pemerintah Pastikan Langkah Antisipasi Sudah Disiapkan

“Peran pemimpin sangat menentukan bagaimana sistem yang sudah dibangun benar-benar digunakan sebagai instrumen pengambilan keputusan yang berdampak bagi masyarakat,” pungkasnya.