Soal Polemik Pajak Kafe TKB, Fairid: Tidak Ada yang Perlu Dievaluasi Dari Bapenda
Ahmad Suhairi
14 Juni 2026 22:02
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, belum melihat adanya alasan untuk melakukan evaluasi terhadap Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palangka Raya menyusul polemik dengan Kafe Toko Kopi Bumi (TKB) terkait penagihan pajak pascakebakaran.
Menurut Fairid, persoalan tersebut perlu dilihat secara utuh karena masing-masing pihak memiliki posisi dan kewajibannya sendiri.
“Kalau menurut saya tidak ada yang dievaluasi. Yang ada cari solusinya seperti apa,” ujarnya, Sabtu, 13 Juni 2026.
Pernyataan itu disampaikan menanggapi pertanyaan terkait kemungkinan evaluasi terhadap pegawai Bapenda setelah muncul keluhan dari pihak TKB yang merasa keberatan atas penagihan pajak di tengah kondisi usaha yang belum pulih akibat kebakaran pada 23 Mei 2026 lalu.
Fairid menilai Bapenda menjalankan tugasnya sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan penagihan pajak daerah.
“Kalau dia menagih, memang tugasnya Bapenda. Tugas Bapenda memang seperti itu,” katanya.
Di sisi lain, ia juga memahami kondisi yang sedang dihadapi pelaku usaha yang baru saja tertimpa musibah. Karena itu, pemerintah kota berupaya hadir untuk menjembatani kedua belah pihak.
“Satu sisi ini minta keringanan karena sedang ada musibah. Dari sisi Bapenda, dia menjalankan tugas. Di sinilah kehadiran saya untuk mencarikan solusi yang terbaik,” ucapnya.
Fairid menegaskan pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil kesimpulan mengenai siapa yang benar atau salah dalam polemik tersebut.
“Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Semua menjalankan kewajiban masing-masing,” jelasnya.
Ia menyebut langkah yang lebih penting saat ini adalah mempertemukan kedua pihak agar bisa duduk bersama dan mencari jalan keluar yang tidak memberatkan siapa pun.
Wali Kota Palangka Raya 2 periode itu menuturkan, solusi yang dicari harus tetap menjaga fungsi Bapenda dalam menjalankan tugasnya, namun juga mempertimbangkan kondisi wajib pajak yang sedang mengalami kesulitan.
“Bagaimana supaya sama-sama, dua-duanya tidak saling memberatkan. Itu yang ingin kita cari,” tandasnya.
Pemkot Palangka Raya pun berencana memfasilitasi pertemuan antara Bapenda dan pihak Kafe TKB pada Senin, 15 Juni 2026.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
