INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menekankan pentingnya langkah pencegahan sejak dini dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada musim kemarau 2026.
Hal ini disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, saat kegiatan diseminasi prediksi musim kemarau yang digelar secara daring, Senin, 9 Maret 2026.
Leo mengatakan pemerintah daerah perlu meningkatkan kesiapsiagaan karena kondisi cuaca diprediksi berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah di Kalteng.
“Kita perlu menyatukan langkah sejak sekarang. Prediksi musim kemarau tahun ini menunjukkan adanya potensi peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), terdapat sejumlah indikator yang perlu menjadi perhatian. Salah satunya adalah kemungkinan musim kemarau yang datang lebih cepat dari kondisi normal.
Selain itu, curah hujan pada periode kemarau diperkirakan berada di bawah rata-rata normal. Kondisi tersebut berpotensi membuat sejumlah wilayah mengalami periode kering yang lebih panjang.
Menurutnya, awal musim kemarau diperkirakan mulai terjadi pada akhir Mei 2026. Sementara puncak musim kering diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga Oktober.
“Kondisi ini perlu diantisipasi sejak dini, terutama di wilayah yang selama ini menjadi daerah rawan kebakaran lahan,” kata Leo.
Ia juga menegaskan bahwa upaya pencegahan tidak boleh berkurang meskipun pemerintah sedang menghadapi keterbatasan anggaran. Menurutnya, efisiensi anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla.
“Walaupun ada efisiensi anggaran, upaya pencegahan harus tetap menjadi prioritas. Penanganan karhutla perlu lebih difokuskan pada langkah mitigasi sejak awal,” jelasnya.
Ia menilai keberhasilan pengendalian karhutla sangat bergantung pada koordinasi antarinstansi serta keterlibatan berbagai pihak di lapangan.
Karena itu, pemerintah daerah mendorong penguatan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, dunia usaha, serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengendalian karhutla.
“Penanganan karhutla tidak bisa dilakukan sendiri oleh satu pihak. Diperlukan kolaborasi semua pihak agar pengendalian di lapangan berjalan lebih efektif,” tuturnya.
Selain memperkuat koordinasi, pemerintah daerah juga mempertimbangkan langkah antisipasi lain seperti pelaksanaan operasi modifikasi cuaca serta penetapan status kedaruratan lebih awal jika kondisi di lapangan mulai mengkhawatirkan.
Leo berharap dengan kesiapan yang dilakukan sejak awal, potensi kebakaran hutan dan lahan di Kaltengdapat ditekan sehingga tidak menimbulkan dampak kabut asap seperti yang pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
“Dengan kesiapan sejak awal dan kerja sama semua pihak, kita berharap Kalimantan Tengah dapat menghadapi musim kemarau tahun ini tanpa dampak kabut asap yang besar,” pungkasnya.
Editor: Andrian