Pemprov Kalteng Minta Daerah Serius Susun LPPD, Tiga Kabupaten Masih Berkinerja Rendah

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) mengingatkan seluruh pemerintah kabupaten/kota agar menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) secara cermat dan berbasis data.

Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Daerah Provinsi Kalteng, Eko Sulistiyono, dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2025, Kamis, 19 Juni 2025.

Dalam laporannya, Eko menyebutkan bahwa mulai tahun ini, hasil evaluasi LPPD bersifat final dan tidak dapat diperbaiki setelah diserahkan. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta lebih serius dalam menyusun laporan tersebut.

“Mulai tahun ini hasil evaluasi bersifat final dan tidak dapat diperbaiki setelah diserahkan. Oleh karena itu, laporan harus disusun secara cermat dan objektif,” tegas Eko.

Baca Juga:

Disnakertrans Kalteng Ingatkan Perusahaan Penuhi BPJS dan Upah Layak

Evaluasi dilakukan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui tim daerah, dengan dukungan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Eko mengungkapkan bahwa dari hasil penilaian awal, masih terdapat tiga kabupaten dengan capaian kinerja yang rendah. Ia mendorong daerah tersebut untuk segera melakukan pembenahan.

“Kita minta seluruh daerah meningkatkan capaian kinerjanya hingga mencapai minimal kategori sedang. Ini bukan soal angka, tapi kualitas penyelenggaraan pemerintahan,” jelasnya.

Baca Juga:

Tanpa Aksi Demo, May Day di Kalteng Diisi Syukuran Buruh Bareng Gubernur

Ia juga mengingatkan agar laporan tidak hanya mengandalkan angka-angka administratif, tetapi mencerminkan program dan capaian nyata yang dirasakan oleh masyarakat.

Inspektorat Daerah Provinsi Kalteng akan terus melakukan pembinaan kepada kabupaten/kota guna meningkatkan mutu pelaporan dan evaluasi kinerja pemerintahan daerah.

“Pembinaan terus kami lakukan agar penyusunan LPPD tidak hanya menjadi formalitas, tapi benar-benar menjadi alat ukur kinerja yang akurat,” pungkasnya.

Baca Juga:

Kalteng Bidik Peluang BLUD sebagai Sumber Pendapatan Baru Daerah

Melalui forum koordinasi ini, diharapkan semua pemangku kepentingan di daerah memiliki persepsi yang sama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Editor: Andrian

Baca Juga:

Upah dan BPJS Masih jadi “PR Besar” Buruh di Kalteng