INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) mendukung pencalonan Kota Palangka Raya sebagai Kota Percontohan Antikorupsi Tahun 2026 yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Dukungan itu disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Darliansjah saat menghadiri pembukaan Bimbingan Teknis Kabupaten/Kota Ber-AKSI di Aula Hapakat Jaya Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Rabu, 3 Juni 2026.
Dalam sambutan Gubernur Agustiar Sabran yang dibacakannya, Darliansjah mengatakan, pencalonan Palangka Raya menjadi momentum memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
“Harapan kami Palangka Raya bisa menjadi kota percontohan antikorupsi dan menjadi kebanggaan masyarakat Kalimantan Tengah,” ujarnya.
Ia menilai kehadiran KPK RI dalam kegiatan tersebut menunjukkan komitmen bersama untuk memastikan pemerintahan daerah berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai aturan.
Menurut Darliansjah, upaya pencegahan korupsi harus dilakukan secara bersama-sama, tidak hanya oleh pemerintah daerah tetapi juga melibatkan masyarakat dan berbagai unsur lainnya.
Ia optimistis Palangka Raya mampu menjadi contoh bagi daerah lain apabila komitmen menjaga integritas terus diperkuat.
Sementara itu, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Kunto Ariawan, mengatakan Palangka Raya menjadi salah satu kandidat kota antikorupsi bersama dua daerah lainnya di Indonesia.
“Dua daerah lain yang masuk kandidat yakni Kabupaten Asahan di Sumatera Utara dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Kalimantan Selatan,” katanya.
Kunto menjelaskan penilaian dilakukan melalui sejumlah indikator, seperti Monitoring Center for Prevention (MCP), Survei Penilaian Integritas (SPI), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kepatuhan pelayanan publik, hingga rekam jejak kasus hukum.
Di sisi lain, Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin menegaskan, pihaknya siap melakukan pembenahan dan memperkuat pelayanan publik sebagai bagian dari upaya menuju kota antikorupsi.
“Kami ingin tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan masyarakat benar-benar bisa dirasakan manfaatnya,” tandasnya.
Kegiatan tersebut juga dihadiri Wakil Wali Kota Achmad Zaini, jajaran Forkopimda, camat, lurah, organisasi masyarakat, dan awak media.
Editor: Andrian