INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Linae Victoria Aden, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ikut berperan aktif dalam upaya pencegahan.
Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat persiapan penguatan peran kepala daerah dan lurah dalam mewujudkan Kalteng yang siap menghadapi bencana alam dan bebas karhutla di Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Jumat, 24 Juli 2026.
Rapat tersebut membahas kesiapan pelaksanaan kegiatan, mulai dari jadwal, lokasi, kebutuhan anggaran, hingga penguatan koordinasi antarperangkat daerah dalam mendukung pencegahan dan penanganan karhutla.
Linae menegaskan, seluruh instansi yang memiliki tugas terkait pengelolaan hutan dan kebencanaan harus dilibatkan agar penanganan karhutla berjalan lebih efektif.
“Kemarin yang memegang peranan hanya pemerintah desa. Padahal, Dinas Kehutanan, BPBD, dan perangkat daerah terkait juga harus terlibat. Tolong pastikan kehadiran seluruh OPD yang memiliki keterkaitan dengan penanganan karhutla,” tegas Linae.
Ia juga menyoroti pentingnya kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menetapkan status siaga darurat karhutla apabila kondisi di lapangan memang memerlukan.
Sekda menilai, penetapan status siaga bukan menunjukkan ketidakmampuan daerah, melainkan menjadi dasar agar pemerintah pusat dapat memberikan dukungan lebih cepat.
“Kalau memang daerahnya rawan karhutla, jangan ragu menetapkan status siaga darurat. Kita tidak perlu malu mengakui keterbatasan. Justru dengan itu kita bisa memperoleh dukungan yang dibutuhkan,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Kalteng, Agustan Saining, menyatakan siap mendukung penyediaan data dan mengusulkan narasumber berasal dari instansi yang memiliki kewenangan di bidang penataan ruang maupun penanganan karhutla.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kalteng, Aryawan, memperkirakan jumlah peserta kegiatan mencapai sekitar 1.700 orang. Karena itu, menurutnya, diperlukan perencanaan yang matang terkait lokasi, pembagian sesi, kebutuhan sarana dan prasarana, serta anggaran.
Menindaklanjuti berbagai masukan tersebut, Linae meminta seluruh perangkat daerah segera menyusun sejumlah alternatif pelaksanaan kegiatan, termasuk kebutuhan anggaran, kelebihan dan kekurangan setiap opsi, serta pertimbangan teknis lainnya.
Hasil pembahasan itu nantinya akan disampaikan kepada Gubernur Kalteng sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan jadwal dan mekanisme pelaksanaan rapat koordinasi penguatan pencegahan karhutla.
Editor: Andrian