Pemadaman Listrik Masih Terjadi, DPRD Kalteng Desak PLN Terbuka

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemadaman listrik yang masih terjadi di sejumlah wilayah Palangka Raya membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng) mempertanyakan kondisi pasokan listrik. PLN diminta menjelaskan penyebab gangguan yang belum juga berakhir.

Sekretaris Komisi II DPRD Kalteng, Hero Harapanno Mandouw mengatakan, masyarakat sebelumnya mendapat informasi bahwa pemadaman paling lambat berakhir pada 5 Agustus 2026. Namun, hingga Jumat, 14 Agustus 2026 pemadaman masih dirasakan di sejumlah wilayah.

“Kemarin sudah ada komitmen dari petinggi PLN bahwa pemadaman maksimal terjadi hingga tanggal 5 Agustus 2026. Kalau masih berlanjut, tentu kami mempertanyakan sebenarnya ada apa,” kata Hero, Sabtu, 15 Agustus 2026.

Menurutnya, persoalan listrik tidak hanya berkaitan dengan gangguan teknis. Pemadaman juga berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat, termasuk pekerjaan, usaha, dan kebutuhan rumah tangga.

Baca Juga:

Hilirisasi Tak Kunjung Masuk Kalteng, Ketua DPRD Buka Suara

Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu kelompok yang terdampak ketika listrik padam secara tiba-tiba. Kondisi serupa juga dirasakan peternak yang menggunakan peralatan listrik untuk menunjang pemeliharaan ternak.

“Kasihan masyarakat, khususnya para peternak yang merugi karena ayamnya mati. Belum lagi sektor rumah tangga yang terdampak karena pasokan listrik tidak stabil,” ujarnya.

Hero meminta PLN tidak hanya menyampaikan informasi mengenai jadwal pemadaman, tetapi juga menjelaskan kondisi pasokan listrik secara terbuka kepada masyarakat. Ia menegaskan, informasi yang jelas diperlukan agar masyarakat mengetahui persoalan yang sebenarnya terjadi.

Baca Juga:

Hadiri Rakor Antikorupsi, Sekretariat DPRD Kalteng Perkuat Pengawasan Internal

Ketua Fraksi Partai Demokrat itu mengatakan, Komisi II DPRD Kalteng akan berkoordinasi dengan pimpinan komisi untuk meminta manajemen PLN memberikan penjelasan resmi. DPRD ingin mengetahui penyebab pemadaman masih berlanjut sekaligus langkah yang disiapkan PLN untuk mengembalikan kestabilan pasokan listrik.

“Harus ada keterbukaan dan kejujuran dari PLN. Kalau memang ada krisis energi, ya terbuka saja. Masyarakat perlu tahu kondisi sebenarnya,” tegas Hero.

DPRD Kalteng berharap persoalan tersebut segera mendapat penanganan sehingga pemadaman tidak terus membebani masyarakat dan pelaku usaha di Palangka Raya.

Baca Juga:

Beasiswa Kalteng Berkah Terancam Terkendala Anggaran, DPRD Ingatkan Pemprov