Kalteng Masuk Tiga Besar Inflasi Tertinggi Nasional, Pengamat Sebut Alarm Serius
Ahmad Suhairi
13 Juni 2026 19:53
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Masuknya Kalimantan Tengah (Kalteng) dalam tiga besar provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi secara nasional dinilai menjadi peringatan serius bagi pemerintah daerah. Tingginya inflasi disebut menunjukkan masih adanya persoalan mendasar dalam sistem ekonomi dan ketahanan pangan daerah.
Pengamat ekonomi sekaligus dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Palangka Raya (UPR), Muhammad Farras Nasrida, M.Si, mengatakan kondisi tersebut tidak bisa dianggap sebagai fenomena biasa. Di balik tingginya pertumbuhan ekonomi yang ditopang sektor perkebunan dan pertambangan, masih terdapat persoalan pada ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok masyarakat.
“Ini menjadi alarm serius. Kalteng memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi kebutuhan pangan masyarakat masih sangat bergantung pada pasokan dari luar daerah. Ketika distribusi terganggu atau biaya logistik meningkat, harga barang langsung melonjak,” ujarnya, Sabtu, 13 Juni 2026.
Farras menilai, tingginya inflasi yang terjadi saat ini tidak sepenuhnya disebabkan faktor eksternal. Pemerintah daerah perlu mengevaluasi strategi pengendalian inflasi yang selama ini dijalankan agar lebih menyentuh akar persoalan.
Ia menyebut berbagai langkah seperti pasar murah dan bantuan sosial memang dapat membantu masyarakat dalam jangka pendek. Namun, kebijakan tersebut belum mampu menyelesaikan masalah yang menyebabkan harga barang terus berfluktuasi.
“Langkah-langkah itu hanya meredam dampak sesaat. Yang dibutuhkan adalah perbaikan sistem distribusi, penguatan produksi lokal, dan pengelolaan ketahanan pangan yang lebih terencana,” katanya.
Di tengah tingginya inflasi, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) disebut menjadi kelompok yang paling rentan terdampak. Kenaikan harga bahan baku membuat biaya produksi meningkat, sementara daya beli masyarakat terus melemah.
Kondisi tersebut membuat banyak pelaku usaha harus menghadapi tekanan dari dua sisi sekaligus, yakni meningkatnya biaya operasional dan menurunnya permintaan pasar.
“UMKM menjadi kelompok yang paling terjepit. Mereka harus menanggung kenaikan biaya produksi, tetapi pada saat yang sama masyarakat mengurangi belanja karena harga kebutuhan pokok juga naik,” jelasnya.
Apabila inflasi tidak segera terkendali, Farras memperingatkan risiko yang dihadapi Kalteng tidak hanya berupa perlambatan ekonomi, tetapi juga meningkatnya jumlah usaha kecil yang kesulitan bertahan.
Tanpa langkah yang mampu menjamin ketersediaan bahan baku dan memperkuat distribusi pangan, tekanan terhadap pelaku UMKM berpotensi semakin besar dalam beberapa bulan ke depan.
Terkait solusi yang perlu dilakukan pemerintah daerah, ia menilai langkah paling mendesak adalah membangun sistem logistik pangan yang lebih kuat dan terintegrasi.
Farras mengusulkan pembentukan badan usaha milik daerah yang fokus mengelola cadangan pangan, mulai dari penyerapan hasil produksi, penyimpanan, hingga distribusi ke masyarakat. Sistem tersebut juga perlu didukung fasilitas penyimpanan yang memadai agar pasokan tetap terjaga saat terjadi gangguan distribusi.
Baca Juga:
“Kalteng membutuhkan sistem penyangga pangan yang mampu menjaga ketersediaan barang dan menstabilkan harga. Selama daerah masih bergantung pada pasokan dari luar tanpa cadangan yang kuat, risiko inflasi akan terus berulang,” ungkapnya.
Ia menegaskan, pengendalian inflasi tidak cukup hanya melalui pasar murah atau bantuan sosial. Pemerintah daerah perlu membangun sistem pangan dan distribusi yang lebih kuat agar masyarakat tidak terus-menerus terdampak gejolak harga kebutuhan pokok.
“Kalau persoalan struktural ini tidak segera dibenahi, Kalteng akan terus menghadapi siklus inflasi yang sama setiap tahun dan masyarakat kecil yang paling merasakan dampaknya,” tutup Farras.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
