Fairid Naparin Pilih Jadi Penengah dalam Polemik Bapenda dan Pihak Kafe TKB
Ahmad Suhairi
14 Juni 2026 16:25
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, memilih mengambil posisi sebagai penengah dalam polemik antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palangka Raya dan pihak Toko Kopi Bumi (TKB) terkait penagihan pajak pascakebakaran yang menimpa kafe tersebut.
Fairid menilai persoalan itu tidak bisa dilihat dari sudut pandang siapa yang benar atau salah. Menurutnya, baik Bapenda maupun pihak TKB sama-sama menjalankan kewajiban masing-masing.
“Jangan melihat ini ada yang benar atau ada yang salah. Semua menjalankan kewajiban masing-masing,” ujarnya, Sabtu, 13 Jun 2026.
Polemik tersebut sebelumnya mencuat setelah pihak TKB mengaku mendapat penagihan pajak dari Bapenda di tengah kondisi usaha yang belum pulih akibat kebakaran yang terjadi pada 23 Mei 2026 lalu.
Owner TKB, Andika Dwi Octavianto, menyebut dirinya menerima telepon dari seorang staf Bapenda yang meminta penyetoran Pajak Restoran sebesar 10 persen. Hal itu kemudian memicu perdebatan karena pihak kafe merasa masih berupaya bangkit dari musibah yang dialami.
Di sisi lain, Kepala Bapenda Kota Palangka Raya, Emi Abriyani, telah menyampaikan permohonan maaf apabila terjadi kesalahpahaman dalam komunikasi antara petugas dan wajib pajak.
Emi menjelaskan, berdasarkan hasil klarifikasi internal, petugas tidak melakukan penagihan pajak, melainkan membantu proses pembaruan data wajib pajak agar kewajiban pajak tidak lagi dihitung sejak usaha berhenti beroperasi akibat kebakaran.
Menanggapi perbedaan versi tersebut, Fairid mengatakan Pemerintah Kota Palangka Raya akan memfasilitasi pertemuan antara kedua belah pihak untuk mencari jalan keluar terbaik.
“Yang ada di tengah-tengah ini bagaimana mencari solusinya,” kata Fairid.
Ia mengakui Bapenda memang memiliki tugas untuk melakukan penagihan dan memastikan kepatuhan pajak. Namun di sisi lain, pemerintah juga perlu mendengarkan kondisi yang sedang dihadapi pelaku usaha.
“Kalau dia menagih, memang tugasnya Bapenda. Apabila ada keluhan dari wajib pajak, maka kami beserta jajaran mencarikan solusinya,” ucapnya.
Fairid menegaskan hingga saat ini dirinya belum melihat adanya alasan untuk melakukan evaluasi terhadap pegawai Bapenda sebelum seluruh persoalan dibahas secara menyeluruh.
“Kalau menurut saya tidak ada yang dievaluasi. Yang ada cari solusinya seperti apa,” jelasnya.
Baca Juga:
Menurut Fairid, kehadiran pemerintah dalam persoalan tersebut bukan untuk mencari pihak yang harus disalahkan, melainkan memastikan kedua belah pihak mendapatkan solusi yang adil.
“Di sinilah kehadiran saya untuk mencarikan solusi yang terbaik dan bisa diterima kedua belah pihak,” tuturnya.
Pemkot Palangka Raya berencana memediasi pertemuan antara Bapenda dan pihak Kafe TKB pada Senin, 15 Juni 2026.
Dari pertemuan itu, pemerintah akan mendengarkan langsung keluhan dan kebutuhan masing-masing pihak sebelum menentukan langkah selanjutnya.
“Pertemuan itu untuk mencarikan solusi. Bapenda tetap tidak melalaikan tugasnya, dan pihak wajib pajak juga tidak merasa keberatan. Itu yang ingin kita cari,” tutup Fairid.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
