DPRD Kalteng Usul Hentikan Suntikan Modal ke BUMD yang Tak Produktif
Ahmad Suhairi
18 Juli 2026 19:23
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng mengevaluasi badan usaha milik daerah (BUMD) yang dinilai tidak lagi memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Wakil Ketua I DPRD Kalteng, Riska Agustin mengatakan, persoalan BUMD menjadi salah satu pembahasan dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Pada saat pembahasan Banggar dan di tingkat komisi bersama TAPD, kami juga membahas BUMD yang sudah kurang maksimal,” ujarnya, usai kegiatan Rapat Paripurna DPRD Kalteng yang membahas persetujuan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 belum lama ini.
Riska menegaskan, pemerintah daerah perlu lebih selektif dalam memberikan penyertaan modal. Dana daerah seharusnya difokuskan kepada BUMD yang masih memiliki prospek dan mampu memberikan keuntungan bagi daerah.
“BUMD yang sering disuntik dana itu sebaiknya dihapuskan. Kalau memang yang bisa berjalan hanya Bank Kalteng, ya kita maksimalkan Bank Kalteng,” katanya.
Ia menilai, langkah tersebut akan lebih efektif dalam meningkatkan PAD dibanding terus mengalokasikan anggaran kepada perusahaan daerah yang tidak berkembang.
“Karena itu juga untuk memaksimalkan PAD kita. Sayang kalau kita menyuntik dana terus, anggaran itu pasti akan terus terpangkas,” ucapnya.
Menurutnya, kondisi keuangan daerah saat ini menuntut pemerintah lebih cermat menentukan prioritas penggunaan anggaran, terutama di tengah kebijakan efisiensi.
Karena itu, evaluasi terhadap seluruh BUMD dinilai penting agar anggaran daerah dapat dimanfaatkan secara lebih produktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Lebih baik kita maksimalkan BUMD-BUMD yang memang aktif dan mampu memberikan kontribusi terhadap daerah,” tutupnya.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
