DPRD Kalteng Dorong Pemprov Genjot PAD, Minta Temuan BPK Segera Dituntaskan
Ahmad Suhairi
15 Juli 2026 15:21
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng lebih serius meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Wakil Ketua I DPRD Kalteng, Riska Agustin mengatakan, peningkatan PAD menjadi salah satu rekomendasi yang disampaikan Badan Anggaran (Banggar) DPRD saat membahas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
“Tadi juga diberikan rekomendasi berkenaan dengan peningkatan PAD yang memang harus didorong, bukan hanya dari lembaga DPRD, tetapi juga tim Pemerintah Provinsi bersama OPD terkait,” ujarnya, usai kegiatan Rapat Paripurna DPRD Kalteng yang membahas persetujuan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 belum lama ini.
Ia menjelaskan, kondisi keuangan daerah saat ini menuntut pemerintah lebih kreatif menggali potensi pendapatan baru. Hal itu menjadi penting agar program pembangunan tetap dapat berjalan di tengah keterbatasan anggaran.
“Apalagi di tengah efisiensi yang ada, harapan kami tim Banggar dan DPRD agar tim Pemprov bisa lebih tanggap untuk memaksimalkan PAD, baik dari sumber-sumber pendapatan maupun pajak-pajak daerah,” kaya Riska.
Selain peningkatan PAD, Banggar DPRD juga menyoroti tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Riska berharap, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) segera menyelesaikan setiap rekomendasi yang diberikan lembaga auditor tersebut.
“Harapannya dari tim TAPD dan Pemerintah Provinsi agar menyelesaikan di tingkat OPD masing-masing, sehingga hasil WTP yang sudah diraih tidak kembali mendapat catatan yang buruk,” jelasnya.
Ia menegaskan, setiap rekomendasi BPK harus segera ditindaklanjuti, termasuk apabila terdapat kewajiban penyelesaian yang bersifat materiil.
“Segala bentuk review yang disampaikan BPK itu harus segera ditindaklanjuti. Kalau memang ada penyelesaian secara materiil, harapannya bisa segera diselesaikan,” ucapnya.
Riska menilai, keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak hanya bergantung pada pengelolaan keuangan yang baik, tetapi juga keseriusan setiap OPD dalam menindaklanjuti seluruh hasil pemeriksaan.
“Harapan kami, seluruh rekomendasi yang diberikan bisa segera ditindaklanjuti sehingga pengelolaan keuangan Pemprov Kalteng semakin baik ke depan,” pungkasnya.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
