BBM Naik, Disnakertrans Kobar Ingatkan Perusahaan Jangan Mudah PHK

INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang dipicu dinamika energi global mulai dirasakan dunia usaha di daerah. Di Kotawaringin Barat, kondisi ini mendorong Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat mengingatkan perusahaan agar tidak serta-merta menjadikan situasi tersebut sebagai alasan pengurangan tenaga kerja.

Kepala Disnakertrans Kobar, Yudhi Hudaya, menegaskan bahwa stabilitas tenaga kerja harus tetap menjadi perhatian utama. “Perusahaan perlu mengedepankan strategi adaptif dan efisiensi internal tanpa langsung menyasar pekerja sebagai variabel penyesuaian,” ujarnya, Kamis (30/4).

Ia menyebutkan, langkah efisiensi memang menjadi bagian dari dinamika usaha, terutama di tengah kenaikan biaya operasional. Namun, pendekatan tersebut diharapkan dilakukan secara terukur dan bertahap, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlangsungan hidup para pekerja.

Disnakertrans Kobar, kata Yudhi, siap mengambil peran sebagai fasilitator jika perusahaan menghadapi tekanan serius. “Pemerintah daerah membuka ruang dialog antara pengusaha dan pekerja untuk mencari jalan tengah yang tidak merugikan kedua belah pihak,” tuturnya.

Baca Juga:

Tak Perlu Antre, Polres Kobar Hadirkan Layanan SIM Online

Menurutnya, komunikasi yang terbuka dan konstruktif menjadi kunci dalam menjaga hubungan industrial tetap kondusif. Dengan demikian, potensi konflik akibat kebijakan efisiensi dapat diminimalkan sejak dini.

Yudhi juga mengingatkan bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) seharusnya menjadi opsi terakhir. Keputusan tersebut hanya dapat diambil setelah seluruh upaya alternatif dilakukan, termasuk penyesuaian operasional yang tidak berdampak langsung pada tenaga kerja.

Ia menegaskan, apabila PHK tidak dapat dihindari, perusahaan tetap berkewajiban memenuhi seluruh hak pekerja sesuai ketentuan yang berlaku. Disnakertrans berharap dunia usaha di Kotawaringin Barat tetap mampu bertahan secara sehat, sekaligus menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis dan perlindungan tenaga kerja.

Baca Juga:

Perda Pajak Daerah Disahkan, Sinergi Pemkab dan DPRD Kobar Menguat

Penulis: Yusro
Editor: Andrian