Awasi Nelayan Luar Daerah, Dislutkan Kalteng Siapkan Kerja Sama dengan PSDKP
Ahmad Suhairi
20 Januari 2026 20:43
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Aktivitas kapal nelayan dari luar daerah yang masuk ke perairan Kalimantan Tengah (Kalteng) menjadi salah satu perhatian utama Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Kalteng.
Hal itu terungkap dalam pertemuan antara Dislutkan Kalteng dan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pontianak yang digelar di Palangka Raya, Selasa, 20 Januari 2026.
Kepala Dislutkan Kalteng, Sri Widanarni, mengatakan pengawasan perairan harus diperkuat untuk mencegah potensi konflik antar nelayan.
Menurutnya, nelayan lokal perlu dilindungi agar tetap bisa melaut dengan aman dan adil. “Pengawasan yang kuat penting agar tidak terjadi gesekan antara nelayan lokal dan nelayan dari luar daerah,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas mekanisme pengawasan kapal penangkapan ikan, termasuk kapal pengangkut hasil tangkapan. Pengawasan perizinan pemanfaatan ruang laut di kawasan pesisir juga menjadi fokus pembahasan kedua instansi.
Kepala Bidang PSDKP Dislutkan Kalteng, Flederyck, yang turut hadir dalam pertemuan itu, mengapresiasi langkah kolaborasi dengan PSDKP KKP Pontianak. Ia menyebut wilayah kewenangan pengawasan perairan Kalteng cukup luas, mulai dari 0 hingga 12 mil laut dengan garis pantai sekitar 750 kilometer.
“Melalui kolaborasi ini, pelaksanaan pengawasan di lapangan dapat berjalan lebih optimal dan terkoordinasi,” jelas Flederyck.
Baca Juga:
Kerja sama ini diharapkan mampu mendorong pemanfaatan sumber daya kelautan yang tertib dan taat aturan. Selain pengawasan, kedua pihak juga sepakat meningkatkan pertukaran data dan informasi terkait aktivitas kelautan dan perikanan.
Pertemuan tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat Dislutkan Kalteng, di antaranya Kabid Perikanan Tangkap Nita Fera, Kabid Kelautan dan Pesisir Zur Rawdoh, serta Plt. Kabid Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Dyan Pujiantoro.
Sri Widanarni menegaskan, kerja sama ini tidak hanya soal penegakan hukum, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekosistem perairan. “Dengan sinergi yang kuat, kita ingin pengelolaan kelautan dan perikanan berjalan bertanggung jawab dan nelayan bisa lebih sejahtera,” pungkasnya.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
