Anggaran Dipangkas, Kemenkum Kalteng Tetap Dibebani Target Penuh

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemangkasan anggaran yang terjadi di sejumlah instansi pemerintah ikut dirasakan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Tengah (Kalteng). Meski anggaran berkurang, target kerja yang harus dicapai justru tetap sama.

Kepala Kanwil Kemenkum Kalteng, Hajrianor mengatakan, kondisi tersebut membuat pihaknya harus memutar otak agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

“Di kami itu ada target kinerja. Target kinerjanya tetap sekian, tetapi anggarannya dipotong. Harusnya kalau anggaran dipotong, mestinya targetnya dikurangi. Ini kan tidak,” ujarnya, Selasa, 12 Mei 2026.

Menurutnya, keterbatasan anggaran berdampak pada berbagai kegiatan pelayanan dan sosialisasi ke daerah. Padahal, pihaknya tetap dituntut meningkatkan layanan kepada masyarakat, termasuk pendampingan pendaftaran merek dagang dan kekayaan intelektual.

Baca Juga:

Kanwil Kemenkum Kalteng Permudah UMKM Daftar Merek Dagang Secara Online

“Nah ini kami harus berpikir keras bagaimana caranya supaya masyarakat tetap terlayani, tetap mendapatkan pendampingan, edukasi, dan sosialisasi,” katanya.

Ia mengungkapkan, kondisi serupa juga dirasakan instansi pembina UMKM di daerah. Banyak program pendampingan menjadi terbatas karena efisiensi anggaran.

“Teman-teman pembina di daerah juga mengeluh karena kondisi sekarang semua anggaran dipangkas. Itu memang jadi keterbatasan,” ucapnya.

Baca Juga:

Telat Daftar Merek, Pelaku UMKM Kalteng Bisa Kehilangan Hak Produk

Meski begitu, Kanwil Kemenkum Kalteng tetap mencoba mencari solusi agar pelayanan publik tidak berhenti. Salah satunya melalui inovasi layanan jemput bola ke sentra ekonomi masyarakat.

“Ada inovasi seperti ‘Itah Maju Bersama’, semacam layanan jemput bola. Kita datang ke titik-titik ekonomi masyarakat dan mengimbau mereka memanfaatkan kemudahan layanan,” jelas Hajrianor.

Namun, ia mengakui langkah tersebut juga tidak mudah dilakukan karena keterbatasan biaya perjalanan dinas.

Baca Juga:

Delapan Perguruan Tinggi di Kalteng Belum Miliki Sentra KI, Kemenkum Beberkan Alasannya

“Kalau kita datang ke Sukamara atau Lamandau untuk sosialisasi, biaya dinasnya juga enggak ada. Sementara targetnya tetap, enggak berubah,” tandasnya.

Karena itu, ia berharap ada penyesuaian antara beban kerja dengan kemampuan anggaran yang tersedia agar pelayanan publik tetap maksimal dan tidak membebani pelaksana di lapangan.

Editor: Andrian

Baca Juga:

Kemenkum Ungkap Karya Intelektual Kampus di Kalteng Belum Tertata