website murah
website murah
website murah
website murah
Pasang Iklan

WTP 12 Kali Beruntun, Pemprov Kalteng Tetap Kebut Perbaikan Tata Kelola APBD

Wagub Kalteng, Edy Pratowo saat membacakan jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kalteng terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Senin, 6 Juli 2026. (Ist)

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng), Edy Pratowo, menegaskan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 12 tahun berturut-turut tidak menjadi alasan untuk berpuas diri dalam mengelola keuangan daerah.

Hal itu disampaikannya saat membacakan jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalteng terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Senin, 6 Juli 2026.

Di awal penyampaiannya, Edy mengapresiasi seluruh fraksi DPRD yang menerima Raperda tersebut untuk dibahas pada tahapan berikutnya.

“Berbagai saran dan masukan yang telah disampaikan akan menjadi perhatian dan akan kami tindak lanjuti dalam pembahasan bersama sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya.

Pasang Iklan

Wagub mengatakan, pemerintah daerah akan terus memperbaiki tata kelola keuangan agar semakin transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

“Opini WTP merupakan capaian yang patut kita syukuri. Namun, hal tersebut bukan berarti seluruh pengelolaan keuangan telah sempurna,” katanya.

Menurutnya, Pemprov Kalteng tetap berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bagian dari upaya memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah.

“Pemerintah Provinsi berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK, memperkuat pengawasan internal, serta memastikan setiap anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Edy.

Ia menambahkan, pemerintah juga terus memperkuat ketahanan fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), digitalisasi sistem perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta efisiensi belanja daerah.

Editor: Andrian

Pasang Iklan

Berita Rekomendasi
Pasang Iklan
Halo Sahabat Intimnews

Pastikan Selalu Update Berita Terbaru

Ikuti Saluran
error: Content is protected !!