Sudarsono Minta Pemerintah Petakan Potensi Desa Sebelum Bangun Kopdes Merah Putih

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Sudarsono, mengingatkan pemerintah provinsi agar mencermati sejumlah tantangan dalam pelaksanaan program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di wilayah tersebut. Ia menilai implementasi program itu tidak dapat disamaratakan dengan daerah lain yang memiliki karakteristik berbeda.

Sudarsono mengatakan kondisi geografis dan demografis Kalimantan Tengah menjadi tantangan utama. Banyak desa di wilayah tersebut memiliki jumlah penduduk relatif sedikit, sehingga berpengaruh terhadap potensi pasar koperasi.

“Kalau di daerah padat penduduk seperti di Pulau Jawa, usaha kecil pun bisa berjalan. Tetapi di Kalteng, ada desa yang jumlah penduduknya tidak sampai 50 kepala keluarga,” ujarnya, Jumat, 26 Juni 2026.

Menurut dia, kondisi tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam perencanaan program. Pendirian gerai koperasi berskala besar dinilai belum tentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat di desa terpencil.

Baca Juga:

Target Kekayaan Daerah Kalteng 2027 Naik Rp57,45 Miliar, Tembus Rp100 Miliar

Ia menilai keberhasilan koperasi sangat bergantung pada aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Tanpa dukungan pasar yang memadai, koperasi berpotensi tidak berjalan optimal.

Selain faktor jumlah penduduk, Sudarsono juga menyoroti kesiapan sumber daya manusia (SDM). Menurut dia, kemampuan pengelola koperasi menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan program.

Ia mengatakan hingga saat ini kesiapan manajemen koperasi di sejumlah wilayah masih perlu ditingkatkan. Perencanaan terkait jenis usaha dan produk yang akan dikembangkan juga dinilai belum matang.

Baca Juga:

PAD Kalteng 2027 Bertambah Rp176,45 Miliar, Target Pajak Naik Rp119 Miliar

“Manajemen, SDM, dan potensi usaha harus jelas. Kalau tidak, koperasi akan sulit berkembang,” katanya.

Sudarsono menambahkan pemerintah perlu melakukan pemetaan potensi ekonomi desa secara menyeluruh. Setiap wilayah memiliki karakteristik berbeda sehingga pendekatan yang digunakan harus disesuaikan.

Menurut dia, tidak semua desa memiliki potensi yang sama untuk menjalankan usaha koperasi. Karena itu, program perlu dirancang secara fleksibel dan berbasis kebutuhan lokal.

Baca Juga:

APBD Kalteng 2027 Perketat Hibah, Tanpa Proposal Bakal Dicoret

Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak memaksakan pelaksanaan program secara serentak di seluruh wilayah. Pendekatan bertahap dinilai lebih efektif untuk memastikan keberhasilan program.

Sudarsono menyarankan agar pemerintah memprioritaskan desa yang memiliki aktivitas ekonomi relatif berkembang. Desa-desa tersebut dinilai lebih siap untuk menjalankan koperasi secara berkelanjutan.

Menurut dia, pelaksanaan program secara selektif dapat meminimalkan risiko kegagalan. Evaluasi terhadap pelaksanaan di tahap awal juga dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahap berikutnya.

Baca Juga:

Hibah Kalteng 2027 Dipangkas, Dari Rp318,44 Miliar Menjadi Rp269,26 Miliar

Ia mengkhawatirkan apabila program dipaksakan di desa yang belum siap, anggaran yang digunakan tidak memberikan dampak optimal. Dana desa berpotensi terserap untuk pembangunan fisik tanpa diikuti perputaran ekonomi.

Sudarsono menegaskan bahwa tujuan utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, program harus dirancang agar benar-benar memberikan manfaat bagi warga.

DPRD Kalteng, kata dia, akan terus mengawal pelaksanaan program tersebut. Pengawasan dilakukan untuk memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Ia berharap pemerintah dapat mempertimbangkan berbagai masukan tersebut. Dengan perencanaan yang matang, program Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan di Kalimantan Tengah.

Editor : Maulana Kawit