Hibah Kalteng 2027 Dipangkas, Dari Rp318,44 Miliar Menjadi Rp269,26 Miliar
Intim News
20 Agustus 2026 23:11
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) berencana merasionalisasi belanja hibah dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2027. Dari rancangan awal lebih dari Rp318,44 miliar, belanja hibah berpotensi berkurang menjadi sekitar Rp269,26 miliar.
Rencana tersebut disampaikan Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalteng, Siti Nafsiah, dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026 di Kantor DPRD Kalteng, Palangka Raya, Selasa, 18 Agustus 2026.
Menurut Nafsiah, pengurangan tersebut merupakan hasil pendalaman dan penyisiran yang dilakukan Banggar DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terhadap seluruh usulan belanja hibah, baik dalam bentuk uang maupun barang.
Pembahasan dilakukan pada 14 dan 15 Agustus 2026. Dari proses tersebut, DPRD bersama pemerintah daerah sepakat memperketat persyaratan sebelum suatu usulan hibah dapat dimasukkan ke dalam rancangan APBD.
Setiap belanja hibah harus memiliki proposal, tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta melewati proses verifikasi. Usulan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut tidak akan dipertahankan dalam rancangan anggaran.
“Usulan yang tidak dilengkapi proposal atau tidak memenuhi ketentuan akan dikeluarkan dari rancangan anggaran,” ujar Nafsiah.
Dari hasil penyisiran, Banggar mengidentifikasi potensi pengurangan belanja hibah sebesar lebih dari Rp269,26 miliar dari rancangan awal yang mencapai lebih dari Rp318,44 miliar.
“Hasil penyisiran tersebut mengidentifikasi potensi pengurangan belanja hibah sebesar Rp269,26 miliar lebih dari rancangan awal sebesar Rp318,44 miliar lebih,” jelasnya.
Rasionalisasi tersebut kemudian membuka ruang fiskal baru. Jika digabungkan dengan tambahan target Pendapatan Asli Daerah (PAD), ruang fiskal yang tersedia mencapai lebih dari Rp445,71 miliar.
Banggar tidak mengarahkan ruang fiskal tersebut untuk menambah pos hibah lain. Sebaliknya, anggaran diarahkan ke sektor yang dinilai lebih prioritas dalam struktur APBD 2027.
“Ruang fiskal hasil rasionalisasi dan tambahan PAD sebesar Rp445,71 miliar lebih diarahkan untuk memenuhi minimal 40 persen belanja infrastruktur atau memperkuat belanja modal sebesar Rp259 miliar,” paparnya.
Selain memperkuat belanja modal, sebagian ruang fiskal tersebut digunakan untuk meningkatkan alokasi belanja bagi hasil kepada pemerintah kabupaten dan kota di Kalteng.
“Dan menambah komponen belanja bagi hasil kabupaten/kota sebesar Rp186,71 miliar lebih sesuai dengan prioritas daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan,” pungkas Nafsiah.
Dengan perubahan tersebut, penyusunan APBD Kalteng 2027 diarahkan tidak hanya pada pemenuhan administrasi anggaran, tetapi juga pada penajaman prioritas belanja. Usulan yang tidak memiliki dasar perencanaan dan tidak memenuhi ketentuan berpotensi dikeluarkan, sementara ruang fiskal yang terbentuk dialihkan untuk infrastruktur dan penguatan kapasitas fiskal kabupaten/kota.
Penulis: Muhammad Suhairi
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
