website murah
website murah
website murah
website murah
Pasang Iklan

SPMB Kalteng 2026 Diawasi Ketat, Tak Ada Lagi Jalur Titipan

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng, M. Reza Prabowo usai mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Kalender Pendidikan dan Sosialisasi SPMB SMA, SMK, dan SKH di Aula Berkah Disdik Kalteng. (Ist)

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027 harus berjalan transparan dan bebas dari praktik titip-menitip maupun pungutan liar.

Penegasan itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, saat membuka Rapat Koordinasi Penyusunan Kalender Pendidikan dan Sosialisasi SPMB SMA, SMK, dan SKH di Aula Berkah Disdik Kalteng, beberapa waktu lalu.

Reza mengatakan, seluruh proses penerimaan siswa baru tahun ini wajib dilakukan secara daring atau online agar proses pendaftaran lebih terbuka dan mudah dipantau.

“Saya tegaskan tidak ada lagi pungutan liar maupun praktik titip-menitip calon siswa. Semua sudah menggunakan sistem,” ujarnya.

Pasang Iklan

Menurutnya, sistem digital yang diterapkan memiliki rekam jejak elektronik sehingga setiap perubahan data dapat diketahui dengan jelas.

“Kalaupun ada perubahan data, pasti akan terlihat siapa yang mengubah. Jadi tidak boleh ada manipulasi,” katanya.

Ia menjelaskan, digitalisasi SPMB juga memudahkan pemerintah memantau jumlah pendaftar secara real time, termasuk kuota sekolah dan tingkat peminatan masyarakat terhadap sekolah tertentu.

Dengan sistem tersebut, Disdik Kalteng dapat segera mengambil langkah apabila ada sekolah yang minim peminat melalui koordinasi bersama camat maupun pihak terkait.

Reza menyebut, seluruh sekolah di Kalteng saat ini sudah terkoneksi internet sehingga tidak ada alasan lagi menggunakan sistem manual dalam penerimaan peserta didik baru.

Selain itu, Pemprov Kalteng juga menyiapkan layanan pengaduan melalui aplikasi WBS atau Whistleblowing System yang terhubung langsung dengan layanan pengaduan gubernur.

Pasang Iklan

“Aplikasi itu bisa digunakan siswa, guru, kepala sekolah, maupun masyarakat untuk melaporkan persoalan pendidikan di lapangan,” pungkasnya.

Editor: Andrian

Berita Rekomendasi
Pasang Iklan
Halo Sahabat Intimnews

Pastikan Selalu Update Berita Terbaru

Ikuti Saluran