Riska Minta Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Kalteng Lebih Terperinci

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Tengah, Riska Agustin, meminta agar pengelolaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ke depan semakin baik dan minim catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini disampaikan menanggapi laporan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025.

Riska mengatakan laporan yang disampaikan pemerintah provinsi masih memuat sejumlah catatan yang perlu diperbaiki. Catatan tersebut mencakup rekomendasi perbaikan hingga pengembalian yang disarankan oleh BPK.

“Dalam laporan itu masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, termasuk revisi dan pengembalian yang menjadi rekomendasi BPK,” ujarnya, Kamis, 25 Juni 2026.

Menurut dia, seluruh temuan tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam rapat Badan Anggaran DPRD Kalteng. Pembahasan dilakukan untuk memastikan setiap catatan dapat ditindaklanjuti secara tepat.

Baca Juga:

Target Kekayaan Daerah Kalteng 2027 Naik Rp57,45 Miliar, Tembus Rp100 Miliar

Riska menilai proses evaluasi ini penting agar kesalahan yang sama tidak terulang pada penyusunan anggaran berikutnya. Ia menyebut perbaikan tata kelola keuangan harus menjadi perhatian bersama.

Ia menegaskan pembahasan di tingkat Badan Anggaran harus dilakukan secara mendalam. DPRD bersama pemerintah daerah perlu mengkaji setiap detail laporan secara komprehensif.

“Harapan kami pembahasan di Banggar dilakukan secara lugas dan terperinci agar catatan-catatan ini tidak terulang kembali,” katanya.

Baca Juga:

PAD Kalteng 2027 Bertambah Rp176,45 Miliar, Target Pajak Naik Rp119 Miliar

Menurut Riska, transparansi dan ketelitian dalam pengelolaan anggaran menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas APBD. Pengawasan yang ketat juga diperlukan untuk memastikan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai aturan.

Ia menambahkan pengelolaan APBD tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif. Lebih dari itu, kualitas pengelolaan anggaran akan berdampak langsung pada efektivitas pembangunan.

Riska mengatakan APBD yang dikelola dengan baik akan mendukung pelaksanaan program pembangunan secara optimal. Masyarakat diharapkan dapat merasakan manfaat dari penggunaan anggaran tersebut.

Baca Juga:

APBD Kalteng 2027 Perketat Hibah, Tanpa Proposal Bakal Dicoret

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam proses pembahasan anggaran. Kerja sama yang baik dinilai dapat menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Menurut dia, setiap rekomendasi dari BPK harus dijadikan bahan evaluasi. Tindak lanjut yang tepat akan membantu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Riska berharap pemerintah provinsi dapat segera menindaklanjuti catatan yang ada. Langkah tersebut diperlukan untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan di masa mendatang.

Baca Juga:

Hibah Kalteng 2027 Dipangkas, Dari Rp318,44 Miliar Menjadi Rp269,26 Miliar

Ia juga mengingatkan agar seluruh pihak lebih cermat dalam merencanakan dan melaksanakan anggaran. Perencanaan yang matang dapat meminimalkan potensi kesalahan.

DPRD Kalteng, kata Riska, akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan APBD. Hal ini dilakukan untuk memastikan anggaran digunakan secara efektif dan efisien.

“Tujuan akhirnya adalah agar APBD yang dijalankan benar-benar selaras dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Ia berharap ke depan pengelolaan APBD Kalteng semakin baik dan mampu mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Editor : Maulana Kawit