Pj Sekda Kalteng Hadiri Forum Kemendagri, Bahas Tantangan Pembangunan Daerah
Ahmad Suhairi
6 Mei 2026 09:33
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, BALIKPAPAN – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Tengah (Kalteng) Linae Victoria Aden, menghadiri Forum Orkestrasi Pembangunan Negeri di Balikpapan, Selasa 5 Mei 2026.
Forum yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu menjadi ruang sinkronisasi pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun langkah percepatan pembangunan.
Kegiatan yang masuk dalam rangkaian Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 itu mempertemukan kepala daerah dan pejabat daerah dari berbagai wilayah untuk membahas isu strategis nasional dan daerah.
Pj Sekda Kalteng, Linae Victoria Aden mengatakan, forum ini penting untuk menyamakan arah kebijakan pusat dan daerah, terutama dalam menjawab tantangan pembangunan yang saat ini makin kompleks.
“Forum ini penting karena daerah perlu bergerak dengan arah yang sama. Tantangan yang dihadapi saat ini tidak bisa diselesaikan sendiri, harus lewat kolaborasi yang kuat antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota,” kata Linae.
Ia menyebut sejumlah isu yang dibahas dalam forum itu sangat berkaitan langsung dengan kondisi di daerah, mulai dari pengendalian inflasi, penurunan angka kemiskinan, penanganan stunting, hingga upaya menekan pengangguran.
Menurut Linae, Kalteng juga terus mendorong langkah yang lebih terukur agar program pusat bisa berjalan sejalan dengan kebutuhan masyarakat di daerah.
“Kami di daerah tentu harus bisa menerjemahkan program nasional agar benar-benar terasa manfaatnya bagi masyarakat. Jadi bukan hanya selesai di atas kertas, tapi harus sampai ke lapangan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan kepala daerah saat ini menghadapi tiga tantangan besar sekaligus, mulai dari tekanan global, pelaksanaan program nasional, hingga kewajiban memenuhi janji politik di daerah.
“Sekarang ini bukan masa yang mudah bagi kepala daerah. Ada tantangan geopolitik, tekanan inflasi, urusan pangan, program nasional yang harus dikawal, sampai kewajiban memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,” ucap Bima.
Menurutnya, kepala daerah juga dituntut menjaga stabilitas daerah sambil memastikan program bantuan dan pelayanan publik tetap berjalan.
“Bapak dan Ibu kepala daerah juga punya janji elektoral, punya kewajiban memenuhi kebutuhan dasar, membayar TPP, dan menyelesaikan kewajiban lain. Kalau itu dijalankan dengan baik, tentu kepercayaan publik juga akan terjaga,” jelasnya.
Bima menegaskan, sinergi pusat dan daerah tidak selalu harus menunggu skema formal, tetapi bisa langsung dijalankan lewat kerja sama sektoral agar respons terhadap persoalan daerah lebih cepat.
“Tidak perlu menunggu kelembagaan yang terlalu formal. Silakan langsung bekerja sama, saling mengisi, dan bergerak cepat menyelesaikan persoalan seperti inflasi dan kebutuhan dasar masyarakat,” pungkasnya.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
