Hadiri Ajang Pemda Berprestasi, Gubernur Kalteng: Manfaat Program Harus Dirasakan Warga
Ahmad Suhairi
6 Mei 2026 11:53
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, BALIKPAPAN – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran, menghadiri Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Kalimantan yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Balikpapan, Selasa 5 Mei 2026.
Kegiatan tersebut diikuti kepala daerah se-Kalimantan dan dihadiri langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.
Forum ini membahas sejumlah indikator utama pembangunan daerah, mulai dari pengendalian inflasi, penurunan pengangguran, pengurangan kemiskinan dan stunting, hingga inovasi pembiayaan daerah atau creative financing.
Gubernur Agustiar Sabran mengatakan, forum ini penting untuk melihat sejauh mana kebijakan daerah benar-benar berdampak pada masyarakat, bukan sekadar capaian di atas kertas.
“Yang paling penting dari setiap program bukan hanya angkanya bagus, tapi sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Itu yang harus jadi ukuran utama,” kata Agustiar.
Ia menyebut pemerintah daerah saat ini dituntut bekerja lebih cepat, tepat, dan terukur di tengah tantangan fiskal dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.
Menurut Agustiar, pemerintah daerah juga perlu memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat agar program prioritas bisa berjalan searah dan hasilnya lebih terasa di daerah.
“Daerah tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada sinergi yang kuat dengan pusat supaya program yang dijalankan sejalan dan hasilnya bisa lebih cepat dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, Kemendagri memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah agar tetap sejalan dengan arah kebijakan nasional.
“Kita tidak menganut otonomi penuh, tetapi semi otonomi. Artinya, daerah tetap punya ruang bergerak, tetapi pemerintah pusat tetap punya kewenangan untuk mengendalikan dan mengawasi,” jelas Tito.
Ia menilai, pengawasan itu dilakukan melalui berbagai instrumen, mulai dari evaluasi APBD hingga tata kelola kepegawaian, agar kebijakan daerah tetap selaras dengan program nasional.
Di forum yang sama, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pemerintah pusat juga terus mendorong percepatan program perumahan rakyat, termasuk renovasi rumah dan pembiayaan murah untuk sektor perumahan.
“Program perumahan ini bukan hanya soal hunian layak, tapi juga menggerakkan ekonomi daerah karena berkaitan langsung dengan sektor usaha, tenaga kerja, dan UMKM,” tutup Maruarar.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
