Pengamat UPR: Rupiah Melemah Jadi ‘Durian Runtuh’ Korporasi, Petani dan UMKM Kalteng Babak Belur

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi perhatian publik setelah kurs rupiah bergerak di kisaran Rp17.600 hingga Rp17.700 per dolar AS. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran baru di tengah masyarakat terkait dampaknya terhadap perekonomian nasional maupun daerah, termasuk Kalimantan Tengah (Kalteng).

Pengamat Ekonomi sekaligus Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya (UPR), Muhammad Farras Nasrida menilai pelemahan rupiah saat ini bukan disebabkan runtuhnya fundamental ekonomi nasional, melainkan akibat kombinasi tekanan global dan faktor domestik yang terjadi secara bersamaan.

Pelemahan Rupiah Dipicu Tekanan Global dan Faktor Musiman
Menurut Farras, situasi yang terjadi saat ini berbeda dengan krisis ekonomi pada era 1998. Ia menyebut pelemahan rupiah lebih dipengaruhi ketegangan geopolitik global, tingginya permintaan dolar di dalam negeri, hingga sentimen pasar terhadap kebijakan fiskal pemerintah.

“Menurut saya, pelemahan rupiah saat ini membuat tekanan psikologis baru yang muncul kembali setelah era Soeharto, bukan mencerminkan runtuhnya fundamental ekonomi domestik kita, melainkan akibat dari tiga tekanan utama,” ujarnya kepada Intimnews, Rabu (20/5/2026).

Baca Juga:

Harga Cabai di Pasar Tradisional Kobar Melejit, Pedagang dan Pembeli Kompak Mengeluh

Ia menjelaskan tekanan pertama berasal dari kondisi geopolitik global, khususnya konflik di Timur Tengah yang memicu lonjakan harga minyak dunia sekaligus membuat investor global memindahkan aset mereka ke instrumen yang lebih aman seperti dolar AS.

“Ketegangan di Timur Tengah memicu lonjakan harga minyak dunia dan mendorong investor global menarik modal mereka ke aset aman atau safe haven seperti dolar AS,” katanya.

Tekanan kedua berasal dari faktor musiman di dalam negeri. Menurutnya, kuartal kedua setiap tahun memang menjadi periode tingginya kebutuhan valuta asing akibat pembayaran dividen perusahaan ke luar negeri serta pelunasan utang luar negeri korporasi.

Baca Juga:

Pelatihan Vokasi Gratis 2026 Resmi Dibuka, Lulusan SMA dan SMK Bisa Daftar

“Kuartal kedua selalu menjadi puncak permintaan valas di dalam negeri untuk pembayaran dividen korporasi ke luar negeri dan pelunasan utang luar negeri,” jelasnya.

Selain itu, pasar juga disebut sedang mencermati arah kebijakan fiskal pemerintah di tengah kondisi global yang belum stabil.

“Pasar sedang mencermati arah kebijakan anggaran pemerintah yang ekspansif di tengah ketidakpastian global,” ujarnya.

Baca Juga:

Nasi Kuning Tengah Malam, Penyelamat Lapar Dini Hari di Palangka Raya

Meski demikian, Farras mengingatkan pemerintah tetap harus mewaspadai dampak riil yang bisa langsung dirasakan masyarakat, terutama imported inflation atau inflasi akibat kenaikan harga barang impor.

“Catatan kritisnya, kita harus mengantisipasi dampak riil berupa imported inflation dan membengkaknya beban subsidi energi di APBN. Narasi bahwa masyarakat bawah tidak terdampak karena tidak memegang dolar itu keliru, sebab pelemahan ini berpotensi mengerek harga barang konsumsi harian,” tegasnya.

Ia menilai langkah Bank Indonesia melakukan intervensi berlapis sudah tepat dan masyarakat tidak perlu panik berlebihan.

Baca Juga:

Kalteng Expo 2026 Hadirkan Ratusan Stand, jadi Etalase Potensi Daerah dan Peluang Investasi

“Selama pertumbuhan ekonomi kita tetap kuat di kisaran lima persen dan cadangan devisa memadai, rupiah akan segera menemukan titik keseimbangan barunya begitu tekanan musiman ini mereda,” katanya.

Ekonomi Kalteng Dinilai Hadapi Efek Dua Sisi Mata Uang
Mengenai dampak terhadap Kalimantan Tengah, Farras menilai pelemahan rupiah memiliki sifat dualistik atau dua sisi mata uang.

Dosen lulusan Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Medan itu meyebut ada sektor yang memperoleh keuntungan besar secara nominal, tetapi di sisi lain masyarakat kecil justru menghadapi tekanan ekonomi yang cukup berat.

“Nah pembahasan kita bergeser dari analisis makro nasional ke konteks ekonomi regional yang spesifik. Secara umum dampaknya terhadap perekonomian Kalteng bersifat dualistik. Ada sektor yang diuntungkan secara finansial, namun ada beban riil yang harus ditanggung masyarakat bawah,” ujarnya.

Ia menjelaskan Kalimantan Tengah sebagai daerah berbasis komoditas ekspor seperti kelapa sawit dan batu bara akan memperoleh keuntungan dari penguatan dolar AS.

“Kalteng adalah provinsi berbasis komoditas ekspor, khususnya CPO dan batu bara. Karena transaksi ekspor menggunakan dolar AS, maka ketika dolar menguat, pendapatan dalam rupiah bagi pelaku usaha besar otomatis melonjak secara nominal,” katanya.

Namun keuntungan tersebut dinilai tidak langsung dirasakan petani kecil atau masyarakat bawah.

“Keuntungan ekspor tadi sayangnya tidak serta-merta dinikmati petani kecil. Sebaliknya, pelemahan rupiah mengerek naik harga pupuk kimia dan komponen mesin pertanian yang bahan bakunya masih bergantung pada impor,” jelasnya.

Akibatnya, biaya produksi petani swadaya di Kalteng diperkirakan meningkat tajam dan berpotensi menekan kesejahteraan mereka.

Selain sektor pertanian, tekanan juga dirasakan sektor perikanan budidaya.

“Di sektor perikanan, pelemahan rupiah bertransmisi pada kenaikan harga pakan pabrikan yang komponen proteinnya masih impor. Hal ini berpotensi menjepit margin keuntungan pembudidaya ikan lokal,” katanya.

Menurut Farras, secara agregat ekonomi Kalteng memang terlihat diuntungkan karena struktur ekspor daerah. Namun ia mengingatkan adanya ketimpangan transmisi keuntungan yang perlu diantisipasi pemerintah daerah.

“Pemerintah daerah harus memastikan rantai pasok logistik bahan pokok tetap efisien untuk meredam inflasi barang konsumsi masyarakat bawah, serta memberikan perhatian khusus pada stabilitas harga input pertanian seperti pupuk,” ujarnya.

Petani, UMKM dan Sektor Konstruksi Paling Rentan
Farras menilai terdapat tiga sektor utama yang paling rentan terkena dampak negatif akibat pelemahan rupiah di Kalteng. Menurutnya, sektor pertama adalah pertanian dalam arti luas, khususnya petani sawit swadaya dan pembudidaya ikan.

“Petani sawit dan tanaman pangan swadaya paling terpukul oleh lonjakan harga pupuk kimia non-subsidi dan pestisida yang bahan bakunya impor. Biaya produksi mereka dipastikan naik tajam sebelum menikmati hasil panen,” katanya.

Sementara pembudidaya ikan disebut sangat rentan akibat kenaikan harga pakan pabrikan.

“Komponen pembuat pakan seperti tepung ikan dan kedelai mayoritas impor. Akibatnya peternak ikan akan mengalami penyusutan margin keuntungan secara drastis,” ujarnya.

Sektor kedua yang dinilai rentan ialah perdagangan eceran dan UMKM kuliner.

“Kalteng bukan provinsi produsen barang jadi, sehingga sebagian besar barang konsumsi dan bahan pangan olahan didatangkan dari luar daerah atau impor langsung,” katanya.

Menurutnya, imported inflation membuat pedagang kecil berada dalam posisi sulit.

“UMKM dan pedagang eceran berada di posisi dilematis. Kalau menaikkan harga takut pembeli sepi, tapi kalau tidak dinaikkan mereka merugi,” jelasnya.

Sementara sektor ketiga ialah konstruksi dan pengadaan infrastruktur daerah.

“Harga bahan baku konstruksi yang memiliki kandungan impor tinggi seperti besi, baja, komponen mekanikal-elektrikal dan alat berat otomatis mengalami kenaikan harga,” katanya.

Ia mengingatkan kondisi itu berpotensi memicu pembengkakan anggaran proyek atau cost overrun pada pembangunan infrastruktur daerah.

Korporasi Ekspor Diuntungkan, Tapi Ada Paradoks Ekonomi
Saat ditanya apakah pelemahan rupiah justru menguntungkan sektor ekspor daerah, Farras mengakui secara teori kondisi tersebut memang memberikan keuntungan besar bagi Kalteng sebagai daerah berbasis sumber daya alam.

“Karena transaksi ekspor menggunakan dolar AS, maka ketika dolar menguat, pendapatan yang dikonversi ke rupiah otomatis melonjak tajam,” ujarnya.

Namun ia menilai terdapat tiga paradoks besar yang terjadi di lapangan. Pertama, keuntungan lebih dominan dinikmati korporasi besar dibanding petani kecil.

“Kenaikan pendapatan mayoritas terserap di tingkat korporasi atau pemegang konsesi besar. Sementara petani sawit mandiri sering kali tidak langsung menikmati kenaikan harga tersebut,” katanya.

Paradoks kedua ialah tingginya biaya logistik dan operasional dalam negeri.

“Sektor pertambangan dan perkebunan bergantung pada alat berat, spare part, dan bahan bakar industri yang sensitif terhadap kurs dolar. Jadi sebagian keuntungan ekspor langsung habis untuk menutup kenaikan biaya operasional,” jelasnya.

Sementara paradoks ketiga ialah risiko Dutch Disease atau ketergantungan berlebihan terhadap komoditas mentah.

“Keuntungan semu ini bisa membuat daerah terlena dan mengabaikan pengembangan sektor hilirisasi yang sebenarnya lebih padat karya dan mampu menyerap tenaga kerja lokal,” katanya.

Pemda Diminta Bertindak Sebagai ‘Perisai’
Farras menegaskan pemerintah daerah harus mengambil langkah cepat menghadapi kondisi ekonomi global saat ini. “Pemda tidak boleh pasif dan menganggap ini semata-mata masalah Jakarta atau Bank Indonesia,” tegasnya.

Menurutnya, ada tiga langkah yang perlu dilakukan pemerintah daerah di Kalteng. Pertama, mengaktifkan bantalan sosial dan jaring pengaman pertanian melalui APBD.

“Berikan stimulus berupa pupuk dan pakan ikan bagi petani dan pembudidaya kecil agar produksi mereka tidak runtuh akibat kenaikan harga bahan baku impor,” ujarnya.

Kedua, memperketat pengawasan distribusi dan logistik barang pokok. “Pemda bersama Satgas Pangan harus memastikan tidak ada penimbunan barang dan jalur distribusi berjalan lancar,” katanya.

Ketiga, mengoptimalkan keuntungan sektor ekspor melalui program padat karya dan CSR perusahaan. “Dana dari sektor komoditas harus didorong untuk menciptakan lapangan kerja dan menyuntikkan uang tunai langsung ke masyarakat,” ujarnya.

Rupiah Diprediksi Mulai Stabil pada Kuartal Ketiga
Farras memprediksi rupiah masih akan berada dalam tekanan hingga akhir kuartal kedua tahun 2026. “Rupiah saat ini masih berada dalam fase konsolidasi yang penuh tekanan hingga akhir kuartal kedua,” katanya.

Namun memasuki kuartal ketiga, ia memperkirakan rupiah mulai mengalami pemulihan secara bertahap. “Peluang besar rupiah mulai stabil dan menguat secara gradual didorong berakhirnya siklus permintaan valas korporasi dan mulai efektifnya intervensi Bank Indonesia,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengingatkan Kalteng tetap harus waspada terhadap ancaman inflasi di wilayah pedalaman serta potensi pembengkakan anggaran proyek daerah.

Sebagai penutup, Farras menilai fenomena pelemahan rupiah saat ini harus menjadi alarm bagi Kalteng untuk memperkuat struktur ekonomi domestik.

“Kalteng tidak bisa terus-menerus mengandalkan struktur ekonomi yang rapuh terhadap guncangan kurs global. Hilirisasi industri harus menjadi jalan keluar agar ekonomi daerah tidak mudah batuk setiap kali dolar global bersin,” tandasnya.

Penulis: Ahmad Suhairi
Editor: Andrian