Pemprov Kalteng Tampung Aspirasi Gerakan Mahasiswa Anak Buruh, Janji Bawa ke Meja Gubernur
Ahmad Suhairi
4 Mei 2026 19:46
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) memastikan aspirasi mahasiswa yang disampaikan dalam aksi Gerakan Mahasiswa Anak Buruh di depan Kantor Gubernur Kalteng, pada Senin, 4 Mei 2026, tidak akan berhenti sebagai catatan lapangan.
Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Darliansjah mengatakan, pemerintah terbuka terhadap kritik maupun tuntutan yang disampaikan mahasiswa.
Darliansjah menegaskan, pemerintah tidak melihat aksi unjuk rasa sebagai gangguan, melainkan bagian dari kontrol publik terhadap jalannya pemerintahan. Karena itu, setiap poin aspirasi disebut telah dicatat untuk dibahas lebih lanjut bersama gubernur.
“Kami mengapresiasi, menyambut baik aspirasi unjuk rasa yang disampaikan mahasiswa. Tugas pemerintah itu mendengar, mencatat, kemudian merumuskan dan mengambil kebijakan untuk ditindaklanjuti,” ujarnya, saat merespon penyampaian aspirasi mahasiswa dilokasi, Senin 4 Mei 2026.
Ia menyebut seluruh aspirasi yang masuk akan disampaikan kepada Gubernur Kalteng untuk ditelaah lebih lanjut. Menurutnya, poin yang sudah berjalan baik akan diperkuat, sementara persoalan yang masih lemah akan menjadi bahan evaluasi.
“Seluruh aspirasi tadi sudah terekam dengan baik. Itu nanti akan kita sampaikan dengan Pak Gubernur. Agar yang sudah baik akan kita genjot, yang masih belum kita angkat menjadi baik,” kata Darliansjah.
Ia juga menekankan bahwa tindak lanjut aspirasi mahasiswa tidak bisa hanya dikerjakan pemerintah daerah sendiri. Menurut dia, perlu kolaborasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalteng agar aspirasi yang masuk bisa diterjemahkan menjadi kebijakan yang konkret.
Ia menyebut hubungan antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci, terutama jika tuntutan mahasiswa berkaitan dengan regulasi atau perlindungan hukum yang membutuhkan dasar kebijakan lebih kuat.
“Kami akan berkolaborasi dengan legislatif. Karena regulasi itu tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa harmonisnya hubungan antara DPRD dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah,” tegasnya.
Darliansjah menilai, aksi mahasiswa justru penting sebagai pengingat bagi pemerintah agar tetap peka terhadap persoalan publik. Suara mahasiswa, lanjutnya, adalah bagian dari masukan yang sah dan perlu dijadikan bahan perbaikan kebijakan.
Tampak hadir dilokasi, Wakil Ketua II DPRD Kalteng, Muhammad Ansyari, Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi, Kepala Disnakertrans Kalteng, Farid Wajdi, Plt. Kaban Kesbangpol Kalteng, Muhammad Rus’an, dan jajaran Polresta Palangka Raya yang terlibat mengamankan aksi.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
