Pemprov Kalteng Percepat Operasional Koperasi Merah Putih
Intim News
19 Januari 2026 19:55
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mempercepat pengoperasian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Upaya ini ditegaskan dalam Rapat Temu Mitra Koperasi Merah Putih 2026 di Aula Bajakah, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin, 19 Januari 2026.
Rapat dibuka Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kalimantan Tengah Herson B. Aden. Hadir perwakilan TNI dari Kodam XII/Tanjungpura, jajaran dinas koperasi kabupaten/kota, pimpinan BUMN, serta perbankan seperti BRI, BNI, dan Bank Kalteng.
Herson mengatakan percepatan ini merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat terkait pembangunan sarana fisik koperasi, mulai dari gerai hingga pergudangan. Menurut dia, sebagian besar koperasi Merah Putih di daerah sudah terbentuk dan memiliki badan hukum, tetapi belum beroperasi optimal.
“Masalah utamanya pada ketersediaan gerai, gudang, dan sarana pendukung. Ini yang harus segera diselesaikan bersama,” ujar Herson.
Ia menegaskan, pemerintah provinsi menargetkan koperasi menjadi penggerak ekonomi desa. Melalui program Huma Betang Sejahtera, sedikitnya 50 koperasi ditargetkan aktif pada 2026 dan akan menerima dukungan modal bergulir sebesar Rp200 juta hingga Rp300 juta per unit.
Selain sebagai lembaga usaha, koperasi juga disiapkan menjadi simpul distribusi bantuan sosial dan ekonomi. Herson menyebut masyarakat nantinya cukup mengakses layanan melalui koperasi dengan memanfaatkan kartu Huma Betang Sejahtera.
“Distribusi bantuan bisa lebih singkat dan tepat sasaran, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal,” katanya.
Meski demikian, sejumlah kendala masih dihadapi di lapangan. Di antaranya persoalan lahan, keterbatasan bangunan, akses listrik dan air bersih, serta jaringan internet yang belum merata.
Untuk mendukung operasional, pemerintah provinsi berencana menyediakan layanan internet satelit di sejumlah lokasi prioritas pada 2026.
Herson juga meminta pemerintah kabupaten dan kota memberikan solusi sementara bagi koperasi yang belum memiliki gedung, seperti melalui skema pinjam pakai atau hibah aset daerah.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah Rahmawati menyebut jumlah koperasi yang benar-benar siap beroperasi masih terbatas. Hingga kini, baru 13 koperasi yang dinilai memenuhi kriteria untuk menerima bantuan.
“Jumlah ini masih jauh dari target. Perlu percepatan di semua lini,” ujarnya.
Ia juga menyoroti progres pembangunan fisik gerai koperasi yang belum maksimal. Dari target 205 unit, realisasi di lapangan baru mencapai sekitar 40 persen.
Menurut Rahmawati, hambatan utama berkaitan dengan status lahan, legalitas kepemilikan, serta ketidaksinkronan data antara pemerintah daerah dan pihak terkait.
“Kalau tidak diselesaikan sejak awal, ini bisa menimbulkan persoalan hukum ke depan,” katanya.
Melalui forum ini, pemerintah provinsi mendorong sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, TNI, BUMN, dan perbankan untuk mempercepat pembangunan koperasi secara terukur.
Pemprov berharap koperasi Merah Putih tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi benar-benar berfungsi sebagai penggerak ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
(Redha/Maulana Kawit)
Berita Rekomendasi
