Mesin Politik Mulai Dipanaskan: Membaca Pergeseran Kekuatan Politik Katingan Menuju 2029 (Bagian I)
Intim News
12 Juli 2026 17:38
.
13 menit membaca
Oleh: Maulana Kawit
Politik Indonesia memasuki babak baru setelah Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 memutuskan pemisahan pelaksanaan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah mulai tahun 2029. Putusan tersebut mengakhiri skema Pemilu Serentak yang selama ini mempertemukan pemilihan presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah dalam satu siklus waktu yang berdekatan.
Perubahan ini bukan sekadar persoalan teknis penyelenggaraan pemilu. Lebih dari itu, putusan MK berpotensi mengubah strategi politik partai, pola pembentukan koalisi, hingga perilaku pemilih. Bagi daerah seperti Kabupaten Katingan, dampaknya diperkirakan akan sangat terasa karena partai politik harus menyusun strategi yang berbeda untuk menghadapi dua kontestasi yang tidak lagi berlangsung.
Mulai 2029, masyarakat akan mengikuti dua agenda demokrasi yang berbeda. Tahap pertama adalah Pemilu Nasional, yang memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, serta anggota DPD RI. Setelah itu, barulah dilaksanakan Pemilu Daerah untuk memilih gubernur, bupati atau wali kota, serta anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota.
Baca Juga:
Efek “Ekor Jas” Diperkirakan Berkurang
Selama pelaksanaan Pemilu Serentak, hasil pemilihan legislatif sering kali dipengaruhi oleh popularitas calon presiden. Fenomena ini dikenal sebagai coattail effect atau “efek ekor jas”, yaitu meningkatnya suara partai karena terdorong oleh figur calon presiden yang diusung.
Dengan dipisahkannya Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah, pengaruh tersebut diperkirakan akan berkurang. Pemilih akan lebih mudah membedakan pilihan politik nasional dengan pilihan politik lokal. Konsekuensinya, partai tidak lagi dapat sepenuhnya mengandalkan popularitas tokoh nasional untuk mendongkrak suara pada pemilu daerah.
Baca Juga:
Bagi partai-partai di Kabupaten Katingan, kondisi ini berarti penguatan organisasi dan kader lokal menjadi jauh lebih penting dibandingkan sebelumnya. Figur calon bupati, anggota DPRD, maupun jaringan partai di tingkat desa akan memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap hasil pemilu.
Konsolidasi Partai Menjadi Semakin Penting
Pemisahan jadwal pemilu juga membuat partai politik harus menjaga mesin organisasi tetap aktif dalam waktu yang lebih panjang. Jika sebelumnya konsolidasi dilakukan untuk menghadapi satu rangkaian pemilu, kini partai harus mempersiapkan dua kontestasi dengan karakter yang berbeda.
Hal ini menjelaskan mengapa sejumlah partai di Katingan mulai melakukan restrukturisasi kepengurusan lebih awal. Pergantian ketua partai, pembentukan pengurus kecamatan, serta penguatan kaderisasi bukan lagi sekadar agenda internal, melainkan bagian dari investasi politik jangka panjang.
PDI Perjuangan, misalnya, telah merampungkan kepengurusan di seluruh 13 kecamatan. Golkar memperkuat posisi politiknya melalui masuknya Firdaus sebagai Dewan Penasehat. PKB melakukan regenerasi kepemimpinan, sementara PAN memilih ketua baru untuk membangun kembali kekuatan organisasi. Langkah-langkah tersebut dapat dibaca sebagai respons awal terhadap perubahan lanskap politik menuju 2029.
Katingan Memasuki Arena Politik Baru
Baca Juga:
Perubahan sistem pemilu melalui Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi momentum yang akan mengubah cara partai politik membangun strategi menuju 2029. Kontestasi politik tidak lagi hanya bergantung pada gelombang politik nasional, tetapi semakin dipengaruhi oleh kualitas organisasi, kekuatan figur lokal, serta kemampuan membangun komunikasi dengan masyarakat.
Bagi Kabupaten Katingan, perubahan ini menjadikan tiga tahun ke depan sebagai periode yang sangat menentukan. Partai yang mampu memanfaatkan waktu untuk memperkuat kaderisasi, memperluas jaringan hingga tingkat desa, dan menawarkan solusi atas persoalan daerah akan memiliki posisi yang lebih baik ketika Pemilu Daerah 2029 dimulai.
Perpanjangan Masa Jabatan Anggotan DPRD
Pasca putusan MK yang memutuskan untuk memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal (Pilkada). Sebagai implikasi dari jeda waktu pelaksanaan kedua pemilu tersebut, masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berpotensi ditambah atau diperpanjang, dari yang semula 5 tahun, menjadi 7 hingga 7,5 tahun saat masa transisi. Meski hingga sekarang wacana transisi tersebut masih dibahas di DPR dalam revisi undang-undang Pemilu.
Restrukturisasi Partai, Sinyal Awal Pertarungan Politik 2029
Fenomena konsolidasi politik mulai terlihat nyata di Kabupaten Katingan. Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah partai politik melakukan restrukturisasi organisasi sebagai bagian dari persiapan menghadapi siklus politik berikutnya.
PDI Perjuangan menunjuk Marwan Susanto sebagai Ketua DPC menggantikan Sakariyas. Di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), tongkat estafet kepemimpinan beralih dari Sufian kepada Yanson. Sementara itu, Partai Golkar kembali mempercayakan Nanang Suriansyah memimpin DPD melalui mekanisme aklamasi. Namun, dinamika paling menarik justru hadir dari bergabungnya Wakil Bupati Katingan, Firdaus, ke Partai Golkar sebagai Dewan Pertimbangan setelah memutuskan meninggalkan Partai Amanat Nasional (PAN). Di tubuh PAN sendiri, regenerasi berlangsung dengan terpilihnya Agi sebagai ketua baru. Adapun Partai Perindo tetap dipimpin Sarnadie D. Uga.
Di sisi lain, sejumlah partai memilih mempertahankan kepemimpinan yang ada. Berdasarkan data Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU, hingga saat ini Partai Gerindra masih dipimpin Budy Hermanto, meskipun dalam beberapa waktu terakhir muncul spekulasi politik bahwa Bupati Katingan Saiful disebut-sebut berpotensi bergabung dengan partai berlambang kepala garuda tersebut. Hingga kini, kabar tersebut belum mendapat kepastian resmi.
Partai NasDem masih dipimpin Winda Natalia, PKS oleh M. Ramadhani, Partai Demokrat oleh Muhammad Efendi, Hanura oleh Ali Sameon Anom, PPP oleh H. Hanafi, Partai Buruh oleh Makmur Agung, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) oleh Yadi A. Jiman, Partai Garuda oleh Drs. Pengan D. Timpun, Partai Bulan Bintang (PBB) oleh Madiansyah, PSI oleh Siloatenung Tagah, serta Partai Ummat oleh Anang Suriansyah.
Beragam pilihan tersebut menunjukkan bahwa setiap partai memiliki strategi organisasi yang berbeda dalam menyongsong Pemilu dan Pilkada 2029. Sebagian memilih melakukan regenerasi lebih dini guna menghadirkan energi baru dan memperkuat konsolidasi internal. Sebagian lainnya mempertahankan kepemimpinan lama sebagai upaya menjaga stabilitas organisasi, mempertahankan jaringan politik yang telah terbentuk, serta memastikan kesinambungan strategi menjelang tahapan politik berikutnya.
Dalam perspektif politik, pergantian kepemimpinan partai tidak dapat dipandang sekadar pergantian nama dalam struktur organisasi. Ketua partai merupakan aktor sentral yang menentukan arah konsolidasi, strategi pemenangan, proses kaderisasi, hingga membangun komunikasi dengan partai politik lain. Di tingkat daerah, posisi tersebut juga memiliki peran strategis dalam menentukan arah koalisi, mengusulkan calon kepala daerah, serta mengelola hubungan politik dengan pemerintah daerah, DPRD, maupun berbagai kelompok masyarakat.
Karena itu, restrukturisasi yang terjadi saat ini sesungguhnya merupakan indikator awal bahwa mesin politik mulai dihidupkan. Meski tahapan Pemilu 2029 masih beberapa tahun lagi, partai-partai telah mulai memetakan kekuatan, memperkuat organisasi, dan menyiapkan figur yang akan menjadi ujung tombak dalam kontestasi mendatang. Dalam politik, kemenangan jarang ditentukan oleh kerja yang dilakukan menjelang hari pemungutan suara. Sebaliknya, kemenangan lebih sering lahir dari proses konsolidasi yang panjang, kemampuan menjaga soliditas organisasi, serta kecermatan membaca perubahan peta politik jauh sebelum kompetisi resmi dimulai.
Peta Elektoral Masih Dikuasai Partai Lama
Hasil Pemilu Legislatif 2024 menunjukkan bahwa peta politik Kabupaten Katingan belum mengalami perubahan yang bersifat revolusioner. PDI Perjuangan masih menjadi partai dengan kekuatan elektoral terbesar setelah memperoleh 27.175 suara.
Jumlah tersebut hampir dua kali lipat dibandingkan Partai Golkar yang berada di posisi kedua dengan 13.482 suara. Di bawahnya terdapat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan 12.315 suara, Gerindra 9.552 suara, dan NasDem 8.838 suara.
Kelima partai tersebut menjadi pemain utama dalam percaturan politik Kabupaten Katingan.
Di kelompok berikutnya terdapat Perindo dengan 5.851 suara, Demokrat 4.548 suara, PAN 3.652 suara, Hanura 3.443 suara, dan PPP 2.578 suara. Sementara partai-partai lain memperoleh suara yang relatif kecil dan belum mampu membangun pengaruh politik yang signifikan.
Sekilas, data tersebut memperlihatkan dominasi yang cukup kuat dari PDIP. Namun angka-angka itu tidak boleh dibaca secara sederhana.
Perolehan suara partai hanyalah salah satu indikator kekuatan politik. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana suara tersebut tersebar di setiap daerah pemilihan serta siapa figur yang menjadi penyumbang utama kemenangan partai.
Di sinilah politik Katingan memperlihatkan karakter yang menarik.
Dominasi PDIP Dibangun Melalui Distribusi Kader
Keunggulan PDIP tidak hanya terletak pada besarnya perolehan suara, tetapi juga pada distribusi kekuatan kader yang relatif merata.
Di Dapil I, Marwan Susanto menjadi peraih suara tertinggi dengan 2.966 suara, disusul Amirun dengan 2.517 suara. Di Dapil II, Yudea Pratidina memperoleh 3.831 suara, sedangkan Riming U. Idui mengumpulkan 1.915 suara. Di Dapil III, Jambie memperoleh 3.858 suara, Guyur 2.845 suara, dan Gimmak Bulinga 1.668 suara.
Data tersebut menunjukkan bahwa hampir di setiap daerah pemilihan, PDIP memiliki lebih dari satu figur dengan basis dukungan yang kuat.
Kondisi ini menjadi keunggulan yang tidak dimiliki semua partai.
Ketika kekuatan partai bertumpu pada banyak tokoh, risiko kehilangan suara akibat melemahnya satu figur menjadi lebih kecil. Regenerasi kepemimpinan juga lebih mudah dilakukan karena tersedia kader-kader yang telah memiliki basis politik sendiri.
Dominasi seperti inilah yang membuat PDIP masih menjadi poros utama politik Katingan.
Namun, kemenangan besar juga menghadirkan tantangan yang tidak kecil.
Semakin besar kemenangan yang diraih, semakin besar pula ekspektasi masyarakat terhadap kinerja partai dan para wakil rakyatnya. Kesalahan kecil dapat menjadi bahan evaluasi publik menjelang pemilu berikutnya.
Karena itu, tantangan terbesar PDIP bukan lagi memenangkan pemilu, melainkan mempertahankan kepercayaan masyarakat.
Kursi DPRD Menunjukkan Tidak Ada Partai yang Berkuasa Sendiri
Walaupun PDIP menjadi pemenang Pemilu Legislatif, komposisi DPRD Kabupaten Katingan memperlihatkan bahwa tidak ada satu partai pun yang menguasai mayoritas mutlak.
PDIP memperoleh tujuh kursi. Golkar dan PKB masing-masing mengamankan empat kursi. Gerindra dan NasDem memperoleh tiga kursi. Hanura, Demokrat, Perindo, dan PPP masing-masing satu kursi.
Komposisi ini menciptakan keseimbangan politik yang menarik.
Dengan hanya menguasai sekitar 28 persen kursi DPRD, PDIP tetap membutuhkan komunikasi politik dengan partai lain untuk membangun dukungan terhadap berbagai kebijakan strategis.
Sebaliknya, Golkar, PKB, Gerindra, dan NasDem apabila mampu membangun kerja sama memiliki total 14 kursi. Secara matematis, jumlah tersebut melampaui kekuatan PDIP.
Namun politik tidak pernah hanya ditentukan oleh hitungan angka.
Hubungan antarelite, kedekatan dengan pemerintah daerah, kepentingan politik nasional, serta dinamika internal masing-masing partai sering kali menjadi faktor yang lebih menentukan dibandingkan sekadar jumlah kursi.
Karena itu, konfigurasi DPRD Kabupaten Katingan selama lima tahun ke depan masih sangat terbuka dan dinamis.
Kepala Daerah Terpilih Bukan Berasal dari Partai Pemenang Pemilu
Salah satu fakta menarik dari dinamika politik Kabupaten Katingan adalah bahwa kemenangan pada Pilkada 2024 tidak diraih oleh pasangan yang didukung partai pemenang Pemilu Legislatif. Pasangan Saiful–Firdaus berhasil memenangkan Pilkada dengan 29.522 suara (37,62 persen), meskipun partai-partai pengusungnya bukan merupakan pemenang Pemilu DPRD Kabupaten Katingan.
Koalisi pengusung Saiful–Firdaus terdiri atas Partai Golkar, PAN, NasDem, Partai Demokrat, dan PPP. Jika dibandingkan dengan hasil Pemilu Legislatif 2024, kelima partai tersebut memang memiliki kekuatan yang cukup besar, tetapi secara individual tidak ada yang mampu menandingi dominasi PDI Perjuangan, yang menjadi peraih suara terbanyak dan menguasai tujuh kursi DPRD.
Fenomena ini memperlihatkan bahwa perilaku pemilih dalam pemilihan kepala daerah berbeda dengan pemilihan legislatif. Pemilih tidak semata-mata mengikuti pilihan partai, tetapi juga mempertimbangkan figur, rekam jejak, pengalaman, dan kemampuan calon kepala daerah.
Hal itu tercermin dari latar belakang kedua tokoh yang memenangkan Pilkada. Firdaus bukanlah anggota DPRD aktif. Pada Pemilu Legislatif 2024, ia maju sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Katingan dari Partai Amanat Nasional (PAN) di Daerah Pemilihan II, namun tidak berhasil memperoleh kursi. Meski gagal dalam kontestasi legislatif, Firdaus mampu membalikkan keadaan beberapa bulan kemudian dengan terpilih sebagai Wakil Bupati Katingan.
Sementara itu, Saiful bukan berasal dari elite partai politik. Sebelum memasuki kontestasi Pilkada, ia dikenal sebagai birokrat karier yang telah memasuki masa purnatugas dan pernah menjabat sebagai Penjabat (Pj.) Bupati Katingan. Pengalaman panjang di birokrasi menjadi modal utama dalam membangun kepercayaan publik, terutama bagi pemilih yang menginginkan sosok berpengalaman dalam tata kelola pemerintahan.
Kemenangan pasangan Saiful–Firdaus sekaligus menegaskan bahwa politik lokal Katingan masih sangat dipengaruhi oleh kekuatan figur. Identitas partai memang penting sebagai kendaraan politik, tetapi belum tentu menjadi faktor penentu utama dalam pemilihan kepala daerah. Popularitas pribadi, jaringan sosial, kedekatan dengan masyarakat, serta kemampuan membangun koalisi lintas kelompok terbukti memiliki pengaruh yang tidak kalah besar dibandingkan kekuatan mesin partai.
Ke Mana Arah Kiblat Politik Katingan?
Pasca-Pilkada 2024, arah politik Kabupaten Katingan mulai menunjukkan konfigurasi baru. Di satu sisi, PDI Perjuangan tetap menjadi kekuatan terbesar di legislatif dengan tujuh kursi DPRD dan perolehan suara tertinggi pada Pemilu 2024. Di sisi lain, kekuasaan eksekutif berada di tangan pasangan yang didukung koalisi Golkar, NasDem, Demokrat, PPP, dan PAN.
Konfigurasi ini menciptakan situasi yang menarik. Pemerintahan daerah tidak ditopang oleh satu partai dominan, melainkan oleh koalisi yang harus terus menjaga soliditas politiknya. Pada saat yang sama, PDIP tetap memiliki posisi strategis sebagai kekuatan terbesar di DPRD sehingga berpotensi memainkan peran penting dalam fungsi legislasi, penganggaran, maupun pengawasan.
Dinamika politik semakin menarik setelah Firdaus memutuskan bergabung dengan Partai Golkar sebagai Dewan Pertimbangan setelah sebelumnya berkiprah di PAN. Perpindahan ini dapat dibaca sebagai upaya konsolidasi politik menjelang Pemilu 2029, sekaligus memperkuat posisi Golkar dalam membangun basis dukungan di tingkat daerah.
Meski demikian, masih terlalu dini untuk menyimpulkan arah koalisi menuju 2029. Politik daerah sangat dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari hubungan antarpartai, kinerja pemerintahan, hingga perkembangan politik nasional. Koalisi yang terbentuk pada Pilkada 2024 belum tentu bertahan pada kontestasi berikutnya.
Yang mulai terlihat saat ini adalah setiap partai sedang membangun modal politiknya masing-masing. PDIP fokus memperkuat organisasi hingga tingkat kecamatan, Golkar memperkuat kombinasi struktur dan figur pemerintahan, PKB melakukan regenerasi kepemimpinan, sementara partai-partai lain berusaha mempertahankan basis dukungan yang telah dimiliki.
Ke Mana Arah Politik Saiful?
Di antara seluruh aktor politik Kabupaten Katingan, salah satu sosok yang paling menarik untuk dicermati adalah Bupati Katingan Saiful. Berbeda dengan sebagian besar kepala daerah yang lahir dari proses panjang kaderisasi partai, Saiful justru datang dari latar belakang birokrasi. Sebelum memenangkan Pilkada 2024, ia dikenal sebagai aparatur sipil negara (ASN) yang kemudian dipercaya menjabat sebagai Penjabat (Pj.) Bupati Katingan.
Latar belakang tersebut membuat posisi politik Saiful relatif berbeda. Ia tidak memiliki ikatan historis yang kuat dengan satu partai politik tertentu sebagaimana kader partai pada umumnya. Kemenangan yang diraihnya lebih banyak dibangun melalui koalisi partai dan penerimaan publik terhadap figur serta pengalaman birokrasinya.
Namun, kondisi itu juga menghadirkan tantangan baru. Memasuki periode pemerintahan, pertanyaan yang mulai muncul adalah ke mana arah politik Saiful akan bermuara menjelang Pemilu dan Pilkada 2029.
Hingga saat ini, Saiful belum tercatat sebagai pengurus maupun kader partai politik berdasarkan struktur kepengurusan yang terpublikasi. Meski demikian, dinamika politik lokal memperlihatkan munculnya berbagai spekulasi. Salah satunya adalah kabar bahwa Saiful berpotensi bergabung dengan Partai Gerindra. Hingga kini, informasi tersebut belum memperoleh konfirmasi resmi dari pihak terkait sehingga masih berada pada tataran spekulasi politik.
Apabila melihat konstelasi yang berkembang, terdapat beberapa kemungkinan.
Pertama, Saiful dapat memilih tetap berada di posisi sebagai kepala daerah nonpartai dengan menjaga hubungan yang seimbang dengan seluruh partai politik pendukung pemerintahannya. Strategi ini memberi ruang yang lebih luas dalam membangun komunikasi lintas partai tanpa terikat pada kepentingan satu partai tertentu.
Kedua, Saiful dapat bergabung dengan salah satu partai politik sebagai bagian dari konsolidasi menuju 2029. Langkah seperti ini bukan hal yang asing dalam politik Indonesia. Banyak kepala daerah yang setelah terpilih kemudian berlabuh pada partai tertentu untuk memperkuat posisi politik, baik sebagai modal menghadapi pemilihan berikutnya maupun untuk membangun pengaruh di tingkat daerah.
Jika benar bergabung dengan Gerindra, misalnya, konfigurasi politik Katingan akan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Gerindra saat ini memiliki tiga kursi di DPRD dan dipimpin Budy Hermanto. Kehadiran seorang bupati aktif tentu dapat meningkatkan daya tarik partai dalam proses konsolidasi organisasi maupun rekrutmen kader. Namun hingga kini, belum ada keputusan resmi yang dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan arah tersebut.
Di sisi lain, hubungan politik Saiful dengan koalisi pengusung Pilkada juga tetap menjadi faktor penting. Pemerintahannya lahir dari dukungan Golkar, PAN, NasDem, Demokrat, dan PPP. Karena itu, menjaga keseimbangan hubungan dengan seluruh partai koalisi menjadi kebutuhan politik agar stabilitas pemerintahan tetap terpelihara.
Dengan berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah mulai 2029, posisi kepala daerah akan semakin strategis dalam menentukan arah koalisi. Keputusan politik yang diambil Saiful dalam beberapa tahun ke depan—baik tetap independen secara politik, bergabung dengan partai tertentu, maupun membangun poros baru—berpotensi memengaruhi peta persaingan menjelang Pilkada berikutnya.
Untuk saat ini, arah politik Saiful masih terbuka. Belum terdapat fakta yang menunjukkan pilihan politik finalnya. Yang dapat dibaca adalah bahwa sebagai kepala daerah aktif, setiap langkah politiknya akan menjadi perhatian partai-partai yang tengah mempersiapkan diri menuju 2029. Oleh karena itu, pertanyaan “ke mana arah Saiful?” masih menjadi salah satu variabel paling menarik dalam membaca dinamika politik Kabupaten Katingan beberapa tahun ke depan. Terkait pembahasan mengenai Peta Pertarungan akan dibahas Bagian berikutnya. (Bersambung)
Berita Rekomendasi
