Rupiah Nyaris Rp18 Ribu per Dolar AS, Pengamat UPR Soroti Rapuhnya Fondasi Ekonomi Nasional

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Nilai tukar rupiah yang beberapa hari lalu sempat menembus level Rp18.000 per dolar AS menjadi perhatian berbagai kalangan. Meski kini berada di kisaran Rp17.996 per dolar AS pada Kamis, 17 Juni 2026, kondisi tersebut dinilai menunjukkan masih rentannya struktur ekonomi Indonesia terhadap gejolak global.

Pengamat ekonomi sekaligus dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Palangka Raya (UPR), Muhammad Farras Nasrida, M.Si, menilai pelemahan rupiah tidak bisa sepenuhnya dikaitkan dengan faktor eksternal seperti konflik geopolitik maupun tingginya suku bunga global.

Ia menyebut kondisi tersebut juga mencerminkan belum kuatnya fondasi ekonomi domestik, terutama karena ketergantungan terhadap modal asing jangka pendek masih tinggi, sementara sektor riil dan industrialisasi belum berkembang secara optimal.

“Kalau setiap rupiah melemah kita selalu menyalahkan kondisi global, berarti ada persoalan yang belum selesai di dalam negeri. Ketergantungan terhadap modal asing jangka pendek masih tinggi, sementara sektor riil dan industrialisasi belum berkembang optimal,” ujarnya, Kamis, 11 Juni 2026.

Baca Juga:

Identitas Pria yang Terjatuh dari Menara Masjid Raya Darussalam Terungkap

Farras menilai, pelemahan rupiah hingga menyentuh level Rp18.000 per dolar AS merupakan sinyal yang perlu diwaspadai. Menurutnya, ukuran kewajaran nilai tukar tidak hanya dilihat dari pergerakan mata uang negara lain, tetapi juga dari dampaknya terhadap sektor riil dan daya beli masyarakat.

Dampak yang paling cepat dirasakan masyarakat, kata dia, adalah kenaikan harga kebutuhan sehari-hari akibat meningkatnya biaya impor. Kondisi tersebut berpotensi memicu inflasi dan menekan kemampuan belanja rumah tangga.

“Dampaknya akan terasa langsung di dapur rumah tangga. Harga berbagai kebutuhan pokok bisa naik, sementara daya beli masyarakat semakin tertekan,” katanya.

Baca Juga:

Geger! Seorang Pria Meninggal Dunia Setelah Terjatuh dari Menara Masjid Raya Darussalam

Selain masyarakat, sektor manufaktur dan farmasi juga dinilai menjadi kelompok yang paling terdampak apabila rupiah bertahan lama di level saat ini. Pasalnya, sebagian besar kebutuhan bahan baku industri masih berasal dari impor sehingga biaya produksi akan meningkat ketika kurs melemah.

“Ketika kurs melemah, biaya produksi naik, keuntungan tergerus, dan perusahaan akhirnya melakukan efisiensi. Ini bisa berdampak pada investasi maupun penyerapan tenaga kerja,” jelasnya.

Farras juga mengingatkan agar publik tidak terburu-buru menganggap pelemahan rupiah sebagai keuntungan bagi sektor ekspor. Menurutnya, manfaat yang diperoleh dari ekspor komoditas mentah tidak sebanding dengan tekanan yang harus ditanggung industri dalam negeri yang menghasilkan nilai tambah lebih besar.

Baca Juga:

Pertamax Eceran Rp20 Ribu per Liter di Pangkalan Bun, Warga Mengeluh Pengeluaran Kian Berat

Terkait langkah yang perlu dilakukan pemerintah dan Bank Indonesia, ia menilai kebijakan jangka pendek seperti intervensi pasar dan penyesuaian suku bunga belum cukup untuk menyelesaikan persoalan.

Bank Indonesia perlu menjaga stabilitas moneter, sementara pemerintah harus fokus memperkuat sektor riil, mengurangi ketergantungan impor bahan baku, serta mempercepat pengembangan industri nasional agar lebih tahan terhadap gejolak nilai tukar.

“Kalau hanya mengandalkan kebijakan moneter tanpa memperbaiki struktur ekonomi, pelemahan rupiah bisa menjadi masalah yang terus berulang,” ucapnya.

Baca Juga:

Harga Pertamax Naik, Pelaku UMKM Kalteng Khawatir Biaya Usaha Membengkak

Di Kalimantan Tengah, Farras menilai anggapan bahwa pelemahan rupiah akan membawa keuntungan besar bagi daerah penghasil batu bara dan kelapa sawit tidak sepenuhnya benar. Keuntungan selisih kurs lebih banyak dirasakan korporasi besar yang memperoleh pendapatan dalam dolar AS.

Sebaliknya, masyarakat umum, termasuk petani sawit swadaya, nelayan, dan pelaku UMKM, justru berpotensi menghadapi kenaikan biaya logistik serta harga barang kebutuhan yang sebagian besar didatangkan dari luar daerah.

“Pelemahan rupiah berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi karena manfaatnya tidak dirasakan secara merata,” tuturnya.

Khusus sektor kelapa sawit, Farras menilai kenaikan pendapatan ekspor akibat pelemahan rupiah sering kali tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Sebab, biaya produksi seperti pupuk dan pestisida yang bergantung pada impor juga ikut meningkat.

“Secara nominal pendapatan ekspor memang bisa naik. Tetapi pada saat yang sama biaya produksi juga melonjak. Karena itu, menganggap pelemahan rupiah sebagai berkah bagi sektor sawit adalah pandangan yang terlalu sederhana,” tutupnya.

Editor: Andrian