Membaca Pembangunan Katingan Lewat Angka
Intim News
22 Juni 2026 20:01
.
5 menit membaca
Oleh : Maulana Kawit
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Katingan 2025–2029 menempatkan visi pembangunan daerah pada terwujudnya Katingan yang maju, sejahtera, berkeadilan, dan berakhlak mulia. Visi ini menjadi arah besar pemerintahan Bupati Saiful dan Wakil Bupati Firdaus dalam merancang kebijakan pembangunan jangka panjang.
Namun, ketika visi itu dibaca berdampingan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Katingan dalam Angka 2026, muncul satu gambaran yang lebih kompleks yaitu pembangunan memang bergerak, tetapi tidak sepenuhnya berubah secara struktural.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Katingan meningkat dari Rp10,75 triliun pada 2023 menjadi Rp12,74 triliun pada 2025. Secara makro, ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masih tumbuh dan menghasilkan nilai tambah.
Namun PDRB, sebagaimana ia dirancang, hanya mencatat besarnya ekonomi, bukan bagaimana hasilnya didistribusikan. Di titik ini, angka pertumbuhan tidak otomatis menjelaskan kualitas kesejahteraan.
Struktur ekonomi Katingan masih bertumpu pada sektor primer. Pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi penyumbang terbesar dengan nilai sekitar Rp3,52 triliun pada 2025. Sektor ini menunjukkan bahwa basis ekonomi daerah masih bergantung pada sumber daya alam dan aktivitas pedesaan.
Sektor industri pengolahan baru mencapai Rp2,07 triliun, sementara konstruksi berada di angka Rp1,53 triliun. Komposisi ini memperlihatkan bahwa transformasi ekonomi menuju hilirisasi dan industri bernilai tambah masih berjalan lambat.
Baca Juga:
Di saat yang sama, laju pertumbuhan ekonomi justru melambat dari 5,98 persen menjadi 4,86 persen. Perlambatan ini mengindikasikan bahwa momentum ekspansi ekonomi mulai kehilangan tenaga dorong.
PDRB per kapita yang naik dari Rp63,5 juta menjadi Rp73,1 juta sering dibaca sebagai peningkatan kesejahteraan. Namun angka ini bersifat rata-rata, sehingga tidak mampu menjelaskan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat.
Di titik inilah keterbatasan indikator makro mulai terlihat.
Ketika ekonomi tumbuh, tidak semua kelompok masyarakat bergerak dengan kecepatan yang sama. Hal ini tercermin dari jumlah penduduk miskin yang justru meningkat dari 8,95 ribu menjadi 9,75 ribu jiwa, dengan persentase naik dari 4,99 persen menjadi 5,30 persen.
Artinya, terdapat kelompok masyarakat yang tertinggal dari arus pertumbuhan ekonomi.
Kesenjangan itu diperkuat oleh Gini Ratio yang naik dari 0,253 menjadi 0,278. Meski masih tergolong rendah, arah pergerakannya menunjukkan bahwa distribusi pendapatan mulai bergerak menjauh dari pemerataan.
Baca Juga:
Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi Katingan tidak berjalan serempak di seluruh lapisan masyarakat.
Struktur demografi sebenarnya memberi peluang. Pada 2025, jumlah penduduk Katingan mencapai sekitar 174,34 ribu jiwa, dengan sekitar dua pertiga berada pada usia produktif. Ini secara teori merupakan bonus demografi yang dapat menjadi motor percepatan ekonomi.
Namun bonus demografi tidak bekerja secara otomatis. Ia hanya menjadi keuntungan jika tenaga kerja terserap secara produktif dan berkualitas.
Tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 68,11 persen dan tingkat pengangguran terbuka 4,59 persen menunjukkan kondisi yang relatif stabil. Namun stabilitas ini belum menjawab persoalan kualitas pekerjaan dan kesenjangan partisipasi.
Kesenjangan gender dalam pasar kerja juga masih lebar, di mana partisipasi perempuan jauh lebih rendah dibanding laki-laki. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar potensi tenaga kerja perempuan belum terintegrasi dalam ekonomi formal.
Di sisi lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Katingan naik dari 73,90 menjadi 74,68. Harapan hidup meningkat, pendidikan dasar membaik, dan daya beli masyarakat menunjukkan perbaikan moderat.
Namun IPM, seperti PDRB, tidak dirancang untuk menjawab pertanyaan paling penting dalam pembangunan, siapa yang paling diuntungkan dari kenaikan itu.
Di balik perbaikan indikator sosial, persoalan lain muncul dari sisi fiskal. APBD Katingan tahun 2026 turun menjadi sekitar Rp1,07 triliun, atau terpangkas sekitar 26,84 persen dibanding tahun sebelumnya.
Penurunan ini terutama disebabkan berkurangnya transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini kembali memperlihatkan struktur ketergantungan fiskal daerah yang masih sangat tinggi.
Sekitar 91 persen pendapatan daerah Katingan masih berasal dari transfer pusat, sementara Pendapatan Asli Daerah hanya 8,62 persen. Struktur ini menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah masih sangat terbatas.
Dengan ketergantungan sebesar ini, setiap perubahan kebijakan fiskal nasional langsung berdampak pada kemampuan pembangunan daerah.
Di sisi belanja, lebih dari separuh APBD terserap untuk belanja pegawai. Belanja operasi mencapai sekitar 78 persen dari total pendapatan daerah, dengan belanja modal hanya sekitar 9,53 persen.
Artinya, ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi daerah relatif sempit.
Salah satu dampak paling nyata terlihat pada infrastruktur jalan. Lebih dari 50 persen jalan kabupaten masih berada dalam kondisi rusak berat.
Dalam konteks wilayah dengan karakter geografis yang luas dan tersebar seperti Katingan, kondisi ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi persoalan akses ekonomi dan keadilan pembangunan.
Bagi masyarakat pedesaan dan pedalaman, jalan adalah akses menuju pasar, sekolah, fasilitas kesehatan, dan layanan publik. Kerusakan jalan berarti meningkatnya biaya hidup dan terbatasnya mobilitas ekonomi.
Di sisi birokrasi, struktur aparatur juga menunjukkan kecenderungan yang sama. ASN Katingan yang berjumlah lebih dari 3.371 orang masih didominasi sektor pendidikan dan kesehatan.
Sementara sektor ekonomi, investasi, dan inovasi relatif kecil secara kapasitas. Ini menunjukkan birokrasi masih kuat dalam pelayanan dasar, tetapi belum sepenuhnya menjadi motor transformasi ekonomi daerah.
Gambaran yang sama juga terlihat pada tingkat desa. Data Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa dari 154 desa, hanya 9 desa berstatus mandiri, 29 desa maju, 96 desa berkembang, dan 20 desa tertinggal.
Mayoritas desa masih berada pada fase transisi pembangunan. Ini menandakan bahwa transformasi ekonomi belum merata hingga ke tingkat akar.
Jika seluruh data ini dibaca secara bersamaan, Katingan berada dalam situasi yang paradoksal yaitu ekonomi tumbuh, indikator sosial membaik, tetapi kemiskinan dan ketimpangan justru meningkat.
Pembangunan pada akhirnya tidak hanya soal pertumbuhan angka-angka makro, tetapi tentang bagaimana angka itu diterjemahkan menjadi perubahan dalam kehidupan masyarakat.
Dan di Katingan hari ini, tantangan terbesarnya bukan lagi sekadar menjaga agar ekonomi tetap tumbuh, tetapi memastikan bahwa pertumbuhan itu benar-benar menjangkau mereka yang paling jauh dari pusat ekonomi.
Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan tidak ditentukan oleh seberapa tinggi angka PDRB naik, tetapi oleh seberapa sedikit orang yang tertinggal di belakangnya.
Penulis merupakan wartawan yang berdomisili di Kasongan
Berita Rekomendasi
