Lewat SIMFONI PPA, Pemprov Kalteng Dorong Perbaikan Sistem Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Dinas DP3APPKB terus mendorong penggunaan sistem digital dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Salah satunya dengan mengoptimalkan aplikasi SIMFONI PPA, yang menjadi andalan dalam pencatatan dan pelaporan berbasis data.

Kepala Dinas DP3APPKB Provinsi Kalteng, Linae Victoria Aden, menjelaskan bahwa sistem ini bukan sekadar alat pencatat angka, tetapi menjadi sumber data yang lengkap dan menyeluruh tentang setiap kasus kekerasan yang terjadi di daerah.

“Dengan SIMFONI PPA, kita tidak hanya tahu jumlah kasus, tapi juga profil korban, lokasi kejadian, jenis kekerasan, bahkan identitas pelaku. Data ini sangat penting untuk penanganan kasus dan membuat kebijakan,” kata Linae dalam Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Kasus Kekerasan, Senin, 14 Juli 2025.

Pelatihan ini berlangsung selama dua hari di Palangka Raya dan diikuti 29 peserta dari dinas dan unit layanan teknis kabupaten/kota. Kegiatan ini bertujuan memperkuat sistem data dan memastikan pelaporan dilakukan secara akurat dan real time.

Baca Juga:

Buruh Sawit hingga Tambang di Kalteng Diminta Berani Lapor jika Hak Tak Dipenuhi

Linae mengatakan, akurasi data menentukan keberhasilan program perlindungan. Data yang lengkap dan terintegrasi dapat digunakan untuk merancang kebijakan yang berkeadilan dan tepat sasaran.

Namun, ia juga mengakui bahwa masih ada kendala yang dihadapi, seperti kurangnya petugas terlatih, jaringan internet di daerah terpencil, dan kurangnya kerja sama antarinstansi dalam berbagi data.

“Untuk itu pelatihan ini sangat penting. Kita ingin para operator dan admin SIMFONI memiliki pemahaman dan keterampilan yang sama agar pelaporan data lebih baik,” tegasnya.

Baca Juga:

120 Ribu Warga Kalteng Ajukan Diri jadi Calon Penerima KHBS Batch 2

Pelatihan ini juga memberi ruang diskusi terkait perspektif korban dalam proses pencatatan. Menurut Linae, pendekatan yang sensitif terhadap korban harus menjadi standar dalam setiap layanan.

“Korban bukan sekadar angka. Mereka manusia yang butuh perlindungan. Data yang kita olah adalah bagian dari langkah keadilan bagi mereka,” tambahnya.

Ketua panitia, Jumrah, menjelaskan bahwa pelatihan ini juga selaras dengan regulasi nasional yang menekankan pentingnya penguatan sistem data. Ia menyebut pelatihan ini sebagai langkah strategis daerah dalam mendukung kebijakan nasional.

Baca Juga:

Sendratari Nansarunai jadi Pengingat Sejarah dan Identitas Budaya Kalteng

Dengan sistem pelaporan yang kuat, pemerintah daerah diharapkan mampu merespons lebih cepat terhadap setiap kasus kekerasan, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada korban.

Para peserta juga mendapat pelatihan dari berbagai narasumber yang ahli di bidangnya. Hal ini menjadi bekal penting untuk meningkatkan efektivitas pelaporan dan memperkuat perlindungan bagi perempuan dan anak di Kalteng.

Editor: Andrian

Baca Juga:

Disnakertrans Kalteng Tekan Penyalahgunaan Status Buruh Harian Lepas