Kalteng Raih WTP ke-12, Nasdem Ingatkan Pengelolaan Anggaran Harus Berdampak ke Masyarakat
Intim News
26 Juni 2026 11:32
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Nasdem DPRD Kalimantan Tengah mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kalteng yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan tahun anggaran 2025. Capaian tersebut menandai keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut sejak 2014.
Apresiasi itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Nasdem, Bryan Iskandar, dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 di ruang rapat paripurna DPRD Kalteng, Palangka Raya, Jumat, 26 Juni 2026.
Menurut Bryan, keberhasilan mempertahankan opini WTP secara berkelanjutan merupakan prestasi yang patut diapresiasi. Ia menilai capaian tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atas keberhasilan mempertahankan opini WTP dari BPK RI untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut,” ujar Bryan.
Meski demikian, Fraksi Partai Nasdem mengingatkan bahwa capaian administratif tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Bryan, keberhasilan pengelolaan keuangan harus memberikan dampak nyata bagi kehidupan warga.
“Kami berharap capaian administratif ini dapat berbanding lurus dengan peningkatan kualitas kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kalimantan Tengah,” katanya.
Bryan mengatakan laporan keuangan pemerintah daerah tidak hanya menjadi indikator akuntabilitas, tetapi juga mencerminkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan. Karena itu, penggunaan anggaran perlu diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Ia menambahkan DPRD memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan setiap program yang dijalankan pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dalam laporan keuangan tahun anggaran 2025, realisasi pendapatan daerah tercatat sekitar Rp7,284 triliun atau 91,23 persen dari target. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai sekitar Rp7,433 triliun atau 89,03 persen dari pagu anggaran.
Bryan menilai capaian tersebut menunjukkan kinerja yang cukup baik, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan, terutama dalam optimalisasi pendapatan dan efektivitas belanja daerah.
Ia juga menyoroti adanya sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) sebesar Rp216,072 miliar. Menurut dia, angka tersebut perlu dicermati agar pengelolaan anggaran ke depan dapat lebih optimal.
Menurut Bryan, SiLPA dapat menjadi indikator adanya program yang belum terlaksana secara maksimal atau efisiensi dalam penggunaan anggaran. Karena itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi untuk mengetahui penyebabnya.
Ia berharap ke depan pemerintah daerah dapat meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Dengan demikian, setiap program yang direncanakan dapat terealisasi secara efektif dan tepat sasaran.
Bryan juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Masyarakat perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai.
Fraksi Partai Nasdem, kata dia, akan terus mengawal kinerja pemerintah daerah melalui fungsi pengawasan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pengelolaan keuangan berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia berharap capaian opini WTP dapat menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan. Namun, yang lebih penting, capaian tersebut harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata.
Editor : Maulana Kawit
Berita Rekomendasi
