INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran, mengungkapkan kekecewaannya terhadap rendahnya kehadiran para bupati dan wali kota dalam Upacara Peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-78 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, yang digelar pada Sabtu pagi, 12 Juli 2025, di halaman Kantor Gubernur.
Dalam upacara tersebut, gubernur menyoroti minimnya kehadiran kepala daerah yang seharusnya hadir untuk mendampingi dan memberikan semangat kepada peserta koperasi dan pelaku UMKM dari wilayah masing-masing. Padahal menurutnya, kegiatan ini merupakan momen penting dalam memperkuat sektor ekonomi kerakyatan.
“Ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan dukungan nyata kita terhadap koperasi dan UMKM, namun sayangnya, banyak kepala daerah yang absen,” ujar Gubernur Agustiar dalam sambutannya di hadapan peserta upacara.
Upacara peringatan ini diawali dengan parade yang menampilkan koperasi dan pelaku UMKM dari berbagai kabupaten/kota se-Kalteng. Antusiasme tinggi ditunjukkan oleh para peserta, meskipun tanpa didampingi secara langsung oleh pemimpin daerah mereka.
Gubernur menegaskan bahwa sektor koperasi dan UMKM memegang peran strategis dalam menopang perekonomian lokal. Oleh karena itu, sinergi antara pemprov dan pemkab/pemkot sangat dibutuhkan dalam menciptakan ekosistem usaha yang berkelanjutan dan berdaya saing.
Kegiatan ini juga menjadi pengingat akan pentingnya kehadiran simbolik dan dukungan moral dari para kepala daerah, terutama dalam forum-forum yang berkaitan langsung dengan pemberdayaan ekonomi rakyat.
“Jangan hanya hadir saat seremoni besar, tetapi juga harus hadir saat masyarakat membutuhkan kehadiran pemimpinnya,” tegas Gubernur.
Dalam kesempatan tersebut, Pemprov Kalteng menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat peran koperasi dan UMKM sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satunya melalui pelatihan, akses permodalan, dan fasilitasi pasar.
Gubernur berharap momentum Harkopnas tahun ini dapat menjadi titik balik untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendorong ekonomi kerakyatan yang tangguh dan inklusif. Ia pun mengajak seluruh kepala daerah agar lebih peka dan responsif terhadap agenda-agenda pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat.
Editor: Andrian