Gerindra Minta Aset Daerah Dioptimalkan untuk Perkuat PAD Kalteng

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalimantan Tengah menyoroti pengelolaan aset daerah yang dinilai masih menyisakan sejumlah persoalan. Dengan nilai aset pemerintah provinsi yang mencapai lebih dari Rp18,8 triliun, tata kelola dinilai harus dilakukan secara lebih tertib dan akuntabel.

Sorotan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan III DPRD Kalteng, Jumat, 27 Juni 2026. Agenda rapat itu membahas tanggapan fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Juru Bicara Fraksi Gerindra, Endang Susilawati, mengatakan pengelolaan aset daerah merupakan aspek penting dalam tata kelola keuangan pemerintah. Ia menilai masih terdapat aset yang belum tertata secara administratif.

“Masih ada aset yang belum tertib administrasi maupun belum dimanfaatkan secara optimal,” ujarnya.

Baca Juga:

Target Kekayaan Daerah Kalteng 2027 Naik Rp57,45 Miliar, Tembus Rp100 Miliar

Menurut Endang, kondisi tersebut berpotensi mengurangi efektivitas pengelolaan kekayaan daerah. Padahal, aset yang dikelola dengan baik dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ia menegaskan penatausahaan aset harus dilakukan secara sistematis, mulai dari inventarisasi hingga pengamanan. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh aset tercatat dan terkelola dengan baik.

Selain itu, pemanfaatan aset juga harus dioptimalkan agar memberikan nilai tambah bagi daerah. Aset yang menganggur dinilai dapat menjadi potensi kerugian jika tidak dimanfaatkan secara tepat.

Baca Juga:

PAD Kalteng 2027 Bertambah Rp176,45 Miliar, Target Pajak Naik Rp119 Miliar

Endang menambahkan pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pengelolaan aset. Penggunaan teknologi informasi dinilai dapat membantu meningkatkan akurasi data dan transparansi.

Di sisi lain, Fraksi Gerindra juga menyoroti upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Menurut Endang, optimalisasi PAD harus menjadi perhatian utama pemerintah.

Ia mengatakan pemerintah daerah perlu menggali berbagai potensi pendapatan yang belum tergarap maksimal. Langkah ini penting untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Baca Juga:

APBD Kalteng 2027 Perketat Hibah, Tanpa Proposal Bakal Dicoret

Endang menyebut penguatan sistem administrasi menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan PAD. Selain itu, peningkatan kepatuhan wajib pajak juga perlu terus didorong.

Menurut dia, pemanfaatan teknologi dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pendapatan daerah. Sistem yang terintegrasi akan memudahkan pengawasan dan pengendalian.

Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi pengelolaan aset sebagai sumber pendapatan. Aset daerah yang dikelola dengan baik dapat menjadi salah satu penopang PAD.

Baca Juga:

Hibah Kalteng 2027 Dipangkas, Dari Rp318,44 Miliar Menjadi Rp269,26 Miliar

Endang mengingatkan bahwa tantangan fiskal ke depan semakin kompleks. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memiliki strategi yang adaptif dalam mengelola keuangan.

Fraksi Gerindra, kata dia, mendorong pemerintah provinsi untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan. Hal ini penting agar pembangunan daerah dapat berjalan berkelanjutan.

Ia berharap seluruh rekomendasi yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Perbaikan tata kelola aset dan peningkatan PAD diharapkan dapat berjalan seiring.

“Kemandirian fiskal menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah,” kata Endang.

Editor : Maulana Kawit