DPRD Soroti PHK dan Masa Depan Lulusan Mahasiswa di Kalteng
Ahmad Suhairi
5 Mei 2026 16:26
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng), Junaidi, menyoroti persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan masa depan lulusan mahasiswa sebagai dua isu penting yang harus segera dibahas pemerintah bersama mahasiswa.
Menurut Junaidi, persoalan ketenagakerjaan di Kalteng saat ini menjadi perhatian serius, terutama setelah pengurangan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara yang berdampak pada aktivitas perusahaan dan memicu PHK di sejumlah sektor.
“Nah, terkait dengan masalah buruh, dan masalah pendidikan, memang ini banyak hal yang harus kita kupas bersama-sama dengan Pak Gubernur,” ujarnya.
Ia mengatakan, kondisi itu tidak bisa dibiarkan tanpa pengawasan. Pemerintah daerah, khususnya Dinas Tenaga Kerja, dinilai harus hadir untuk memastikan setiap proses PHK berjalan sesuai aturan dan hak-hak pekerja tetap terpenuhi.
“Artinya begini, sekarang ini terjadi PHK, Kalteng ini banyak. Dengan adanya pengurangan RKAB batu bara kan, terjadi pengurangan RKAB batu bara sehingga terjadi juga PHK di mana-mana,” katanya.
Ia menilai, pemerintah tidak cukup hanya mencatat angka PHK. Pemerintah juga harus memastikan para pekerja yang terdampak tetap mendapatkan perlindungan, mulai dari kepastian hak hingga peluang kembali bekerja saat kondisi ekonomi membaik.
“Nah ini artinya Pemerintah Provinsi, Dinas Tenaga Kerja harus hadir, melihat apakah sudah sesuai peraturan. Kemudian apakah hak-hak mereka terpenuhi, apakah hak-hak mereka terlindungi,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah juga harus menyiapkan langkah lanjutan bagi pekerja yang dirumahkan. Menurutnya, saat kondisi usaha kembali pulih, hak pekerja untuk kembali bekerja juga harus menjadi perhatian.
“Kemudian nanti di saat mereka dirumahkan atau diberhentikan, di saat nanti RKAB dikembalikan atau kemudian ada pemulihan ekonomi, apakah hak-hak mereka untuk kembali bekerja juga sudah disiapkan? Seperti itu,” ucapnya.
Selain persoalan buruh, Junaidi juga menyoroti masa depan mahasiswa setelah lulus kuliah. Ia menegaskan, pemerintah tidak cukup hanya fokus pada proses pendidikan, tetapi juga harus menyiapkan arah masa depan lulusan agar tidak berakhir menjadi pengangguran.
“Dalam bidang pendidikan misalnya, yang kita rumuskan sekarang ini bukan hanya masalah saat ini. Namun yang kita rumuskan nanti di saat nanti teman-teman mahasiswa lulus jadi apa, itu perlu dirumuskan oleh pemerintah bersama-sama dengan mahasiswa,” tuturnya.
Ia menambahkan, mahasiswa yang hari ini aktif menyuarakan aspirasi publik juga perlu mendapat kepastian soal masa depan. Karena itu, ia menilai kebijakan pemerintah harus mulai diarahkan untuk menjawab kebutuhan generasi muda setelah lulus.
“Jangan nanti hari ini kita demo, besok lulus kuliah kita juga jadi pengangguran kan?” tutup Junaidi.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
