DPRD Kalteng Dorong Dialog Mahasiswa dan Pemprov Bahas Buruh hingga PHK

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng), Junaidi, menyambut positif aksi Gerakan Mahasiswa Anak Buruh saat peringatan Hari Buruh dan Hari Pendidikan Nasional di depan Kantor Gubernur Kalteng, Senin 4 Mei 2026.

Ia menilai gerakan mahasiswa penting untuk mengawal isu publik, terutama soal buruh, pendidikan, dan masa depan tenaga kerja di Kalteng.

“Yang pertama, kita dari DPRD menyambut baik, menyambut positif atas seluruh gerakan, atas seluruh aksi yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa atau rekan-rekan mahasiswa,” kata Junaidi.

Menurutnya, berbagai persoalan yang disuarakan mahasiswa bukan hal baru. Isu-isu itu, kata Junaidi, juga sudah lama menjadi catatan DPRD, mulai dari ketenagakerjaan, pendidikan, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat di daerah.

Baca Juga:

Junaidi Tegaskan ASN dan P3K Tak Bisa Diberhentikan Sembarangan

“Yang kedua, apa yang disampaikan tadi, jujur saja, ini juga sudah menjadi catatan dan perhatian kita bersama di DPRD,” ujarnya.

Karena itu, Junaidi menilai aksi mahasiswa tidak boleh berhenti di jalan. Ia mendorong agar ada tindak lanjut yang lebih konkret melalui forum bersama yang mempertemukan mahasiswa dengan pemerintah provinsi.

“Harapan kita nanti kegiatan ini ada tindak lanjut, di mana Pak Gubernur bisa hadir langsung. Sehingga nanti eksekusinya bisa langsung dilaksanakan,” ucapnya.

Baca Juga:

DPRD Soroti PHK dan Masa Depan Lulusan Mahasiswa di Kalteng

Ia menegaskan persoalan buruh menjadi salah satu isu yang paling mendesak untuk segera dibahas bersama.

Junaidi mengatakan, Kalteng mulai menghadapi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama setelah adanya pengurangan RKAB batu bara yang berdampak pada aktivitas perusahaan tambang.

“Sekarang ini terjadi PHK, Kalteng ini banyak. Dengan adanya pengurangan RKAB batu bara, terjadi juga PHK di mana-mana,” jelasnya.

Baca Juga:

Raperda Investasi Kalteng Belum Matang, DPRD Minta Perbaikan Substansi

Ia juga berharap, pemerintah provinsi melalui Dinas Tenaga Kerja harus hadir memastikan proses PHK berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan pekerja.

“Pemerintah Provinsi, Dinas Tenaga Kerja harus hadir, melihat apakah sudah sesuai peraturan, apakah hak-hak mereka terpenuhi, dan apakah hak-hak mereka terlindungi,” tegasnya.

Menurut Junaidi, perhatian pemerintah tidak cukup hanya pada proses PHK, tetapi juga harus menyentuh nasib pekerja setelah dirumahkan. Ia menilai pemerintah perlu memastikan pekerja punya peluang kembali bekerja saat kondisi usaha mulai pulih.

Baca Juga:

Kalteng Siapkan Payung Hukum Sengketa Tanah, Targetkan Rampung Agustus 2026

“Kemudian nanti di saat mereka dirumahkan atau diberhentikan, di saat nanti RKAB dikembalikan atau kemudian ada pemulihan ekonomi, apakah hak-hak mereka untuk kembali bekerja juga sudah disiapkan?” tuturnya.

Selain isu buruh, Junaidi juga menyoroti pentingnya merumuskan arah pendidikan yang terhubung dengan masa depan mahasiswa. Ia menyebut pemerintah perlu mulai memikirkan nasib mahasiswa setelah lulus agar tidak berakhir menjadi pengangguran.

“Yang kita rumuskan nanti di saat teman-teman mahasiswa lulus jadi apa, itu perlu dirumuskan oleh pemerintah bersama-sama dengan mahasiswa. Jangan nanti hari ini kita demo, besok lulus kuliah kita juga jadi pengangguran,” tandasnya.

Karena itu, ia mendorong mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan pemerintah duduk satu meja untuk membahas persoalan daerah secara konkret, mulai dari buruh, pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi.

“Kalau dewan posisinya kita akan mengawal, kita akan mendukung,” pungkas Junaidi.

Editor: Andrian