DPRD Kobar Usul Pembentukan BUMD Pasir: Jawaban atas Keresahan Warga Terkait Razia Galian
Intim News
11 Juli 2025 16:03
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) dari Komisi A, dr. Erry Eryansyah, angkat bicara menanggapi keresahan masyarakat terkait isu razia galian pasir yang belakangan menjadi perbincangan hangat. Ia menilai, situasi ini telah menghambat proses pembangunan yang dilakukan masyarakat, khususnya pembangunan rumah dan infrastruktur kecil di wilayah Kobar.
“Beberapa minggu terakhir ini memang ada isu di masyarakat soal razia galian pasir. Nah, itu bagi masyarakat sangat mengganggu, terutama masyarakat kecil yang sedang dalam proses membangun,” ujar Erry Eryansyah dari Partai Golkar, Kamis, (10/7/2025).
Erry mengungkapkan, akibat isu razia tersebut, masyarakat menjadi enggan untuk membeli pasir karena takut terseret masalah hukum, meskipun hanya sebagai konsumen. Hal ini membuat pasokan pasir terganggu dan menghambat kelancaran pembangunan.
“Ketersediaan pasir ini jadi terhenti karena masyarakat seolah-olah takut untuk membeli pasir di tempatnya. Padahal mereka hanya ingin melanjutkan pembangunan,” tambahnya.
Menjawab persoalan tersebut, Fraksi Partai Golkar DPRD Kobar mengusulkan agar pemerintah daerah membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang secara khusus menangani usaha pasir secara legal. Langkah ini dinilai dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam membeli material bangunan.
“Dengan adanya BUMD, maka pasir yang tersedia legal dan masyarakat bisa membeli tanpa rasa takut. Selain itu, pemerintah juga diuntungkan karena ada pemasukan retribusi yang bisa menambah PAD,” jelas Erry.
Ia menegaskan, kehadiran BUMD akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan mempercepat proses pembangunan. “Masyarakat jadi tidak merasa dikejar-kejar aparat. Ini solusi nyata agar pembangunan di Kobar bisa terus berjalan lancar,” pungkasnya.
Penulis: Yusro
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
