website murah
website murah
website murah
website murah
Pasang Iklan

Ade Ridho Hadi: APBD Kobar 2027 Harus Berpihak pada Kebutuhan Masyarakat

Juru bicara dari Fraksi PAN-PKS DPRD Kobar, Ade Ridho Hadi saat membacakan laporan. (Yus)

INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Fraksi PAN-PKS DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat menegaskan APBD 2027 harus disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat. Anggaran daerah tidak cukup hanya memenuhi target administrasi pemerintahan, tetapi harus menghasilkan manfaat nyata bagi pelayanan publik dan kesejahteraan warga.

Hal itu disampaikan Ade Ridho Hadi dari Fraksi PAN-PKS dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Sidang I Tahun Sidang 2026/2027 DPRD Kobar, Rabu, 16 September 2026. Ade menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan.

Dalam pandangannya, Fraksi PAN-PKS mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah menyampaikan pidato pengantar Raperda APBD 2027. Namun, fraksi tersebut meminta agar penyusunan anggaran tetap disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan daerah.

Ade mengatakan setiap program yang dibiayai melalui APBD harus memiliki prioritas yang jelas. Pemerintah daerah diminta memastikan anggaran yang dialokasikan benar-benar menjawab persoalan masyarakat dan tidak berhenti pada pelaksanaan program semata.

Pasang Iklan

“Setiap program dan anggaran harus benar-benar didasarkan pada skala prioritas serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” kata Ade saat menyampaikan pandangan umum Fraksi PAN-PKS.

Menurut Ade, prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas juga harus menjadi dasar dalam pengelolaan APBD 2027. Prinsip tersebut penting agar penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan sekaligus memberikan hasil yang dapat dirasakan masyarakat.

Fraksi PAN-PKS akan mencermati lebih lanjut rancangan APBD 2027 dalam tahapan pembahasan berikutnya. Pencermatan itu mencakup program dan alokasi anggaran yang diajukan pemerintah daerah, dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rapat paripurna tersebut, Fraksi PAN-PKS menyatakan sepakat dan menyetujui Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan untuk dibahas lebih lanjut. Persetujuan itu disampaikan setelah fraksi memberikan pandangan umumnya terhadap rancangan anggaran tersebut.

Meski menyatakan persetujuan untuk melanjutkan pembahasan, Fraksi PAN-PKS menegaskan pentingnya memastikan arah kebijakan anggaran tetap sesuai kebutuhan daerah. Program yang masuk dalam APBD diharapkan memiliki manfaat langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Ade menegaskan APBD 2027 pada akhirnya harus bermuara pada kepentingan masyarakat Kotawaringin Barat. Karena itu, pembahasan anggaran akan menjadi ruang bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk memastikan setiap kebijakan belanja memiliki sasaran dan manfaat yang jelas bagi warga.

Pasang Iklan

Penulis: Yusro
Editor: Andrian

Berita Rekomendasi
Pasang Iklan
Halo Sahabat Intimnews

Pastikan Selalu Update Berita Terbaru

Pasang Iklan Ikuti Saluran
error: Content is protected !!