DPRD Bantah Pembahasan LPJ APBD 2025 Berlangsung Alot

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng), Junaidi, membantah anggapan bahwa pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berlangsung alot.

Menurutnya, seluruh proses pembahasan berjalan normal karena mengikuti tahapan penyusunan peraturan daerah yang telah diatur dalam regulasi.

“Enggak, karena memang tahapan-tahapannya. Karena tahapan pembahasan perda itu memang harus dilalui,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pembahasan dimulai dari penyampaian dokumen oleh pemerintah provinsi, kemudian pandangan fraksi-fraksi, pembahasan di tingkat komisi, dilanjutkan ke Badan Anggaran hingga akhirnya diputuskan dalam rapat paripurna.

Baca Juga:

Pemadaman Listrik Masih Terjadi, DPRD Kalteng Desak PLN Terbuka

“Masuk dulu dari pemerintah provinsi, ada pandangan fraksi-fraksi, setelah diterima masuk pembahasan di tingkat komisi, lalu dikompilasi lagi ke Banggar, kemudian baru dibawa ke rapat paripurna,” katanya.

Ia menilai seluruh tahapan tersebut wajib dijalankan sesuai ketentuan sehingga tidak bisa dipercepat ataupun dilewati.

“Jadi memang kita harus memenuhi tahapan-tahapannya. Karena dalam penyusunan perda memang sudah ada regulasi yang mengatur,” ucapnya.

Baca Juga:

Hilirisasi Tak Kunjung Masuk Kalteng, Ketua DPRD Buka Suara

Junaidi menjelaskan, lamanya pembahasan bukan disebabkan adanya tarik ulur antara DPRD dan pemerintah daerah, melainkan karena proses legislasi memang harus berjalan sesuai mekanisme.

“Justru kalau kita melangkahi tahapan ini, kita yang bermasalah. Jadi ini normal saja, bukan panjang atau alot, memang prosedurnya seperti itu,” jelasnya.

Meski pembahasan berlangsung cukup intens, ia memastikan hubungan antara Banggar DPRD dan TAPD tetap berjalan baik karena keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni menghasilkan kebijakan yang lebih baik.

Baca Juga:

Hadiri Rakor Antikorupsi, Sekretariat DPRD Kalteng Perkuat Pengawasan Internal

“Yang namanya evaluasi itu pembahasan bersama. Tidak ada yang namanya alot. Yang ada DPRD memberikan pandangan-pandangan kritis terhadap pelaksanaan APBD tahun 2025 dalam rangka perbaikan untuk 2026,” tutupnya.

Editor: Andrian

Baca Juga:

Beasiswa Kalteng Berkah Terancam Terkendala Anggaran, DPRD Ingatkan Pemprov