Hadiri Rakor Antikorupsi, Sekretariat DPRD Kalteng Perkuat Pengawasan Internal

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menghadiri rapat koordinasi penguatan integritas dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah se-Kalimantan. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Jayang Trikang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Palangka Raya, pada Kamis, 13 Agustus 2026.

Rakor itu mempertemukan jajaran pemerintah daerah dari berbagai provinsi di Pulau Kalimantan. Forum tersebut menjadi ruang untuk menyamakan langkah dalam memperkuat pencegahan korupsi dan membangun tata kelola pemerintahan yang lebih transparan.

Kegiatan tersebut juga dihadiri jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, unsur pimpinan daerah, serta sejumlah instansi terkait. Kehadiran lembaga antikorupsi itu memberikan penguatan terhadap strategi pencegahan yang dapat diterapkan pemerintah daerah.

Sekretariat DPRD Kalteng menilai penguatan integritas tidak hanya menjadi tanggung jawab kepala daerah atau organisasi perangkat daerah. Lingkungan sekretariat DPRD juga memiliki posisi penting karena berkaitan dengan dukungan administratif terhadap pelaksanaan fungsi legislatif.

Baca Juga:

Pemadaman Listrik Masih Terjadi, DPRD Kalteng Desak PLN Terbuka

Sekretaris DPRD Kalteng mengatakan sekretariat memiliki peran dalam mendukung fungsi pengawasan dan penganggaran yang dijalankan pimpinan serta anggota DPRD. Karena itu, tata kelola internal harus dibangun dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Sinergi antarinstansi dan implementasi sistem pencegahan korupsi yang efektif sangat penting untuk terus ditingkatkan. Kehadiran kami dalam forum ini adalah bentuk nyata komitmen Sekretariat DPRD Kalteng untuk mengawal prinsip good governance dan memastikan setiap tata kelola administrasi serta fasilitasi kedewanan berjalan sesuai regulasi,” ujarnya.

Menurut dia, pencegahan korupsi perlu dimulai dari penguatan sistem. Mekanisme kerja yang jelas, pengawasan berlapis, serta kepatuhan terhadap regulasi dinilai dapat mempersempit ruang terjadinya penyimpangan.

Baca Juga:

Hilirisasi Tak Kunjung Masuk Kalteng, Ketua DPRD Buka Suara

Dalam rakor tersebut, peserta membahas sejumlah sektor yang dinilai memiliki tingkat kerawanan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di antaranya perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan keuangan daerah, serta pengawasan internal.

Pembahasan mengenai perencanaan dan penganggaran menjadi penting karena proses tersebut berkaitan langsung dengan penggunaan sumber daya publik. Transparansi dan ketepatan prosedur diperlukan sejak tahap penyusunan hingga pelaksanaan anggaran.

Sektor pengadaan barang dan jasa juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah didorong memastikan seluruh tahapan pengadaan berjalan sesuai ketentuan sehingga tidak membuka celah bagi konflik kepentingan maupun praktik penyalahgunaan kewenangan.

Baca Juga:

Beasiswa Kalteng Berkah Terancam Terkendala Anggaran, DPRD Ingatkan Pemprov

Selain itu, tata kelola keuangan daerah perlu terus diperkuat. Setiap proses administrasi dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan serta memiliki dokumentasi yang memadai.

Pembekalan dari KPK diharapkan dapat membantu jajaran pemerintah daerah mengenali potensi kerawanan korupsi sejak tahap awal. Upaya pencegahan dinilai lebih efektif apabila dilakukan sebelum persoalan berkembang menjadi pelanggaran hukum.

Bagi Sekretariat DPRD Kalteng, penerapan prinsip integritas juga berkaitan dengan kualitas pelayanan kepada lembaga legislatif. Dukungan administrasi dan fasilitasi kedewanan harus diberikan secara profesional, objektif, dan sesuai aturan.

Baca Juga:

DPRD Kalteng Kawal Penyederhanaan Izin Tambang Rakyat

Keikutsertaan dalam forum tersebut diharapkan memperkuat koordinasi antara Sekretariat DPRD Kalteng dan instansi terkait. Kolaborasi diperlukan untuk memastikan upaya pencegahan korupsi tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Sekretariat DPRD Kalteng berkomitmen melanjutkan penguatan tata kelola internal dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Langkah tersebut diharapkan mendukung terciptanya pemerintahan daerah yang bersih sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kalimantan Tengah.

Editor : Maulana Kawit