INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Agustiar Sabran mendorong penguatan peran tokoh adat, pemuka agama, serta pelaku ekonomi desa sebagai bagian dari strategi besar membangun ekonomi kerakyatan. Hal ini ia sampaikan dalam forum Hasupa Hasundau di GPU Damang Batu, Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas.
“Kita harus menempatkan tokoh-tokoh adat dan agama pada posisi yang semestinya. Peran mereka sangat penting, tapi insentif yang diterima selama ini masih sangat minim,” tegas Agustiar Sabran dalam pertemuan tersebut, Sabtu, 21 Juni 2025.
Ia menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) akan memperhatikan kesejahteraan tokoh-tokoh masyarakat desa tersebut melalui skema insentif yang lebih layak. Selain itu, dana pembangunan juga akan diarahkan untuk mendukung koperasi lokal dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Koperasi merah putih akan kita perkuat di seluruh desa. Dana lebih yang kita siapkan nanti bisa menjadi penyangga agar usaha milik rakyat ini benar-benar tumbuh,” ujarnya.
Menurut Agustiar, penguatan ekonomi rakyat menjadi pondasi pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan. Ia tak ingin pembangunan hanya dinikmati oleh korporasi besar atau segelintir elite. Karena itu, Pemprov akan lebih fokus pada pembiayaan usaha mikro, petani lokal, serta koperasi desa.
“Kita tidak mau hanya mengandalkan investasi besar yang kadang tidak memberi efek langsung ke rakyat. Kita bangun dari bawah, dari desa,” kata Agustiar.
Ia juga menegaskan bahwa prinsip ini sejalan dengan program unggulan Pemprov Kalteng “Huma Betang Sejahtera” dan agenda nasional Asta Cita Presiden yang mendorong penguatan ekonomi lokal, makanan bergizi gratis, dan kesejahteraan masyarakat miskin.
Dalam kesempatan itu, Bupati Gunung Mas Jaya S. Monong, mendukung penuh program-program tersebut. Ia menyatakan bahwa potensi besar di daerahnya perlu dikelola dengan sistem ekonomi kerakyatan agar dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung.
“Gunung Mas punya potensi emas yang besar, tapi belum memberi kontribusi PAD. Kita ingin kelola secara legal dan ramah lingkungan melalui koperasi berbasis masyarakat,” kata Jaya.
Ia juga mengusulkan normalisasi Sungai Kahayan untuk mengurangi risiko banjir sekaligus membuka akses transportasi hasil produksi dari hulu ke hilir.
Forum ini diisi dengan diskusi interaktif bersama kepala desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan pemuda, yang menyampaikan aspirasi langsung kepada pemimpin daerah.
Gubernur menutup pertemuan dengan menegaskan bahwa aspirasi masyarakat desa akan menjadi referensi utama dalam menyusun arah kebijakan pembangunan Provinsi Kalteng ke depan.
Editor: Andrian